Menunggu Kiprah PPLS Mengurai Lumpur Porong

0
154

Nusantara.news, Surabaya – Pemerintah per 27 Maret 2017 resmi menghentikan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan melimpahkan wewenangnya kepada Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo (PPLS). Dwi Sugiyanto yang sempat menjabat Kepala Dinas pekerjaan Umum (PU) di Nusa Tenggara Barat sebelum ditarik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR), dipercaya sebagai nahkoda pertama dengan modal anggaran sebesar Rp800 miliar untuk ganti rugi korban lumpur yang masih jadi polemik hingga kini.

Peraturan Presiden (Perpes) nomor 21 Tahun 2017 tentang pembubaran BPLS, jadi payung hukum PPLS untuk meneruskan kebijakan pemerintah terhadap tanah atau bangunan yang masuk wilayah di luar area peta terdampak sesuai bunyi pasal 5 poin b. Namun pembiayaan untuk ganti rugi di dalam area peta terdampak tahun 2007, tetap jadi kewajiban PT Lapindo Brantas.

Kebijakan ini sekaligus menegaskan jika pemerintah tidak meninggalkan kewajiban sebagai penyelenggara negara dalam bencana lumpur yang membuat ribuan warga harus menyingkir dari tempat tinggalnya. Karena itu, langkah pertama Dwi Sugiyanto yang mulai ngantor di Surabaya, Kamis (30/3/2017) adalah melakukan inventarisasi aset PPLS yang ditaksir senilai Rp5 triliun. “Berupa aset tanah dan benda bergerak, seperti alat berat,” katanya.

Terkait proses ganti rugi, warga sebenarnya sempat was-was. Sebab BPLS sendiri masih punya tinggalan persoalan sebagai lembaga non struktural bentukan pemerintah yang melibatkan beberapa kementerian. Kini, dengan keberadaan PPLS yang wewenangnya di bawah Kementerian PUPR,  otomatis penanganan seabrek masalah itu hanya melibatkan sedikit orang.

Hal ini yang coba diingatkan anggota Panitia Khusus (Pansus) Lumpur Sidoarjo DPRD Kabupaten Sidoarjo, Mahmud Untung. “Asalkan tanggung jawab pemberian ganti rugi tidak terhenti, lembaga baru (PPLS) kita tunggu kiprahnya,” katanya kepada wartawan.

Apalagi, tambah dia, masih ada 84 berkas lahan warga yang belum dibayar. Itu belum termasuk aset milik pengusaha serta fasilitas umum dan fasilitas sosial aset Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. “Lembaga apapun yang dibentuk pemerintah seharusnya oriëntasi awalnya menuntaskan dulu pembayaran tanah,” sebutnya.

Warning ini dilontarkan untuk memberi penekanan bahwa PPLS harus mengawalinya dengan penuntasan ganti rugi sebelum membangun kegiatan penanggulan lumpur. Sebab, jika PPLS mengabaikan peringatan itu, lembaga ini bisa disebut melanggar UU pasal 28 tentang asal kepemilikan.

Apalagi jika mengingat status PPLS yang berada di bawah kendali Dwi Sugiyanto sebagai Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, ada kemungkinan tidak menangani sosial serta ganti rugi, melainkan lebih kepada fungsi sebagai pengendalian lumpur.

Sebelumnya, Pansus juga mengungkap jika ada perubahan di tengah jalan dalam proses ganti rugi 84 berkas lahan tersisa. Dari tanggungan PT Minarak Lapindo Jaya, yang sudah  dibayar baru 20 persen per bidang. Ini terjadi setelah muncul 2 versi harga untuk menaksir lahan itu berupa tanah kering atau tanah basah. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here