Menteri Jokowi ‘Offside’ (Lagi), di Mana Bawaslu?

0
121
Offside, Kampanye Colongan Menteri Jokowi: Atas (ki-ka): Menkominfo Rudiantara, Menristek Dikti M. Nasir, Mendagri Tjahjo Kumolo. Bawah (ki-ka): Menperin Airlangga Hartarto, Menhub Budi Karya Sumadi, Eks-Mensos Idrus Marham

Nusantara.news, Jakarta – Tampaknya, selain dikenal publik kerap bikin geleng-geleng kepala dengan pernyataan asal bunyi (asbun) menanggapi kenaikan harga-harga pangan, para menteri Joko Wiodo (Jokowi) juga kadang rada-rada offside. Pasalnya, di tahun politik yang amat sensitif ini, mereka yang notabene pejabat publik masih suka nyerempet-nyerempet bahaya alias nekat. Mulai dari ajakan mendukung Jokowi di Pilpres 2019, masuk tim kampanye pemenangan, hingga ‘kampanye colongan’ di acara resmi.

Terbaru, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengajak mahasiswa tidak golput dalam pemilihan presiden dan pemilu legislatif pada 17 April 2019. Sepintas seolah tak ada keganjilan dari ucapannya itu, namun tersirat diksi yang mengarahkan untuk mencoblos paslon 01 Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Silakan Anda memilih sesuai dengan hati nurani saudara. Oleh karena itu jangan sampai, di dalam hal ini, jangan coblos dua, kalau dicoblos dua batal itu namanya nanti ya. Dicoblos satu saja, coblos satu saja supaya benar,” kata kader PKB ini di hadapan para mahasiswa dalam acara peluncuran Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-24 di Lapangan Puputan Renon Denpasar, Kamis (21/2).

Nasir bukan satu-satunya menteri Jokowi yang ‘offside’. Sebelumnya ada Mendagri Tjahjo Kumolo, Menkominfo Rudiantara, Menhub Budi Karya Sumadi, Menperin Airlangga Hartarto, Mendes PDT Eko Putro Sandjojho, hingga eks Mensos Idrus Marham. Belum lagi, ‘kegenitan’ sejumlah gubernur yang ngepro ke petahana dengan usaha-usaha ‘kampanye colongan’ di ruang-ruang publik. Pengerahan aparatur negara seperti ini tentu saja selain menodai netarlitas pejabat, juga menandakan kontestasi demokrasi berjalan tidak fair.

Sehari sebelum Nasir, perilaku tak patut yang terindikasi ‘mengarahkan’ pilihan politik juga dilakukan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Tjahjo meminta para kepala desa untuk mengingat bahwa dana desa ada berkat Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini ia sampaikan usai Jokowi memberi pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Ecovention Ocean Ecopark, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Padahal, ide dan kebijakan dana desa adalah amanat undang-undang dan sudah dimulai sejak Presiden SBY.

Saat itu Tjahjo meminta seluruh kepala desa yang hadir untuk berdiri dan mengajarkan sebuah yel-yel. “Kalau saya bilang Dana Desa, jawab Pak Jokowi,” kata Tjahjo.

“Dana Desa,” teriak politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. “Pak Jokowi,” jawab para kepala desa.

Tak cukup sekali, dalam sambutanya sebagai Mendagri, mantan Sekjen PDIP ini juga menyerukan slogan STMJ, singkatan dari “Saya Tetap Mendukung Jokowi” pada Rabu, 25 Juli lalu. Kampanye colongan tersebut dilakukan Mendagri di depan 2.200 kepala desa yang hadir dalam dalam acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa 2018 di Jogja Expo Center, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di acara itu, Thajo meneriakan yel Presiden Jokowi dua periode. “Ingat dua kali. Dua kali. Supaya anggaran desa bisa lima tahun ke depan pasti akan ditingkatkan”.

Menteri offside lainnya menimpa Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara. Pasalnya, dia sempat menyindir salah satu ASN yang menyatakan memilih pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi. Hal itu ia ungkapkan saat melakukan pemungutan suara desain stiker sosialisasi Pemilu 2019. Saat itu Rudiantara menanyakan alasan sang ASN memilih desain nomor dua. Namun ia malah membahas pilihan pilpres.

“Bu! Bu! Yang bayar gaji ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa? Hah?” ujar Rudiantara dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1).

Aksinya itu membuat gaduh hingga memuncaki trending topic di sosial media. Buntutnya, Rudiantara harus berurusan dengan Bawaslu karena dinilai melakukan pelanggaran kampanye. Kegaduhan serupa atas ulah Kemenkominfo juga pernah mencuat lantaran kebijakan pemutaran iklan capaian kinerja pemerintahan Presiden Jokowi di bioskop sebelum film dimulai, September lalu. Iklan ini pun menjadi perhatian sejumlah pihak, terutama oposisi yang minta agar iklan tersebut dicopot.

Pada 17 Agustus 2018 lalu, eks Menteri Sosial Idrus Marham yang kini dipenjara karena kasus korupsi PLTU di Riau rupanya tak jauh beda. Kampanye colongan politisi Golkar itu bermula saat ia bicara anggaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang meningkat dua kali lipat pada tahun 2019 menjadi Rp 34,4 triliun. Jumlah itu naik dibandingkan tahun 2018 yang hanya Rp 17 triliun. Dengan kenaikan dana bantuan itu, ia berharap akan berefek pada peningkatan elektabilitas Jokowi dan terpilih kembali pada Pilpres 2019 mendatang.

“Ya kan kalau Pak Jokowi berhasil dapat pahala, ya kenapa tidak? Orang juga berbuat amal itu ada pahalanya. Jadi kalau Pak Jokowi dinilai berhasil di dalam program-program pembangunan selama ini, kalau dapat pahala dalam arti rakyat memilih kembali, itu kan pahala,” papar mantan Sekjen Golkar ini. Ucapan sejenis kembali dilontarkan Idrus Marham saat ia berkunjung ke Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Sabtu sore, 2 Maret 2018.

Belum cukup, beberapa menteri lain juga diduga “mencuri start” kampanye untuk Jokowi dan berpotensi menyalahi kekuasaan (abuse of power) di sela-sela acara resmi. Misalnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang meminta mempromosikan tiga hal yaitu: Grab, Indonesia, dan Jokowi dalam acara “Grab Karnaval” yang berlangsung di Gambir Expo, Kemayoran pada Sabtu, 22 Desember 2018.

Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyatakan jika Jokowi terpilih, dana desa bisa naik lagi serta Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di acara GIIAS 2018.

Bawaslu Serupa Macan Ompong?

Tindakan para menteri dan pejabat negara Jokowi yang menyalahgunakan jabatannya untuk berkampanye di luar aturan KPU (misalnya cuti dan tak menggunakan fasilitas negara), tidaklah etis. Menggunakan forum-forum dan fasilitas yang dibiayai negara untuk kepentingan politik praktis jelas pelanggaran terhadap netralitas pejabat negara.

Perilaku tersebut jika dalam sepak bola sudah diberikan kartu merah. Lebih jauh, tindakan aparatur negara semacam itu termasuk ketegori penyalahgunaan kekuasaan. Seharusnya, mereka paham bahwa di tahun politik segala laku dan ucapan akan menjadi sorotan serta memiliki sensitivitas yang tinggi.

Pernyataan para menteri Jokowi tersebut tentu saja berpotensi melanggar ketentuan Pasal 282 junto 547 UU 7/2017 tentang Pemilu yang melarang pejabat negara membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sayangnya, Bawaslu masih seperti macan ompong: punya kewenangan besar dalam pengawasan dan penindakan tetapi tetapi dinilai kurang menggigit.

Sikap Bawaslu dalam kasus potensi penyalahgunaan kekuasaan menteri-menteri offside berbeda sekali dengan respon terhadap tuduhan mahar politik cawapres Sandiaga Uno dan kasus acungan dua jari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat hadir di ulang tahuh Partai Gerindra yang begitu agresif sampai memanggil beberapa saksi.

Ke depan, semoga Bawaslu bersikap lebih tegas dan berlaku adil![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here