Menteri Bukan Pekerjaan Sambilan

0
225

DALAM Pilkada serentak 2018 nanti, ada menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nama yang sudah positif maju adalah Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Diusung oleh Partai Golkar dan Partai Demokrat, Khofifah akan berjuang merebut kursi gubernur Jawa Timur, yang dalam dua kali pilkada sebelumnya gagal direnggutnya.

Nama lain adalah Menteri Koperasi dan UKM I Gusti Ngurah Puspayoga. Tapi pencalonan Puspayoga belum sepositif Khofifah. Kalau benar  maju melalui PDIP, dia akan bertarung memperebutkan kursi gubernur Bali, setelah dalam pilkada sebelumnya dia juga gagal karena dikalahkan gubernur saat ini, I Made Mangku Pastika.

Kita belum tahu, apakah akan ada menteri lain yang hendak mencoba peruntungan di kontestasi calon kepala daerah.

Salah satu topik yang terkait dengan ikut sertanya menteri dalam pilkada ini adalah apakah mereka harus mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota kabinet, atau cukup mengajukan permohonan cuti.

Kalau menurut  Wakil Presiden Jusuf Kalla, menteri yang ingin maju menjadi kepala daerah harus segera mengundurkan diri agar Presiden dapat segera menunjuk pengganti. Tetapi, Presiden Jokowi, sejauh ini, meski sudah menerima surat dari Khofifah, belum memberikan jawaban tegas. Isi surat itu pun tidak dibuka Khofifah kepada publik. Menteri Sekretaris Negara Pratiknyo yang menerima surat itu juga mengaku tidak berani membukanya, karena di amplop surat bertuliskan “pribadi”.

Namun, sikap Presiden sebenarnya bisa ditelusuri dari pernyataannya dalam Rakernas III Projo di Jakarta 4 September lalu. Ketika itu Presiden meminta menteri Kabinet Kerja untuk tidak berkampanye dan fokus pada pekerjaan menyelesaikan tugas sebagai pembantu presiden. Karena tugas menteri memang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Konteks pembicaraan Presiden ketika itu adalah berkaitan dengan Pemilu 2019, tetapi substansinya mungkin bisa ditarik untuk pilkada 2018.

Ada beberapa sudut pandang mengenai hal ini. Pertama, dari sisi aturan. Sejauh ini memang tidak ada ketentuan apakah menteri yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah, harus mundur atau cuti. Jadi boleh dipilih salah satu dari kedua opsi itu.

Kedua, dari sisi efektifitas kerja kenegaraan dalam lingkup tugas menteri bersangkutan. Menteri itu memang merupakan nakhoda di lembaganya. Tetapi analogi kapal tanpa nakhoda, tak bisa digunakan di sini. Sebab, tanpa nakhoda sekalipun kapal besar birokrasi kementerian pasti tetap akan berjalan. Apalagi, para pejabat karir di kementerian atau lembaga itu bahkan jauh lebih menguasai pekerjaan tersebut ketimbang menterinya yang duduk di sana karena “keberuntungan” politik”.

Jadi, kalau sekadar menjalankan roda organisasi birokrasi di kementerian, mundur atau cutinya seorang menteri, tidak akan berpengaruh terlalu drastis terhadap jalannya organisasi.

Seandainya, menteri meminta cuti untuk berkampanye, toh waktunya pun tak lama. Sesuai Peraturan KPU Nomor 1/2017, kampanye pilkada dilakukan antara tanggal 15 Februari 2018 sampai 23 Juni 2018. Artinya, kalau menteri cuti pada masa itu, hanya selama itulah hanya meninggalkan tugas kabinet. Sekalipun dia saban hari bergerilya di daerah pemilihan, di era e-goverment sekarang, sang menteri toh masih bisa mengendalikan dari luar kantor.

Sisi ketiga, dari segi moral jabatan. Jabatan menteri itu kedudukan yang amat tinggi dan terhormat. Menteri  adalah kaki dan tangan presiden dalam mengelola negara. Oleh karenanya, mereka dituntut berkonsentrasi tinggi, penuh perhatian, konsisten, kerja keras, inovatif,  dan sederet prasyarat mulia lainnya. Dengan demikian, standard moral jabatannya juga mesti jauh di atas jabatan lain.

Dengan demikian, jika menteri yang maju pilkada hanya sekadar cuti, ada kesan jabatan menteri tak lebih sebagai pekerjaan sambilan. Kalau benar begitu, jelas jauh dari standard moral tersebut.

Padahal, kita percaya, menteri-menteri calon kepala daerah ini adalah tokoh dengan moralitas tinggi. Dalam posisi itu, mereka mesti menanamkan keteladanan, bahwa berbagi konsentrasi dan perhatian saja sudah cukup untuk menjadi alasan untuk melepaskan jabatan.

Keteladanan inilah yang nilainya tinggi. Bahkan seandainya mereka kalah dalam pilkada, mereka sudah memenangkan penghargaan di hati rakyat. Itulah tahta yang sebenarnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here