Menteri Dilarang Kampanye

0
82

PEKAN lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan larangan kepada menteri-menteri ini untuk ikut berkampanye dalam Pemilu 2019. Dalam acara Rakernas III Projo, Presiden meminta menteri Kabinet Kerja untuk fokus menyelesaikan tugas sebagai pembantu presiden, terlebih tahun 2018 akan memasuki  tahun politik. Karena tugas menteri memang membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Apakah terlalu cepat Presiden membicarakan soal ini, karena pemilu legislatif atau pemilu presiden masih dua tahun lagi? Bergantung pada sudut mana menilainya.

Menurut hemat kita, pelarangan tersebut sangat tepat. Pertama, dari segi waktu. Pelarangan dari Presiden tersebut sangat mendesak apabila tidak semata dikaitkan dengan keikutsertaan menteri kabinet dalam kampanye 2019, tetapi juga hajat politik yang sudah di depan mata, yakni Pilkada serentak 2018.

Ini penting diingatkan, karena secara harfiah Presiden tidak melarang hal itu. Memang dalam Pilkada serentak 2017, tidak ada menteri yang ikut berkampanye. Waktu itu, Presiden sempat bertanya kepada para menteri dalam rapat kabinet awal Oktober 2016, apakah ada di antara mereka yang akan berkampanye. Ternyata waktu itu tidak ada. Namun, belum tentu untuk 2018. Rasanya pelarangan dari Presiden di atas mencakup juga untuk Pilkada serentak tahun depan. Sejauh ini aturan resmi mengenai hal itu dari KPU memang belum ada.

Kedua, dari sisi substansi. Menteri itu mempunyai dua posisi yang saling berhimpitan. Mereka adalah pembantu presiden, tapi di saat yang sama mereka juga pengurus partai politik.

Kebijakan-kebijakannya sebagai menteri harus berada di dalam kerangka kebijakan Presiden. Kebijakannya harus memberikan kontribusi positif bagi tercapainya program-program presiden. Sebagai menteri dia tetap harus berbuat yang terbaik untuk  presiden sebagai atasannya. Dia harus menjaga citra presidennya, sekalipun nanti sang presiden adalah lawannya dalam pemilu.

Sementara sebagai pengurus partai politik dia juga berkewajiban bekerja untuk partainya. Jika tak pandai menempatkan diri, mereka terancam loyalitas ganda.

Dalam pandangan kita, dalam posisi menteri, perkara loyalitas bukan pilihan. Karena pemilihan itu semestinya dilakukan sebelum menjadi menteri. Ketika sudah menjabat menteri, loyalitas hanya kepada presiden.

Kita tidak melihatnya dari sisi pekerjaan kenegaraan yang ditinggalkan ketika menteri sibuk berkampanye. Sebab, toh birokrasi kementerian bisa terus berjalan tanpa mereka. Ini bukanlah analogi sebuah kapal tanpa nakhoda.  Tanpa nakhoda sekalipun kapal birokrasi pasti tetap akan berjalan. Apalagi, para pejabat karir di kementerian atau lembaga itu bahkan jauh lebih menguasai pekerjaan tersebut ketimbang menterinya yang duduk di sana karena “keberuntungan” politik”.

Tetapi, ini menyangkut moral dan keteladanan. Ini menyangkut sikap seorang pejabat publik dalam menghargai sebuah amanat politik dari negara yang telah menempatkan mereka ke strata tinggi di republik ini. Kita tak menghendaki jabatan yang sepenting menteri diperlakukan sebagai pekerjaan sambilan.

Presiden sudah resmi melarang. Dan Presiden harus menunjukkan bahwa  dia konsisten dengan sikapnya itu, apa pun risiko politik yang dihadapi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here