Menunggu Cawapres Dua Kandidat Presiden

0
109

Nusantara.news, Jakarta – Presidential Threshold (syarat ambang batas pengajuan calon presiden) 20 persen disebut hanya mennyebabkan politik dagang sapi sejumlah partai. Siapapun presidennya nanti, pasti akan terjadi tukar jabatan politik seperti posisi menteri. Politik dagang sapi biasanya juga menukar dukungan dengan uang. Ada yang menyebut PT 20 persen sebuah pembunuhan berencana terhadap demokrasi dan tidak sesuai UUD 45.

Adanya PT 20 persen memang telah memberatkan pencalonan presiden 2019. Ada upaya melanggengkan kekuasaan. Kalaupun ada calon penantang, maksimal hanya tiga pasangan calon yang muncul di Pilpres 2019. Partai lain akan kesulitan mengusung calon.

Seperti yang terjadi saat ini, sejumlah partai koalisi dan partai oposisi telah memiliki calon masing-masing. Kurang sebulan lagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk bertarung pada Pilpres 2019, namun hanya dua nama yang muncul, Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Sangat kentara sekali politik dagang sapinya. Terutama saat menentukan calon wakil presiden (cawapres).

Lihat saja, di kubu Jokowi telah terjadi kegemparan, menyusul pertemuan Jokowi dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Minggu (8/72018). Dalam pertemuan selama 1 jam 50 menit, Megawati dan Jokowi membahas banyak hal termasuk sosok cawapres.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan, baik Jokowi maupun Megawati sudah menyepakati sosok cawapres dan tinggal menunggu “cuaca cerah” untuk diumumkan. “Pengumuman dilakukan pada momentum tepat, dan dalam cuaca yang cerah, secerah ketika matahari terbit dari timur. Jadi tunggu saja dan sabar,” ujar Megawati Soekarnoputri sebagaimana dituturkan kembali oleh Hasto.

Yang dimaksud cuaca cerah yakni dukungan dari partai lain, kondisi oposisi, dan momentum lainnya. “Ya macam-macam. Kami lihat dukungan partai lain, bisa melihat untuk mengintip dulu sana (oposisi) mencalonkan siapa, kemudian juga momentumnya,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (9/7/2018).

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkapkan, nama cawapres yang sudah dikantongi Jokowi akan dengan senang hati diterima partai koalisi dan pastinya membuat gempar Indonesia. Disebutkan Johnny, pendamping Jokowi merupakan tokoh menonjol di Indonesia. ” Kita sudah punya (cawapres), tinggal diumumkan, mudah-mudahan di (kubu) sebelah dari daftar panjang menjadi daftar pendek. Ini tokoh-tokoh prominent Indonesia. Karenanya harus menjaga reputasi mereka. Jangan di-downgrade harus dijaga,” kata Johnny.

Sementara itu Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romi) juga mengiyakan terkait pengumuman cawapres yang menunggu pihak lawan menentukan formasi final. Hanya saja ia enggan membocorkan nama-nama calon pendamping Jokowi. Romi hanya memberikan kisi-kisi figur tokoh yang sudah di kantong Jokowi. “Saya hanya bisa katakan dari 10 nama ada figur politisi, ada figur cendikiawan, purnawirawan TNI Polri dan kalangan teknokrat dan profesional,” kata Romi.

Dia mengatakan, perihal figur cawapres Jokowi tinggal dibahas bersama dengan semua pimpinan partai koalisi. Belakangan, kata Romi, Jokowi meminta pendapat masing-masing ketua umum terkait 10 nama yang sudah ada.

“Saat ini kami masih terus mencermati nama-nama tersebut, meminta masukan dari para ulama meminta pandangan dari dewan pimpinan wilayah untuk respons 10 nama itu,” kata dia.

Romi juga menilai dari pihak oposisi sendiri saat ini masih terlihat kebingungan menentukan siapa capres dan cawapres yang definitif. “Memang masih sangat cair peta di sana karena masing-masing parpol yang belum menentukan sikap punya champion-champion-nya untuk bisa dijadikan sebagai capres atau cawapres,” ujarnya.

Pamor #2019GantiPresiden menguat

Yang menarik untuk dicermati pernyataan Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean. Kendati Partai Demokrat bukan termasuk Parpol koalisi pendukung Jokowi, namun pihaknya mengaku sudah mendapat kabar tentang nama cawapres Jokowi.

“Infonya, Ibu Mega hanya restui Prof Mahfud setelah mencoret Airlangga, Chairul Tanjung, Cak Imin, dan Romy. Jika memang demikian, sebaiknya Pak Jokowi segera saja deklarasi agar rakyat melihat Pak Jokowi sangat siap,” tulisnya dalam akun Twitter @LawanPoLitikJKW.

Andai kabar tersebut benar, sambung Ferdinand, berarti Mega masih sangat dominan atas posisi Jokowi. Megawati memilih Mahfud MD sebagai pendamping Jokowi karena berada dalam satu naungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP, Mahfud menjadi Anggota Dewan Pengarah BPIP. Wajar saja ketika terjadi polemik gaji petinggi BPIP, Mahfud sangat getol dan mati-matian membela atasannya.

Selain itu dalam “penilaian elite, opinion leader, dan massa pemilih nasional” berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Mei 2018 lalu, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut masuk dalam 5 besar tokoh dan berada di urutan teratas selain Jokowi, Prabowo, dan Jusuf Kalla. Sehingga disebut layak menjadi pendamping Jokowi. Selain nama Mahfud MD bertengger di atas, nama lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, CEO CT Corp Chairul Tanjung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Ketua PBNU Said Aqil Siraj.

Nama-nama lain yang muncul Komandan Kogasma Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kepala BIN Budi Gunawan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Ketua Umum PSI Grace Natalie, Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy, Presiden PKS M. Sohibul Iman, Ketua Umum PBB M. Yusril Ihza Mahendra, Gubernur NTB M. Zainul Majdi, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menko PMK Puan Maharani, Wakapolri Komjen Pol. Syafruddin dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

CEO Riset SMRC, Djayadi Hanan mengatakan dari sekian banyak tokoh yang dinilai berdasarkan lima kriteria kualitas personal, yakni, kapabilitas, integritas, empati, akseptabilitas, dan Kontinuitas di atas dalam penelitian ini. Nama-nama tersebut dipilih berdasarkan atas informasi yang berkembang di media massa dan informasi awal dari elite dan opinion leader sebelum penelitian ini dilakukan.

“Di antara semua nama tadi, ada nama yang muncul di kalangan elite tapi tidak muncul di kalangan opinion leader atau tidak muncul di kalangan massa, atau sebaliknya muncul di kalangan massa, tapi tidak muncul di kalangan yang lain. Nama yang muncul terus-menerus di tiga segmen itu ada dua nama, yaitu nama pertama Pak Mahfud MD, yang kedua nama Ibu Sri Mulyani. Nama-nama lain itu muncul secara tidak keseluruhan,” ujar Djayadi di kantornya, Jalan Cisadane, Jakarta Pusat, Selasa (5/7/2018).

Tapi yang perlu dicatat, sekali Jokowi salah memilih pendamping selain calon dari Parpol koalisi, bisa jadi akan mengubah arah dukungan. Kita tahu masing-masing Ketum Parpol koalisi sama-sama ingin ‘dipinang’. Entah apa jadinya jika Jokowi batal memilih Airlangga, Cak Imin, atau Romi. Sebab ketiganya merupakan call-nya Wapres Jokowi. Bisa saja ketiga Parpol akan mengalihkan dukungan karena kecewa.

Sementara hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA “pasangan capres dan cawapres pasca Pilkada serentak” pada 28 Juni-5 Juli 2018, menempatkan 4 nama yang dianggap sebagai kandidat ideal cawapres Jokowi adalah Airlangga Hartarto, Sri Mulyani, Tito Karnavian, dan Ma’ruf Amin. Empat nama tersebut muncul berdasar jawaban responden survei lembaganya soal cawapres ideal menurut bidang politik, ekonomi, hukum dan keamanan, serta pemuka agama.

Untuk cawapres ideal di bidang politik nama Airlangga berada di urutan atas (37,7 persen) dibuntuti Muhaimin Iskandar (21,5 persen) dan Romahurmuzy (16 persen).

Di bidang ekonomi, sosok cawapres ideal pendamping Jokowi adalah Sri Mulyani (32,5 persen). Diikuti nama Susi Pudjiastuti (24,5 persen) dan Chairul Tanjung (17 persen).

Untuk cawapres ideal Jokowi didukung aparat hukum dan keamanan. Nama Jenderal Tito Karnavian menjadi cawapres terideal (32,6 persen). Disusul Moeldoko (29 persen) dan Menko Polhukam Wiranto (25,7 persen).

Pada kategori cawapres ideal Jokowi dari kalangan pemuka agama berpengaruh, Ma’ruf Amin di urutan teratas (21 persen). Posisi kedua Din Syamsuddin (17,2 persen), TGH Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang alias TGB (12,3 persen), dan Mahfud MD (9,5 persen).

LSI Denny JA menambahkan survei dengan Expert Judgment (kualitatif), untuk menilai kelayakan setiap cawapres Jokowi. Kelayakan cawapres untuk memenuhi terbentuknya pemerintahan yang kuat (strong government). Expert Judgement melibatkan para ahli yang mewakili Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Expert Judgement adalah tindak lanjut temuan survei untuk diseleksi lebih ketat. Hasilnya muncul 5 nama yang dianggap bisa menjadi cawapres ideal untuk Jokowi yaitu Airlangga, Mahfud MD, Tito Karnavian, Moeldoko, dan Sri Mulyani.

Dalam survei tersebut juga menyebutkan Jokowi berpasangan dengan siapapun akan unggul. Tapi ada tiga catatan penting. Pertama, pemilih loyal atau pemilih militan Jokowi berada di bawah 40 persen (32 persen). Kedua, pemilih loyal lawan Jokowi 30,5 persen. Padahal lawan Jokowi belum final dan belum melakukan kampanye. Namun sudah ada 30,5 persen yang akan memilih mereka.

Ketiga, kampanye #2019GantiPresiden menjadi makin populer dan disukai. Pamor #2019GantiPresiden semakin naik dan dikenal. Dari dikenal sebanyak 50,8 persen sebelum Pilkada (Mei 2018), paska Pilkada disukai 60,5 persen (Juli 2018). Tidak hanya itu, kampanye #2019GantiPresiden juga semakin disukai dan diterima publik yang telah mengenalnya, dari 49,8 persen (Mei 2018), paska Pilkada kini disukai 54,4 persen (Juli 2018). Menguatnya #2019GantiPresiden dari desas-desus menjadi realita politik karena banyaknya janji-janji Jokowi yang tidak terealisasi. Jika pada Pilpres 2014 kekuatan Jokowi didukung relawan yang militan karena pencitraan, tapi Pilpres 2019 kali ini penilaian berdasarkan kinerjanya sebagai petahana. Mereka rata-rata ingin ganti presiden karena ingin menentukan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Kubu oposisi ‘berantakan’

Dari kubu oposisi, saat ini capres yang digadang-gadang tetap Prabowo Subianto. Namun untuk penetapan cawapres kurang koordinasi, komunikasi tidak tertata, saling klaim satu sama lain, dan terkesan ‘berantakan’. Semua Parpol oposisi mengajukan calon pendamping untuk Prabowo. Bahkan Partai Demokrat yang selama ini menjadi partai abu-abu (tidak memihak) mendadak menyerobot dan membuat gaduh.

Partai Demokrat tampaknya tidak mau kehilangan momentum Pilpres 2019. Uniknya, jika kubu Jokowi (Parpol koalisi) dan Prabowo (Parpol oposisi) sedang mengotak-atik pendamping, Demokrat justru mengotak-atik capres bagi AHY. Ya, tampaknya Demokrat tidak mau kehilangan momentum sosok AHY. Demokrat tidak menolak pinangan kubu koalisi jika mau menyandingkan Jokowi-AHY, atau di kubu oposisi Prabowo-AHY. Siapapun capresnya, cawapresnya tetap AHY. Inilah strategi yang terus dimunculkan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk Ketua Kogasma Demokrat dalam kontestasi politik. Di situlah positioning Demokrat.

Sebelumnya Demokrat memunculkan duet Jusuf Kalla (JK)-AHY, tapi tidak ada Parpol yang tertarik. Demokrat kemudian menggodok duet Anies Baswedan-AHY. Demokrat sepertinya hanya memberi alternatif dimana AHY dijadikan ‘jualan’. Duet ini juga tidak ada ‘gayung yang bersambut’, baik dari Parpol koalisi maupun Parpol oposisi.

Nama Anies dan AHY memang kerap masuk dalam berbagai survei capres-cawapres jelang Pilpres 2019. Berdasarkan survei Media Survei Nasional (Median), elektabilitas Anies sebagai capres sebesar 2,0 persen sementara eletabilitas AHY sebagai cawapres sebesar 3,8 persen. Survei dilakukan pada 24 Maret-6 April 2018.

Begitu pula dalam survei yang dilakukan Cyrus Network elektabilitas Anies sebagai capres cuma sebesar 0,3 persen. Sementara itu, elektabilitas AHY sebagai capres disebut sebesar 0,4 persen.

Cyrus saat itu juga membuat survei untuk cawapres, namun nama-nama tersebut langsung dipasangkan dengan Jokowi atau Prabowo. Dari survei itu, AHY mendapat elektabilitas 15 persen saat dipasangkan dengan Jokowi, sementara Anies mendapat elektabilitas 15,3 persen saat dipasangakan dengan Prabowo.

Dalam survei Charta Politika, elektabilitas Anies sebagai capres hanya sebesar 3,4 persen, sementara AHY hanya 2,7 persen sebagai capres. Nama Anies dan AHY juga masuk sebagai kandidat cawapres. Dalam pertanyaan terbuka, Anies dan AHY sama-sama mendapat elektabilitas 8,2 persen sebagai cawapres.

Sementara di kubu oposisi, Anies Baswedan terkendala kendaraan politik. Anies boleh saja didukung Gerindra saat mengikuti Pilkada DKI 2017, tapi tidak untuk tiket capres. Pintu capres pun tertutup. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan tidak ada peluang bagi Anies. Gerindra tetap mantap mengusung Prabowo Subianto. “Partai Gerindra tetap 100% mendukung Prabowo untuk menjadi Capres 2019. Menurut saya tidak ada peluang untuk menggeser dukungan tersebut pada Anies Baswedan,” kata Dasco dalam keterangannya, Minggu (8/7/2018).

Dia menjelaskan, dua alasan mengapa tidak mungkin Gerindra mengalihkan dukungan kepada Gubernur DKI Jakarta itu. Pertama, partai berlambang kepala garuda itu sudah memberikan mandat resmi melalui Rapimnas kepada Prabowo Subianto. Kedua, Prabowo dianggap sebagai satu-satunya penantang terkuat untuk melawan petahana Jokowi. Dasco mengatakan hasil Pilkada Jawa Tengah dan Jawa Timur suara kepada pasangan yang diusung Gerindra meroket. Hal itu membuktikan betapa besarnya dukungan masyarakat kepada Prabowo.

Sebaliknya, tiga Partai Gerindra, PKS dan PAN justru menyetujui Anies maju sebagai cawapres Prabowo. Partai oposisi mempertimbangkan apa yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini. Pertimbangannya, Anies dipandang sebagai tokoh muda cerdas yang mewakili kalangan Islam maupun nasionalis. Namun demikian, formasi terbaik Pilpres akan dibicarakan lebih matang pada pertemuan selanjutnya antara Prabowo dengan partai koalisi.

Bagaimana dengan duet Prabowo-AHY? Sampai sekarang Demokrat dan Gerindra masih saling klaim. Hal ini menyusul akan adanya pertemuan antara Prabowo dan SBY dalam waktu dekat ini. Sebelumnya Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengunjungi Prabowo untuk mendengar langsung penjelasan mengenai peluang pencalonan Prabowo berpasangan dengan AHY dalam Pilpres 2019. Namun dua partai ini tak mau bila disebut menjadi pihak pertama yang memberikan penawaran. Sebelumnya Prabowo memang mengakui nama AHY menjadi salah satu kandidat untuk jadi pasangannya pada Pilpres 2019. Namun dia belum memberikan kepastian.

“Kenapa saya mengatakan kita pun melirik Saudara AHY. Masalahnya adalah bahwa bagian dari pemilih yang usia di bawah 45 tahun besar sekali. Jadi, kalau antara pemilih dan calon di atas itu, hubungan emosionalnya terlalu jauh, ini tidak baik juga,” ungkap Prabowo.

Bila melihat survei LSI Denny JA, Prabowo akan sangat kuat melawan Jokowi bila berpasangan dengan Gatot Nurmantyo. Survei Prabowo-Gatot menempati urutan pertama (35,6 persen). Disusul Prabowo-Anies (19,6 persen). Kemudian Prabowo-AHY (12,3 persen). Dan terakhir, Prabowo-Aher (10,2 persen).

Hingga kini kedua kubu (Jokowi dan Prabowo) sama-sama wait and see. Kubu Jokowi mungkin sudah mengantongi nama cawapres dan tinggal mengumumkan di ‘cuaca cerah’, tapi semua bisa berubah setelah mengetahui sang lawan (Prabowo) berpasangan dengan siapa. Kita tunggu saja.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here