Mentalitas Inferior

0
110

TRADISI musyawarah untuk mencapai mufakat sudah melemah. Begitu hasil survei MPR yang disampaikan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, ketika berbicara dalam sebuah seminar di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pekan kemarin.

Berdasarkan survei MPR itu, 96% responden mengatakan praktek musyawarah sudah melemah. Padahal, kata Ketua MPR, ketentuan musyawarah untuk mufakat tertuang dalam Pancasila sila keempat.

Apa yang disampaikan Ketua MPR itu sangat mendasar. Ini perkara implementasi ideologi negara. Pada saat orang saling menuding tentang siapa yang lebih Pancasilais, masalah ini sangat layak kita perbincangkan.

Kita sepakat dengan kesimpulan survei MPR tersebut, bahwa persoalan utama Pancasila adalah penerapannya yang tidak sesuai antara cita-cita dan fakta.

Ada hal-hal yang bisa diukur secara kuantitatif, umpamanya penerapan sila kelima tentang keadilan sosial. Soal ini bisa terlihat antara lain dari indeks Gini atau koefisien Gini, sebagai salah satu alat ukur melihat pemerataan distribusi pendapatan atau kekayaan. Semakin tinggi indeksnya, berarti ketimpangan semakin terjal.

Saat ini, menurut catatan Badan Pusat Statistik pada Maret kemarin,  indeks Gini Indonesia sebesar 0,393. Artinya, pemerataan masih di tengah-tengah, antara indeks terendah 0 dan tertinggi 1. Tentang pencapaian sila kelima ini, bisa saja muncul pembelaan, bahwa Indonesia tengah berproses menuju titik indek terendah.

Namun, pencapaian sila keempat tentang musyawarah yang disampaikan Zulkifli Hasan tadi, perspektif masalahnya berbeda. Memudarnya tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat tidak bisa dikuantifikasi. Pencapaiannya pun tidak bisa melalui proses gradual seperti mencapai keadilan sosial. Karena keadilan sosial itu soal target, sementara musyawarah itu menyangkut cara.

Sepelan apa pun, negara pasti akan menuju ke target keadilan sosial. Tetapi, praktek kenegaraan kita selama ini sengaja mematikan tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat itu.

Kesengajaan mematikan tradisi itulah inti persoalan. Sebab, ini bersumber dari sikap mental bangsa yang mudah terpesona pada semua yang diintroduksi Barat.

Musyawarah untuk mencapai mufakat itu adalah wujud paling jelas dari prinsip permusyawaratan perwakilan yang dikandung Pancasila. Itulah mekanisme pengambilan keputusan secara demokratis yang bersumber dari cerlang budaya Indonesia. Demokrasi Indonesia, ya, musyawarah. Keputusan tertinggi, ya, kesepakatan.

Tetapi, karena mental inferior yang mudah silau pada dunia luar, kita menerapkan demokrasi yang bukan kita punya. Keputusan diambil tidak dengan prinsip musyawarah, namun dengan dasar one man one vote.

Kita tidak memperdebatkan mana yang lebih baik, tetapi yang kita prihatinkan adalah mental kerdil tadi. Inilah persoalan terbesar bangsa kita. Akibatnya kita memandang dunia luar sebagai superior.

Sehebat apa pun ideologi suatu bangsa, tetapi kalau anak bangsa itu dihinggapi inferioritas mental yang akut, mustahil bangsa itu bisa berdiri dengan kepala tegak di hadapan bangsa lain.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sudah memberikan sistematika yang jelas: Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tak ada gunanya membangun badan jika jiwa bangsa ini tetap kerdil.

Cara membangun jiwa inilah yang belum pernah kita dari pemerintah. Revolusi Mental yang digembar-gemborkan Presiden Joko Widodo malah memulainya dari badan, dengan membangun infrastruktur yang dibiayai dengan cara berutang kepada bangsa lain.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here