Menteri Susi akan Mengatur Penggunaan Lahan di Pulau-Pulau Kecil

0
71

Nusantara.news, Jakarta – Penggunaan lahan di pulau-pulau kecil yang berserak di kepulauan akan segera diatur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Hal itu diungkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja dalam siaran persnya, Sabtu (7/1/2017).

Dalam pengawan pulau-pulau kecil itu, papar Sjarief, di dalamnya termasuk aturan mengenai wewenang dan manfaat hak kepemilikan pulau.

Beberapa pulau yang saat ini sudah menjadi milik pribadi, sambungnya, akan diinvetarisir kembali oleh pemerintah. “Saat ini para pemilik pulau lucu. Ada pemilik pulau yang asing terus ditinggal begitu saja ke luar negeri. Maka dari itu nanti akan diinventaris dahulu,” paparnya.

Target 2017, terang Sjarief, pemerintah bisa menuntaskan inventarisasi atas100 pulau melalui identifikasi seperti penamaan, titik lokasi dan status apakah termasuk tanah adat atau bukan, sesuai regulasi yang berlaku.

Selain melakukan pendataan, KKP juga akan melakukan pengawasan pemanfaatan pulau kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB), Bangka, Bitung dan Kepulauan Karimun Jawa.

Untuk kawasan konservasi, akan dilakukan pemasangan fasilitas wisata di Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, serta pengawasan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT).

Selain itu, tahun 3017 KKP juga berfokus tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, termasuk aspek kepemilikannya karena pulau merupakan aset negara. “Sekarang ini kan tidak pernah ada penghitungan, luasnya berapa per pulau, potensinya apa yang dimiliki pulau-pulau itu,” jelas Sjarief.

Sudah pasti pula, tandas Sjarief, apabila ada pulau-pulau yang perlu ditertibkan kepemilikannya akan sekalian dilakukan langkah penertiban seiring dengan program dari KKP.

Dengan terbitnya Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan, Sjarief optimis pembangunan pulau-pulau terluar bakal lebih cepat.

Memang, selama ini KKP telah membangun sebanyak 16 pulau terluar, yaitu lima pulau sejak tahun 2015, sedangkan 10 pulau pada tahun 2016. Untuk tahun 2017, rencananya bakal ditambah sebanyak enam pulau.

Presiden Joko Widodo sendiri juga sudah meminta kementerian lainnya membantu KKP merealisasikan 15 pulau menjadi pengelolaan perikanan yang terpadu dan terintegrasi, termasuk budi daya perikanan.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here