Menunda Sidang Ahok Hingga Usai Pilkada, Hakim Melanggar KUHAP

0
138
Majelis Hakim yang mengadili Ahok menunda sidang melebihi batas yang diatur KUHAP.

Nusantara.news, Jakarta – Sidang kasus penodaan agama oleh terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diagendakan untuk pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, Selasa (11/4) diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) untuk ditunda. Penyebabnya, JPU belum siap dengan Surat Tuntutan.

“Waktu satu minggu tak cukup menyusun surat tuntutan. Maka itu, kami memohon waktu, surat tuntutan tak bisa kami bacakan hari ini,” kata Ketua Tim JPU, Ali Mukartono saat sidang di auditorium Kementan, Ragunan, Jaksel, Selasa (11/4).

Ketua Majelis Hakim Dwiarso Budi Santiarto sempat mempertanyakan soal waktu yang tidak cukup itu. Tentang ini terjadi dialog antara JPU dengan Ketua Majelis Hakim.

“Saudara Penuntut Umum ini belum selesai ngetik-nya atau menuntutnya?” tanya Dwiarso.

Ngetik-nya, pak,” jawab Ali.

“Orang sebegini banyak, masa ngetik tidak bisa dibagi-bagi,” kata Dwiarso.

Dwiarso bertanya kapan JPU siap menyusun Surat Tuntutan. “Tanggal 17 siap tidak? Kalau tidak siap, ya kita cari hari lain,” katanya.

Pihak JPU kemudian meminta waktu kepada majelis sampai dua minggu untuk menyusun berkas. Namun, Dwiarso menolaknya dan meminta JPU menyelesaikan dalam waktu satu minggu. “Selama saya jadi hakim, tidak pernah menunda dua minggu. Seminggu dulu dicoba, kalau saudara belum siap juga, baru satu minggu lagi, begitu,” kata Dwiarso.

“Kita upayakan, majelis,” jawab JPU.

“Ya harus diupayakan. Ini kewajiban negara?” tegas Dwiarso, dan lalu meminta tanggapan penasihat hukum Ahok. Penasihat hukum Ahok  menyampaikan, mereka tidak keberatan dengan penundaan yang dimohonkan JPU. Namun, kalau bisa ditunda dua minggu atau paling tidak tanggal 20 atau 21 April.

Dwiarso menjawab, kalau pihak penasihat hukum menghendaki tanggal 20 April, maka persiapan membuat pledoi hanya sekitar lima hari. “Kalau saudara menghendaki tanggal 20,  resikonya di saudara. Pembelaan saudara waktunya terpotong. Karena di sini giliran sidang ke-20 ini tanggal 25 April, jadi kalau sidang ke-19 sedianya tanggal 17 dimundurkan tanggal 20, kesempatan pleidoi saudara tinggal lima hari nanti,” katanya.

Setelah berunding, pengacara Ahok menyatakan siap. Akhirnya sidang ditunda hingga 20 April 2017 mendatang. Dengan catatan pleidoi atau nota pembelaan terdakwa terhadap tuntutan akan digelar lima hari kemudian, 25 April 2017.

Pilkada Jakarta Putaran Kedua dilaksanakan pada 19 April nanti. Jika sesuai jadwal, sidang harus dilakukan seminggu setelah sidang kemarin, yakni Selasa 18 April 2017, atau sehari sebelum Pilkada berlangsung. Jadi, sidang Ahok mengalami penundaan terjadi selama delapan hari.

Di sinilah masalahnya, sebab penundaan sidang selama delapan hari itu tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP. Menurut KUHAP, alasan hakim untuk menunda sidang hanya ada tiga perkara. Pertama, terdakwa tidak hadir padahal telah dipanggil (Pasal 154 ayat (3) KUHAP). Kedua, atas kepentingan pembelaan terdakwa (Pasal 203 ayat (3) huruf c KUHAP). Dan ketiga, hakim memberi perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHAP). Untuk itu, hakim dapat menunda sidang selama tujuh hari.

Jalan keluar terbaik sebenarnya adalah tetap menggelar sidang sesuai batas penundaan maksimal, yang jatuh pada 18 April. Lalu, hakim kembali membacakan penundaan sidang di depan persidangan. Karena penundaan sidang harus dibacakan di muka persidangan, maka sidang tetap harus dilaksanakan terlebih dahulu.

Menurut hukum pidana Asep Iwan Iriawan, dalam sebuah wawancara dengan televisi swasta, penundaan waktu sidang hanya boleh satu minggu. “Ada aturan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur bahwa pengunduran sidang tidak boleh lebih dari seminggu,” katanya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here