Menuju Kemandirian Ekonomi Tanpa Menutup Diri

0
438

Nusantara.news, Surabaya – Indonesia bisa mandiri tanpa harus menutup diri. Indonesia juga sudah punya konsep bagaimana menghadapi perdagangan bebas dalam kerangka MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) atau menghadapi pedagangan bebas yang digagas World Trade Organization (WTO). Konsep itu sudah dirumuskan oleh pemerintah pusat dengan 6 fokus, yakni penguatan daya saing ekonomi, program aku cinta Indonesia (ACI), penguatan sektor UMKM, perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), reformasi kelembagaan dan pemerintahan.  Prinsipnya, bertumpu pada regulasi khusus dari pemerintah untuk memproteksi pengusaha lokal yang tergabung dalam Kadin, tanpa perlu menutup diri dari hubungan internasional.

Demikian dikemukakan Ketua Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) La Nyalla M Mattalitti sempat menjalani proses hukum, tetapi akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim, dalam wawancara khusus dengan Endradi Prayogo dari Nusantara.News dengan usai memimpin untuk pertama kali rapat konsolidasi Kadin Jawa Timur, di Surabaya, Jumat (20/1/2017). Berikut wawancara selengkapnya.

Bagaimana Kadin Jawa Timur menyikapi arus investasi asing yang terbuka lebar dengan masuknya Indonesia sebagai anggota MEA?

Seperti kita ketahui bersama bahwa pada awal 2016 yang lalu, Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara- secara resmi diharuskan untuk mulai  membuka diri bagi terlaksananya program kawasan yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau AEC (ASEAN Economic Community). Sebenarnya kita tidak perlu kaget, karena program ini merupakan proyek lama yang disiapkan negara-negara aggota ASEAN dengan tujuan membentuk suatu kawasan ekonomi antar anggota negara di kawasan Asia Tenggara yang kuat.

Kenapa langkah ini diambil oleh ASEAN, hal ini memang sudah menjadi kecenderungan global dimana konsepsi terkait regionalism kawasan telah menjadi salah satu pilihan yang telah diambil oleh para pemimpin-pemimpin dunia dan kawasan Asia Tenggara khususnya negara-negara yang tergabung dalam ASEAN perlu untuk memperkuat diri dalam konsepsi Masyarakat ASEAN.

Beberapa kawasan yang telah mendahului upaya regionalisasi kawasan bisa dilihat pada Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang menjadi cikal bakal berdirinya Uni Eropa. Tentunya keberadaan MEA ini kedepan—bila kondisi global tidak mengalami perubahan mainstream—maka dipastikan akan terbentuk Uni ASEAN. Semua ini tidak lepas dari adanya mazhab perdagangan bebas yang digagas World Trade Organization (WTO), lembaga di bawah PBB yang mengurusi soal perdagangan dunia.

WTO telah menelorkan cetak biru atau blue print terkait upaya untuk membuat zona dunia menjadi sebuah kawasan perdagangan bebas. Kondisi ini tentunya dimulai dengan sejumlah tahapan yang diawali dari pertemuan pembahasan GATT atau General Agreement Tariff and Trade pada 1947 lalu.

Tujuan pendirian GATT sendiri awalnya untuk menghilangkan berbagai peraturan negara, pengurangan tarif (bea) perdagangan internasional, khususnya tarif bea dan cukai yang tinggi bagi negara anggota yang menghambat perdagangan internasional.  GATT ini kemudian berubah bentuk menjadi WTO yang awalnya perjanjiannya hanya disepakati 23 negara kini telah disepakati 115 negara termasuk Indonesia di dalamnya.

Meskipun demikian, dengan kondisi perekonomian global terbaru, GATT yang kemudian berubah menjadi WTO kedepannya —apa masih relevan untuk diterapkan ?– tentunya waktu dan sejarah perdagangan dan perekonomian dunia yang akan menjawab.

Kenapa hal ini perlu saya singgung mengingat perkembangan ekonomi dunia termutahir ternyata agak berposisi melawan arus utama WTO. Terbukti dengan kondisi resesi ekonomi dunia yang belum juga mereda bahkan sejumlah negara telah menjadi korban seperti Yunani dan beberapa negara Eropa dan kawasan lainnya di Amerika seperti Venezuela dan Brazil juga tertimpa kondisi resesi.

Konsepsi regionalisme sebagai bagian dari implementasi WTO juga tengah diuji menyusul keluarnya Inggris dari Uni Eropa “British Exit” . Terakhir dengan terpilihnya dan kini sudah terlantik sejak 21 Januari 2017, Donald Trump resmi jadi Presiden AS di mana dalam sejumlah kampanyenya cenderung berlawanan dengan konsepsi WTO. Terpilihnya Trump tentunya akan menjadi ujian tersendiri terhadap keberlanjutan WTO dan perdagangan bebasnya.

Kembali ke pertanyan tentang persiapan dan kesiapan Indonesia dalam MEA, sebenarnya Pemerintah Pusat telah memberikan fokus upaya dalam 6 program utama untuk menghadapi MEA. Yakni: Penguatan Daya saing Ekonomi, Program Aku Cinta Indonesia (ACI), Penguatan Sektor UMKM, Perbaikan Infrastruktur, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Reformasi Kelembagaan dan Pemerintahan.

Bagi Kadin Jawa Timur, ke-6 program pemerintah pusat yang telah dirancang tersebut sebenarnya sangat relevan, meski demikian fokus dan konsistensi kebijakan pemerintah pusat didukung Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat diharapkan untuk memperkuat keenam program tersebut.

Secara khusus Kadin Jawa Timur dalam agenda kerjanya juga mengarahkan semua potensinya untuk mendukung ke-6 program itu khususnya pada sisi peningkatan kualitas SDM dimana saat ini Kadin Jawa Timur telah memiliki institusi pengembangan kapasitas yang diberi nama Kadin Institute.

Lembaga ini –Kadin Institute- diberi peran khusus oleh Kadin Jawa Timur untuk menyiapkan dan mendorong peningkatan kapasitas SDM dan memperkuat wawasan kewirausahaan. Kadin Institute juga bertindak untuk melakukan pembinaan pada konteks SDM khususnya bagi UMKM di wilayah Jawa Timur.

Pada kontek pembinaan UMKM dan mendorong penggunaan produk dalam negeri, Kadin Jawa Timur tidak hanya berhenti pada sebatas program promosi, tetapi juga diarahkan untuk lebih mengurai dan mencoba menyelesaikan termasuk melakukan pemetaan masalah yang dialami oleh UMKM di Jawa Timur guna dicarikan solusi termasuk didalamnya bagaimana membangun jejaring sesama UMKM agar memiliki kekuatan dalam menghadapi pasar bebas di era MEA itu sendiri termasuk derasnya arus investasi asing.

Kadin Jawa Timur terus berupaya untuk menjadi mitra bagi kalangan pengusaha UMKM dalam sektor keuangan. Khususnya untuk mendorong UMKM mendapatkan fasilitas kredit murah sebagai modal dan pengembangan usaha. Tentunya ini bekerja sama dengan lembaga perbankan nasional maupun lembaga perbankan daerah termasuk lembaga keuangan lainnya. Karena perkuatan basis usaha UMKM akan sangat berpengaruh terhadap penguatan ekonomi Jawa Timur secara umum mengingat kontribusi PDRB sector UMKM sangat luar biasa.

Fokus ini memang jadi perhatian besar Kadin Jawa Timur mengingat jumlah dan potensi UMKM di Jawa Timur sangat luar biasa dan perannya dalam mendorong roda perekonomian wilayah juga sangat besar sekali. Bayangkan saja data jumlah UMKM pada 2006 yang merupakan hasil survey BPS di Jawa Timur mencapai 4,2 juta usaha, angka itu kemudian meningkat hampir 50% pada akhir 2012 mencapai 6,8 juta.

Tentunya angka itu terus berkembang pesat saat ini. Pada konteks itulah Kadin Jawa Timur secara khusus ingin mendorong terus berkembangnya UMKM sebagai upaya strategis menghadapi MEA di satu sisi termasuk di dalamnya tentang arus investasi asing dan di sisi lain, untuk berkontribusi menurunkan angka pengangguran di Jawa Timur.

Cara gampangnya, bila sektor UMKM di Jawa Timur bisa tumbuh subur dan semakin kuat, maka dengan otomatis kekuatiran serbuan arus investasi asing termasuk tenaga kerja asing bisa secara simultan akan mampu diantisipasi dengan baik.

Apa yang diharapkan dari pemerintah pusat atau daerah agar dunia usaha pengusaha pribumi terjamin dari serbuan pemodal asing dalam mengelola potensi ekonomi Jawa Timur ?

Untuk memperkuat daya saing produk Industri maupun UMKM Jawa Timur dalam melawan banjirnya produk asing pengusaha sangat membutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan penunjang baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ramah terhadap dunia usaha pribumi.

Sebagai salah satu contoh produk unggulan kita yang memiliki daya saing tinggi seperti produk kerajinan tangan dan industri kreatif lainnya yang sudah diakui pasar dalam negeri dan pasar internasional seperti kerajinan batik, kerajinan mebel, kerajinan logam, kayu dan rotan, produk tersebut sulit untuk ditembus oleh produk asing. Oleh karenanya pengusaha di Jawa Timur membutuhkan kepastian dan dukungan regulasi dari pemerintah.

Hal ini pastinya dilakukan secara sistematis, massif, terstruktur dan simultan karena bila tidak segera dilakukan dan didukung oleh kebijakan-kebijakan yang ramah maka secara otomatis daya saing akan semakin menurun. Contohnya adalah seperti negara Cina mulai melirik industri kerajinan kain di Indonesia seperti batik dan sasirangan (kain khas Kalimantan) yang sudah mereka produksi secara massal. Kendati secara kualitas kalah dengan produk kita, namun hal itu tetap harus diantisipasi. Caranya bisa melalui paket kebijakan, meyusul batik dan sasirangan merupakan produk yang laku di pasar internasional.

Pendapat lain yang perlu saya sampaikan adalah pemerintah pusat dan daerah perlu  melakukan proses pemetaan problem produk-produk unggulan di Jawa Timur dan ini harus segera dilakukan oleh dinas terkait. Kadin Jawa Timur siap membantu melakukan pemetaan problem produk industri unggulan itu. Hasilnya nanti bisa ditindaklanjuti dengan pencarian solusi. Khususnya pembuatan regulasi yang pada intinya sebagai upaya kualitas memperkuat daya saing produk unggulan Jawa Timur.

Arus perkembangan ekonomi zaman saat ini yang terpolarisasi dengan kekuatan utama Cina dan Amerika Serikat. Bagaimana langkah Kadin Jawa Timur berperan memperkuat ketahanan ekonomi dan mengapa langkah itu yang diambil?

Menurut saya menyederhanakan konteks ekonomi dunia hanya menjadi bipolar yaitu antara Cina dan Amerika Serikat menjadi kurang tepat, karena menurut saya saat ini ekonomi sudah tidak lagi sebatas Amerika Serikat dan Cina atau lebih tepatnya disebut sebagai multi polar. Karena kita tahu kekuatan Rusia pada satu sisi tidak bisa dianggap sebelah mata dan juga ada kekuatan Jepang, Korea pada sisi yang lain yang pada konteks penetrasi sisi ekonomi dan teknologi tidak bisa dipandang remeh. Belum lagi kekuatan kapital dan produk negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.

Dengan adanya persepektif multi polar ekonomi dunia yang ada, langkah strategis yang harus ditempuh baik Kadin Jawa Timur maupun pemerintah daerah adalah seperti yang saya jelaskan di atas, yaitu peningkatan produktivitas kinerja ekonomi produk ekonomi Jawa Timur. Termasuk menjaga kualitas daya saing tetap tinggi. Upaya tersebut dalam rangka wujudkan kemandirian ekonomi Jawa Timur pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sehingga pergumulan dan perubahan mazhab perekonomian dunia tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian dalam negeri. Dalam konteks lain menjaga hubungan ekonomi dengan berbagai pihak tetap harus dijalin dengan prinsip tanpa menyebabkan adanya ketergantungan ekonomi.

Kenapa memilih langkah tersebut :  cita –cita setiap bangsa dan negara di dunia adalah intinya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan politik negara, dalam bahasa lainnya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah terwujudnya tujuan dan cita-cita yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu :   melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Apa saja hambatan  yang diprediksi akan menghadang nantinya ?

Indonesia dilihat negara lain merupakan kawasan yang memiliki potensi luar biasa. Seperti sumber daya alam yang melimpah, jumlah penduduk yang banyak dan posisi strategis di alur perdagangan dunia. Sementara  posisi Jawa Timur dalam kaca mata Indonesia merupakan provinsi yang sangat strategis dan menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta dalam konteks pertumbuhan ekonominya, jumlah industri yang banyak, bahkan jumlah UMKM-nya mencapai jumlah 6,8 juta (2012) disertai infrastruktur pendukung seperti Pelabuhan Tanjung Perak sebagai pintu gerbang perdagangan ke Kawasan Indonesia Timur (KTI). Dalam konteks itu maka secara otomatis Indonesia dan Jawa Timur akan menjadi rebutan wilayah  pasar produk dunia tentunya akan banyak kekuatan ekonomi dunia yang mencoba mempengaruhi secara ekonomi maupun politik pemerintah khususnya pemerintah Jawa Timur sebagai lokasi pasar produk yang mereka  miliki.

Pada konteks yang lain ketidakpaduan antar lembaga stakeholder termasuk ketidakpahaman problematika yang dihadapi saat ini bagi para pengambil kebijakan menjadi kendala tersendiri dalam rangka membuat Indonesia menjadi mandiri bukan menjadi pasar produk asing.

Sudah jamak kita dengar sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan daerah malah membunuh produktifitas dan daya saing produk dalam negeri. Kendala-kendala ini harus segera diurai sehingga ke depan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah bukan untuk membunuh pengusaha pribumi tapi mendukung terhadap tumbuh kembangnya pengusaha pribumi. Tentunya hal ini tidak akan mudah dilaksanakan karena sudah banyak diketahui bahwa banyak pejabat kita yang merupakan bagian kepanjangan tangan kepentingan-kepentingan asing.

Dalam kontek ini untuk melakukan perubahan tidaklah mudah sehingga butuh waktu untuk memberikan penyadaran kepada pihak terkait untuk mewujudkan Negara Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan politik

Bagaimana sikap Kadin atas keputusan pemerintah pusat dalam hal pemutusan hubungan kemitraan dengan JP MorganChase dan di sisi lain mendekatkan diri dengan Cina ?

Keputusan pemerintah merupakan langkah yang berani tentunya. Kebijakan itu pastinya telah melalui alur pemikiran dan pertimbangan yang mendalam, pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani berani memutus hubungan dengan lembaga yang menjadi konsultan bagi negara maupun investor-investor di dunia.

Tentunya langkah itu sudah melalui pertimbangan yang mendalam, terlebih lagi –seperti diketahui– ibu Sri mulyani merupakan mantan pejabat Bank Dunia yang tentunya mempunyai kapasitas yang cukup teruji dalam mengambil keputusan besar dan berani tersebut. Harapannya langkah berani tersebut berdampak positif bagi perekonomian dunia

Sementara itu kedekatan dengan Cina dalam konteks ini bisa dipahami karena pemerintah sangat membutuhkan dukungan finansial dalam proses untuk penyelesaian sejumlah proyek strategis dan pembiayaan sejumlah proyek lainnya. Saat ini, Cina memiliki cadangan devisa yang sangat luar biasa, yang memang secara khusus ditawarkan untuk dipinjam sejumlah negara.

Dalam kontek tersebut sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai oleh Cina dalam hal ini adalah proyek pembangunan pembangkit listrik, proyek pembangunan tol, proyek pelabuhan, proyek pembangunan bandara dan beberapa proyek strategis lainnya. Jadi pilihan pemerintah untuk berdekatan dengan pemerintah Cina dalam konteks bantuan keuangan sangat bisa dipahami.

Meski demikian, hari ini publik mestinya perlu diberi penjelasan tentang syarat-syarat apa saja yang diminta oleh pemerintah Cina dalam konteks pemberian bantuan keuangan tersebut karena hari ini muncul berbagai rumor terkait dugaan dampak negatif atas adanya kebijakan kejasama tersebut.

Sebagaimana jamaknya istilah bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Pemberian penjelasan kepada publik ini sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui duduk persoalan sebenarnya sekaligus untuk menepis rumor yang berkembang yang disangkut pautkan dengan kerjasama antara Indonesia dengan Cina.

Harapan saya kerjasama dengan negara manapun termasuk dengan Cina bukan dalam rangka untuk menghambat terlaksananya kemandirian ekonomi bangsa dan kedaulatan politik. Sehingga kerjasama dengan pihak manapun harus mengacu pada konteks tersebut termasuk sebagai upaya untuk memwujudkan cita-cita luhur bangsa.

Sektor industri merupakan faktor utama mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur di atas nasional, apa upaya Kadin mempertahankan itu untuk bisa bersinergi dengan pemerintah daerah?

Sebetulnya pertanyaan ini sudah saya jelaskan di atas untuk itu maka tentunya industri di Jawa Timur memiliki sejumlah problem. Untuk itu pemerintah maupun pengusaha di Jawa Timur perlu duduk bersama untuk memetakan sejumlah problem yang hari ini dihadapi oleh sektor industri di Jawa Timur baik secara umum maupun secara sektoral. Kadin secara institusi sangat konsen untuk terlibat dalam hal ini.

Dengan berhasil dipetakannya masalah tersebut maka langkah berikutnya adalah melakukan klaisifikasi masalah tersebut khususnya apakah itu masalah kebijakan, regulasi, keuangan, fiskal, moneter dan lain sebagainya. Langkah berikutnya dari hasil itu diharapkan dicarikan way out atau solusi dari setiap problem tersebut. Bila problem tersebut bersifat strategis maka penyelesaian bersifat bertahap untuk itu perlu dibuat proses pentahapan masalah strategis tersebut.

Keyakinan apa yang membuat Kadin Jawa Timur ingin mandiri tanpa bantuan finansial pemerintah dalam menjalankan tugas pokoknya?

Seperti yang saya sebutkan di atas bahwa esensinya perekonomian itu dalam rangka untuk  menciptakan kemandirian bangsa, saya pikir itu harus dimulai dari para pengusahanya termasuk organisasi pengusaha yaitu Kadin.

Kemandirian itu sesuatu yang tidak bisa dihindari pada era demokrasi saat ini sehingga peran pemerintah dalam konteks ini seharusnya memfokuskan kebijakannya pada upaya mencetak pengusaha-pengusaha Indonesia yang mandiri bukan malah mencetak pengusaha yang memiliki ketergantungan besar terhadap Negara.

Artinya pemerintah berfungsi sebagai regulator yang ranahnya membuat regulasi dan kebijakan yang mampu menjamin terciptanya iklim kemandirian bangsa dalam segala bidang termasuk dalam sektor ekonomi. Ketakutan bahwa bila kalangan pengusahanya sangat mandiri maka akan susah diatur oleh negara atau pemerintah adalah pendapat yang sangat keliru. Bagaimanapun pengusaha mandiri akan selalu butuh peran pemerintah selaku regulator guna membimbing mereka dalam menjalankan usahanya termasuk menembus pasar dunia yang pada gilirannya membuat pengusaha yang tangguh.

Sikap-sikap negatif yang dilakukan pengusaha itu lebih banyak karena ketidaktegasan pemerintah dan perilaku para oknum pemerintah yang bertindak menyeleweng. Untuk itu memang perlu adanya pengawasan dan pencegahan serta tindakan tegas agar tidak terulang kembali.

Intinya kemandirian ekonomi itu mesti segera diwujudkan baik dalam konteks mencetak pengusaha-pengusaha yang mandiri maupun dalam konteks sederhana, Kadin Jawa Timur akan membuat kebijakan untuk mandiri secara financial.

Salah satu tugas pokok Kadin Jawa Timur adalah mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan, bagaimana  cara mewujudkannya untuk memangkas tingginya angka pengangguran?

Konsen Kadin Jawa Timur tetap pada pembinaan dunia usaha khususnya skala UMKM. Kadin Jawa Timur tetap serius dan tidak akan pernah lelah untuk mendorong tumbuh kembangnya jiwa kewirausahaan khususnya dikalangan generasi muda.

Sebagai langkah kongkrit sejak beberapa tahun yang lalu Kadin Jawa Timur telah menginisiasi lahirnya sebuah lembaga yang diberi nama Kadin institute. Lembaga ini bertugas dan berperan terhadap proses pembinaan kalangan wirausaha muda termasuk dunia UMKM dalam menyiapkan SDM yang handal. Kadin institute diharapkan sebagai lembaga penelitian sekaligus berperan besar dalam pengembangan kapasitas baik institutisi maupun SDM pengusaha muda maupun skala UMKM

Dalam rentang waktu beberapa tahun tersebut –pasca berdirinya Kadin institute– sejumlah kegiatan-kegiatan kreatif baik berupa pelatihan, peningkatan kapasitas, workshop, sarasehan dan uji kompetensi, telah digagas dan dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Kedepan upaya-upaya Kadin institute perlu diperkuat dan diperbesar peran dan funginya sehingga upaya pemberdayaan dan pembinaan kalangan wirausaha di Jawa Timur dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dapat dilakukan secara lebih masif dan terstruktur.

Kedepan Kadin institute diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan pihak terkait baik dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, kepemudaan maupun dengan pihak lainnya yang peduli dengan pengembangan kewirausahaan dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pengurngan kemiskinan di Jawa Timur

Ketegasan dan sikap kritis anda apakah akan dipertahankan demi menjaga iklim usaha yang melindungi kepentingan nasional, meskipun sempat dikriminalisasi ? Dan apa hikmah yang didapat usai dibebaskan keputusan pengadilan ?

Sikap tegas dan kritis saya merupakan bagian dari prilaku keseharian saya seorang pengusaha, tentunya kedua hal tersebut akan saya lakukan secara proporsional dan kontekstual. Karena hal tersebut merupakan prilaku dan tata nilai keseharian saya. Maka ketegasan dan kekritisan tersebut tidak mungkin berubah hanya karena persoalan-persoalan yang saya hadapi kemarin (persoalan hukum).

Ketegasan ini dibutuhkan dalam rangka mengelola dan menjalankan roda organiasi Kadin Jawa Timur yang nerupakan organiasi tempat berkumpulnya para pengusaha di Jawa Timur sehingga dapat berperan aktif dalam mendorong tumbuh kembangnya perekonomian Jawa Timur termasuk menyelesaikan problem di kalangan pengusaha.

Sikap kritis dibutuhkan dalam menjalankan Kadin Jawa Timur tetap pada dimensi berpegang teguh pada nilai-nilai moral, nilai kemanusian, nilai kebenaran dalam upaya mwujudkan kemandiran ekonomi bangsa sesuai dengan cita-cita bangsa yang  termaktub dalam pembukaan UUD 1945. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here