Carut-Marut Lembaga Pemasyarakatan (3)

Menunggu Terobosan Baru

0
51
Petugas Lapas memeriksa napi di sel yang penuh sesak.

Nusantara.news, Jakarta – Berdasarkan pasal 2 Undang-undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan diterapkan untuk membentuk warga binaan (narapidana) sebagai manusia seutuhnya. Kehadiran sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem pemenjaraan diharapkan bisa membuat warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dapat diterima masyarakat.

Dalam beberapa kasus, tujuan UU tersebut memang tercapai. Napi yang keluar dari lapas sadar jalan hidupnya salah, memperbaiki diri, dan berbuat positif di masyarakat. Tapi rata-rata yang sadar napi dhuafa. Karena mereka merasakan getirnya kehidupan dalam jeruji yang tidak berfasilitas mewah. Sayangnya, banyak pula yang gagal dibina di lapas.

Kegagalan pembinaan di penjara memang bisa muncul di tengah banyaknya masalah pengelolaan lapas di Indonesia. Kita tahu, penjara (Lapas) adalah sebuah organisasi manajemen terendah di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkum HAM (dahulu Departemen Kehakiman). Berbeda dengan Polri dan Kejaksaan yang setingkat menteri, hakim memiliki kekuatan yudikatif yang merdeka. Sehingga ini memunculkan banyak masalah, mulai dari bangunan tidak memadai, jumlah personil lapas terbatas, penjagaan yang minim, kelebihan kapasitas, dan kurangnya anggaran atau biaya makan yang diberikan negara.

Tahun 2018, Polri mendapatkan anggaran sebesar Rp 95 triliun. Polri merupakan lembaga negara ketiga yang mendapat anggaran tertinggi dibanding kementerian/lembaga (KL) lainnya. Anggaran Mahkamah Agung Rp 8,3 triliun. Anggaran Kejaksaan Rp 6,4 triliun. Dan anggaran Kementerian Hukum dan HAM mencapai Rp 9,9 triliun.

Untuk anggaran yang diserap untuk Ditjen PAS masih terlalu rendah. Paling hanya digunakan untuk pembangunan lapas dan rumah tahanan negara (rutan) yang kelebihan kapasitas, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) petugas pemasyarakatan. Hal inilah yang sering dikeluhkan Menkum HAM Yasonna Laoly dimana kapasitas lapas tidak sebanding dengan napi. Karena dalam kurun waktu setengah tahun jumlah narapidana meningkat sebanyak 23 ribu. Padahal kapasitasnya hanya menampung 2.744 orang.

Menurut Yasonna, hingga Oktober 2015, jumlah napi di seluruh lapas dan rutan di Indonesia mencapai 160.722 orang. Jumlah itu meningkat menjadi 180 ribu lebih napi pada April 2016. Contohnya, di lapas Medan, Sumatera Utara telah overkapasitas hingga 350 persen. Di Medan 3.500 lebih napi untuk kapastitas 1.000 orang. Petugasnya berjumlah 17 orang saja. Sementara jumlahnya meningkat menjadi 214.675 pada Maret 2017. Sedangkan pada April 2018, jumlah total tahanan di seluruh Indonesia tercatat mencapai 240.962 orang.

Kelebihan penghuni lapas menyebabkan terjadi proses dehumanisasi di dalam lapas. Jumlah lapas di Indonesia dari 33 provinsi terdapat 497 unit. Kapasitasnya 123.598 jiwa. Faktanya saat ini lapas itu dihuni lebih dari 240.962 narapidana. Jumlah tersebut menyebabkan over kapasitas 183 persen. Sementara biaya makan yang dikeluarkan negara bagi para narapidana mencapai Rp2,4 triliun dalam setahun. Uang makan Rp15.500 ribu orang per-hari. Hal-hal inilah yang kemudian menimbulkan bisnis sewa menjamur di dalam lapas, terutama dilakukan orang-orang kaya yang memanfaatkan kondisi lapas.

Kondisi penjara yang tidak manusiawi karena melebihi kapasitas menyebabkan banyak narapidana tidak mendapatkan hak secara proporsional. Seperti tempat tidur yang layak, air bersih, makanan yang layak, sanitasi, hak untuk informasi dan hiburan, ibadah, kesehatan, pendidikan dan pelatihan dan lain-lain. Padahal penemuhan hak-hak tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan. Serta dikukuhkan secara internasional melalui Standard Minimum Rules (SMR) for the Treatment of Prisoners.

Mengapa penjara sulit menjalankan fungsinya dan memenuhi hak-hak narapidana secara baik? Setidaknya ada tiga faktor besar yang menyebabkannya. Pertama, penjara di Indonesia berhadapan dengan masalah otonomi (problem of autonomy). Kebijakan yang diambil oleh penjara sebagai sebuah organisasi tidak bersifat otonom terhadap institusi yang ada di atasnya. Dalam memperbaiki kondisi fisik penjara, kualitas sanitasi, makanan, kesehatan dan lain-lain, manajemen penjara akan menunggu keputusan dari otoritas yang lebih tinggi. Setidaknya dalam hal pendanaan. Relasi seperti ini memposisikan narapidana sebagai pihak yang paling dirugikan.

Kedua, masalah teknologi (problem of technology). Teknologi yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya dalam bentuk sarana dan prasarana yang canggih (berteknologi tinggi) dalam mendukung proses pembinaan dalam penjara. Teknologi yang dimaksud terkait dengan manajemen penjara secara umum dalam proses pembinaan (people processing). Menurut mashab atau filsafat penghukumannya, sistem pemasyarakatan di Indonesia menganut Reintegrasi Sosial. Kejahatan menurut filsafat ini adalah konflik yang terjadi antara pelaku kejahatan dengan masyarakatnya. Sehingga hukuman (pidana) yang diberikan kepada pelaku kejahatan tidak bersifat membuat derita.

Ketiga, masalah kontrol sosial (problem of social control). Relasi antar warga penjara didasarkan atas dasar kewenangan. Narapidana tentu saja tidak memiliki kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri. Atas dasar kewenangan, kontrol di dalam penjara lebih banyak bersifat represif. Problem ini pada dasarnya terkait dengan mekanisme reward and punishment. Kontrol di dalam penjara lebih banyak diperlihatkan dalam bentuk penghukuman. Misalnya atas narapidana yang melakukan kerusuhan, kekerasan atau melanggar peraturan. Kontrol sosial yang efektif perlu didukung oleh reward yang terukur.

Ketiga faktor yang memunculkan masalah bagi penjara sebagai sebuah organisasi tersebut tidak berdiri sendiri. Faktor pertama menjadi pemicu, lalu munculnya faktor kedua dan ketiga. Antara faktor kedua dan ketiga berimplikasi. Tidak adanya otonomi penjara dalam membuat kebijakan menyulitkan kepala penjara melakukan sejumlah perubahan yang mungkin berdampak positif kepada narapidana. Akibatnya, kelapa penjara membuat aturan sendiri yang menguntungkan bagi dia. Dominasi kontrol sosial koersif lebih mudah menyebabkan resistensi narapidana terhadap proses pembinaan.

Secara teori sistem pemasyarakatan yang dilakukan di Indonesia jauh lebih manusiawi bila dibandingkan dengan sistem penjara di beberapa negara lain. Namun terjadinya gap antara teori dan komitmen terkadang sulit diwujudkan. Padahal kalau pemerintah mau membuat terobosan baru, membludaknya penghuni penjara bisa saja diminimalisir dengan mengalihkan aturan ancaman pidana. Selain penjara, ada sanksi lain yang bisa dikenakan, misalnya denda, kerja sosial pembayaran ganti kerugiaan dan pemenuhan kewajiban adat. Mereka bisa menjadi tahanan kota, tahanan rumah dan tahanan percobaan. Ini juga termasuk jenis pidana lain.

Penerapan sanksi selain penjara ini, jelas akan berdampak pada jumlah penghuni Lapas. Selain itu, sanksi selain penjara akan menjadikan hukum pidana Indonesia lebih modern, yang menjauhkan hukum pidana hanya sekadar alat untuk ‘membalas’ kejahatan, tetapi ‘mengharmoniskan’ kembali tatanan sosial yang tercederai karena adanya kejahatan. Sayangnya, aturan ini seringkali disalahgunakan oleh aparat penegak hukum. Status tahanan kota, rumah dan percobaan selama ini hanya didapat oleh orang-orang kaya saja.

Tentunya publik menunggu keseriusan dari Kemenkum HAM melalui Ditjen PAS untuk menyelesaikan persoalan ini. Apakah akan muncul masalah baru yang lebih parah dari yang sudah ada atau sebaliknya?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here