Menyelamatkan TKI dari Algojo Arab Saudi

0
45

SETELAH Tuti Tursilawati, pekerja migran asal Majalengka, dieksekusi algojo di kota Thaif Arab Saudi, mungkin ada lagi WNI yang akan mengalami nasib serupa. Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, saat ini ada 13 orang WNI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi. Seorang di antaranya, Eti binti Toyib, sudah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap.

Setiap mendengar berita seperti ini kita terpukul. Bangsa ini, kalau masih punya rasa, mestinya ikut tersiksa dengan nasib yang dialami “pahlawan devisa” itu. Karena keteledoran negara ini tak mampu memberi pekerjaan yang layak di sini, mereka harus menyeberangi samudera untuk merajut masa depan yang ternyata malah lebih buruk. Kemiskinan dan harapan untuk mengubah nasib membuat siapa pun berani menerjang risiko.

Pemerintah memang sudah berusaha agar para terpidana itu tidak diganjar hukuman mati. “Pemerintah sudah maksimal memberikan pendampingan hukum dan upaya apa pun yang dapat dilakukan pemerintah,” sambung Menlu Retno Marsudi.

Seluruh jalur first track diplomacy sudah dilakukan. Dalam kasus Tuti, misalnya, selain upaya yang dilakukan KBRI di sana, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah menyurati Raja Arab Saudi untuk meminta keringanan. Bahkan mantan Presiden BJ Habibie pun pernah mengupayakan hal serupa. Tetapi tidak ada yang membawa hasil.

Sebagai upaya sih boleh. Tetapi mengharap pemerintah Arab Saudi memberi keringanan tentu tak mungkin, karena menyangkut kasus pembunuhan. Seperti kita bahas kemarin, kejahatan ini dihukum berdasarkan qishash. Orang yang membunuh harus diganjar dengan hukuman mati. Hak menuntut hukuman mati itu berada di tangan ahli waris korban. Jika keluarga korban tidak memaafkan, pembunuh akan dihukum mati. Sebaliknya, jika maaf diberikan, keluarga korban bisa meminta diyat (uang pengganti). Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai fasilitator persidangan dan pelaksana eksekusi hukuman.

Upaya maksimal yang dapat dilakukan pemerintah  Arab Saudi adalah membantu para terdakwa mendapatkan maaf dari keluarga korban. Lain halnya dengan hukuman ta’zir, hukuman yang bersumber dari UU yang ditetapkan oleh negara. Penuntutannya dilakukan oleh jaksa penunut umum.

Ta’zir adalah salah satu dari tiga jenis jinayah (tindak kejahatan) yang dapat mengakibatkan seseorang dijatuhi hukuman mati. Selain itu, melanggar hukum hadd atau hudud. Hadd adalah hukum yang bersumber dari Alquran dan hadits Nabi Muhammad. Jarimah (perbuatan yang dilarang Alquran dan hadits) yang masuk dalam kategori ini adalah zina, qadzaf (menuduh orang berbuat zina), syurb al-khamr (mengkonsumsi minuman keras), pencurian, hirabah (perampokan), riddah (murtad), dan baghyu (melakukan pemberontakan).

Dalam hukum pidana Islam, jinayah hadd ini dianggap sebagai kajahatan paling berat, karena jenis kejahatannya dan jumlah hukumannya ditetapkan dalam Alquran dan hadits Nabi Muhammad. Misalnya, berzina dihukum dengan dirajam 100 kali cambukan, mencuri dipotong tangannya, dan sejenisnya. Namun tentu saja dengan sistem pembuktian yang sangat ketat. Perbuatan lain adalah melanggar hukum qishash, mengganjar dengan hukuman setimpal.

Karena berlaku tidaknya hukum qishash bergantung pada ahli waris korban, maka model first track diplomacy seperti tadi yang terbukti tidak berhasil. Jalur second  track diplomacy mungkin perlu lebih dikedepankan, seperti pendekatan pemerintah kepada keluarga korban (goverment to people).

Di Arab Saudi ada Lajnah Al ‘Afwi wal Islah Dzatil Bain, badan arbitrase yang memfasilitasi pemaafan ahli waris korban dengan pelaku kejahatan. Badan ini pernah menyelamatkan Jamilah binti Abidin Rofi’i, WNI yang dipidana mati di Arab Saudi membunuh Salim Al-Ruqi pada tahun 2007. Berkat pendekatan yang dilakukan Lajnah ini, pada Mei 2011 anak korban, Ali Seha Al-Ruqi menyatakan pemaafannya di hadapan Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud. Namun tentu tidak dalam semua kasus pendekatan Lajnah ini berhasil.

Bentuk pendekatan goverment to people lainnya adalah negosiasi uang pengganti (diyat). Dalam kasus Tuti, keluarga korban meminta 7 juta real (sekitar Rp17,5 miliar), tapi pemerintah Indonesia menawar Rp7,5 miliar. Empat dari anak korban sudah mau memaafkan, tapi satu orang menolak. Kita tidak tahu, apakah penolakan itu karena nilai diyat yang kurang, atau karena sebab lain. Namun kalau itu disebabkan pemerintah Indonesia tidak mau menambah jumlah penawaran, tentu saja patut disesalkan.

Pendekatan lain yang perlu dikembangkan adalah people to people, antara keluarga pelaku dengan keluarga korban. Pendekatan kemanusiaan bisa jadi lebih efektif dan menimbulkan empati keluarga korban.

Empati keluarga korban itulah yang mesti disentuh. Masamah bin Raswan Sanusi , TKI yang didakwa membunuh bayi majikannya, selamat dari hukuman  pancung karena ayah sang bayi memberinya maaf dalam sidang 3 Maret 2017. Bahkan setelah hakim memutus Masamah hanya dipenjara 2,5 tahun, ayah korbannya membebaskan dengan jaminan.

Sisi kemanusiaan ini lebih efektif dari pendekatan apa pun, dan itu berlaku universal.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here