Menuntut Bukti dari DPR

0
117

HARI ini, formasi pimpinan DPR berubah. Sesuai  Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) yang baru, kursi pimpinan DPR bertambah satu orang. PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014 mendapatkan kursi tambahan itu, dan menunjuk Utut Adianto sebagai Wakil Ketua DPR dari partainya. Ketua DPR Bambang Soesatyo kemarin mengatakan, upacara pelantikan Utut akan dilakukan hari ini.

Walaupun UU tersebut tidak ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo sampai batas waktu 30 hari, UU MD3 berlaku efektif sejak tanggal 14 Maret 2018 kemarin. UU yang kontroversial ini beberapa pasalnya mendapat penolakan publik dan tengah diuji di Mahkamah Konstitusi. Namun, apa pun isi ketentuan yang ditolak publik itu, tetap mesti diterima sampai ada ketentuan lain yang membatalkannya, baik berupa UU baru, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), atau jika MK mangabulkan gugatan terhadap beberapa pasal di dalamnya. Artinya, sebagai ketentuan hukum, UU tersebut sah dan harus dihormati.

Logika dalam negara hukum, memang harus demikian. Tapi dalam kacamata politik, publik melihat dengan terang benderang bahwa UU ini memang permainan politik DPR –kendati ini berkali-kali dibantah oleh para wakil rakyat itu. Perubahan UU ini dari UU Nomor 17 Tahun 2014 memang berada dalam konteks perubahan konstalasi politik. UU Nomor 17 Tahun 2014 lahir yang mengubah UU Nomor 27 Tahun 2009 sebelumnya juga berada dalam konteks serupa.

Di periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Partai Demokrat berhasil memenangkan pemilu legislatif, sehingga lahirlah UU Nomor 27 Tahun 2009 yang mengatur pemenang pemilu berhak menjadi Ketua DPR. Di era Presiden Joko Widodo, karena DPR dikuasai koalisi partai pendukung Prabowo, ketentuan itu diubah dengan dari UU Nomor 17 Tahun 2014. Sehingga PDIP yang meraih suara terbanyak, tidak mendapat apa-apa, bahkan di alat kelengkapan dewan sekalipun.

Kini, setelah partai-partai oposisi mulai merapat ke Istana, terjadi perubahan peta politik, maka diubah lagi UU tersebut, agar PDIP bisa merasakan empuknya kursi pimpinan di DPR dan MPR.

Jadi, tentu tak ada kata-kata lain untuk menjelaskan soal ini, kecuali permainan politik. Bahwa banyak suara rakyat yang berkeberatan itu soal lain.

Dalam permainan soal kursi pimpinan ini, DPR meraih kemenangan. Setidaknya sampai saat ini. Kecuali jika pasal yang mengatur kursi pimpinan ini nanti juga dibatalkan oleh MK. Pada umumnya pengujian yang dimohonkan ke MK adalah Pasal 73 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan c, Pasal 122 huruf k, Pasal 245 ayat (1) UU ini. Ketiga pasal itu mengatur hak DPR memanggil paksa, melaporkan semua elemen masyarakat yang merendahkan kehormatan DPR, dan hak imunitas ketika ada dugaan tindak pidana di luar tugasnya sebagai anggota DPR. Sedangkan pasal 84 yang mengatur jumlah pimpinan DPR menjadi 6 orang itu hanya digugat oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Nah, apakah kemenangan DPR ini akan berhenti di pesta pelantikan pimpinan baru? Hanya mereka yang bisa membuktikan. Salah satu tolok ukur yang bisa dikuantifikasi adalah kinerja legislasi DPR. Tak ada pilihan lain setelah penambahan jumlah pimpinan ini kinerja legislasi DPR harus meningkat. Kalau tidak, hanya akan mempertebal kejengkelan publik terhadap lembaga ini.

Selama ini, kinerja legislasi DPR terbilang amat rendah. Dari target program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 rancangan undang-undang (RUU), DPR RI telah menyelesaikan 14 RUU (di luar RUU kumulatif terbuka), sampai dengan 2016. Mengacu pada jumlah tersebut, artinya ada 169 RUU yang perlu diselesaikan sampai akhir periode ini. Sementara dari target 49 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2017, DPR hanya menyelesaikan 4 RUU secara kumulatif terbuka.

Kinerja legislasi seperti itu juga terjadi pada periode sebelumnya. Tahun 2010, DPR menargetkan menyelesaikan pembahasan 70 RUU, namun hanya bisa mengesahkan 8 UU. Tahun 2011, DPR juga membuat target menyelesaikan pembahasan 70 RUU, tetapi yang selesai dibahas dan disahkan hanya 12 UU. Tahun berikutnya, dari 64 RUU, yang selesai dan disahkan hanya 10 undang-undang. Tahun 2013 DPR menargetkan menyelesaikan 70 RUU, tapi hanya 12 yang jadi UU. Tahun 2014, DPR menargetkan menyelesaikan membahas 69 RUU, yang selesai dibahas dan disahkan hanya 17 undang-udang.  Dipukul rata, kemampuan DPR menyelesaikan RUU hanya 3-4 persen dari target.

Artinya, dari sisi kuantitas saja, kinerja legislasi DPR teramat jauh dari target yang mereka tetapkan sendiri. Itu belum dihitung dari sisi kualitas legislasi.  Banyaknya UU yang dimohonkan Pengujian Undang-Undang ke MK, adalah bukti konkret lemahnya kualitas produk perundang-undangan yang disahkan DPR. Menurut catatan MK, lembaga itu menerima rata-rata 20 permohonan PUU dalam setiap bulan.

Salah satu penyebab yang selalu jadi kambing hitam di balik lemahnya kinerja legislasi DPR ini adalah kurangnya koordinasi dengan pemerintah. Sekarang dengan adanya pimpinan DPR dari PDIP, mestinya kelemahan koordinasi ini bisa diatasi.

Ketua DPR sudah menjanjikan bahwa UU MD3 ini akan memperkuat fungsi DPR dalam bidang legislasi, pengawasan dan anggaran. Pembuktian janji inilah yang ditunggu publik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here