Program Reforma Agraria Jokowi (1)

Menunggu Skema Pelaksanaan yang tak Jelas

0
31

Nusantara.news, Jakarta, –Program Reforma Agraria yang digelindingkan Presiden Jokowi, yakni membagi-bagikan lahan tanah seluas 9 juta hektare kepada rakyat untuk mendorong peningkatan produksi pangan nasional, hingga saat ini belum juga terwujud lantaran belum adanya skema yang tepat.

Padahal, seperti yang diakui Jokowi, pemerintah sudah mengumpulkan lahan-lahan tidur yang sudah mencapai 9 juta hektare, tetapi belum dibagi-bagikan karena belum adanya skema yang benar. Maksudnya adalah, agar tanah yang dibagikan kepada masyarakat menjadi tepat sasaran, dan tidak perjual-belikan.

Mengenai sasaran pembagian tanah tersebut adalah kepada rakyat yang dianggap produktif, salah satu sasarannya seperti koperasi. Sedangkan harapan secara umum pembagian lahan tersebut agar bisa menambah produksi pangan nasional dan bisa menyejahterakan kaum petani yang mengolahnya hingga bisa berproduksi. Beberapa waktu lalu, Jokowi menyatakan bahwa 12.544  hektare tanah yang sudah benar-benar diberikan kepada masyarakat adat dengan 5.712 kepala keluarga.

Pada hakekatnya, yang terpenting wujud dari Reforma Agraria  adalah redistribusi tanah. Program ini sebenarnya cita-cita sejak zaman Bung Karno, yakni, sejak keluarnya UU No 5/1960 tentang Pokok Agraria. Hal itu ditindaklanjuti dengan PP No 224/1961 yang mengatur pembagian tanah negara demi memperbaiki keadaan sosial ekonomi masyarakat. Yang lebih baru, ada PP No 11/2010 tentang tanah telantar. Secara aturan hukum, misi besar Jokowi itu sudah cukup kuat untuk dijalankan.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga memberikan gambaran pelaksanaan redistribusi tanah tersebut. Sasarannya adalah tanah hak guna usaha (HGU) yang masa berlakunya habis dan tidak mengajukan perpanjangan sehingga bisa ditetapkan sebagai tanah telantar dan jadi tanah cadangan negara. Tanah yang diklaim sudah didistribusikan ke masyarakat berpenghasilan rendah pada 2016 mencapai 123.280 hektare (175 ribu bidang), naik dari 107.150 bidang.

Kalau terus menguat, gerakan redistribusi tanah tersebut tentu akan bisa menjadi solusi bagi banyak persoalan. Tanah pun bisa fungsional untuk alat kesejahteraan rakyat banyak, tidak sekadar dikuasai dan ditelantarkan. Tanah yang kian sempit tak hanya untuk orang yang mampu membeli. Hal itu juga makin bermanfaat kalau janji sertifikasi tanah besar-besaran terlaksana secara simultan. Hingga akhir 2016 setidaknya ada 56 persen lahan yang belum bersertifikat.  Tanah-tanah semacam itu tak bisa menjadi modal karena tidak bankable.

Secara legal formal, Reforma Agraria  yang disebut juga dengan Pembaruan Agraria adalah proses restrukturisasi (penataan ulang susunan) kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian (khususnya tanah). Dalam pasal 2 TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 dijelaskan bahwa “Pembaruan agraria mencakup suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya agraria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia”.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here