Lima Hal Ini Bisa Menjerat Boediono dkk (1)

Menyetel Ulang Kaset Kasus Bank Century

0
67
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Gubernur BI Boediono terkait kasus Bank Century. Ada lima hal yang memungkinkan Boediono dkk bisa terjerat dalam kasus Bank Century.

Nusantara.news, Jakarta: Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono baru saja diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 3,5 jam terkait kasus PT Bank Century Tbk. Budi dimintai keterangan terkait siapa saja yang bertanggung jawab dengan kebijakan yang disangkakan merugikan negara hingga Rp7,4 triliun.

Ini adalah untuk yang kesekian kalinya kasus Bank Century diproses ulang oleh KPK setelah beberapa tahun pernah diproses dan mandeg. Kali ini KPK kelihatan bersemangat dan penuh percaya diri, mungkin karena memasuki tahun politik.

Akankah mantan Wakil Presiden Boediono benar-benar terjerat kasus Bank Century kali ini, setelah beberapa kali kasus ini diulang-ulang oleh KPK? Kalaupun akhirnya terjerat, perihal apa saja yang bisa menggiringnya ke hotel prodeo?

Seusai diperiksa, Boediono seperti biasa melemparkan senyum simpul kepada para pekerja pers. Seperti biasa pula dia sangat berhati-hati alias irit memberi komentar atas hasil pemeriksaan KPK terhadap dirinya.

“Saya tidak akan berikan statement karena saya percaya bahwa nanti lebih baik KPK yang memberikannya,” demikian diplomasi singkat Boediono di hadapan wartawan pada Kamis (15/11) lalu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, membenarkan pemanggilan Boediono terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi Bank Century. “Ada kebutuhan permintaan keterangan terkait kasus Century,” ujar Febri.

KPK diketahui sedang mengembangkan dan membuka penyelidikan baru kasus korupsi Bank Century. Lembaga antikorupsi telah meminta keterangan mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Swaray Goeltom dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso terkait penyelidikan mega korupsi ini dua hari sebelumnya.

KPK memastikan bakal terus memanggil dan meminta keterangan pihak-pihak yang terkait perkara ini. Sedikitnya ada 21 pihak yang akan dimintai keterangan secara bergiliran, baik dari internal BI, Kementerian Keuangan, OJK, pihak swasta dan lainnya.

Sejauh ini, baru mantan Deputi Gubernur BI Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa, Budi Mulya yang dijerat. Budi Mulya telah divonis bersalah dan sedang menjalani masa hukuman di Lapas Sukamiskin. Padahal, dalam berkas putusan Budi Mulya di tingkat kasasi disebutkan Budi Mulya terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI.

Artinya, kalau Budi Mulya sudah divonis dengan putusan inkracht, konteks terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan sejumlah pejabat BI, maka masuk akal jika KPK mengagendakan 21 pihak yang dianggap ‘melakukan korupsi bersama-sama’.

Tentu saja KPK memproses kasus Bank Century dengan mengikuti langgam politik yang berkembang. Dimasa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono baru Budi Mulya yang dijerat bersalah. Saat ini, ketika cengkraman kekuasaan SBY sudah hilang, maka diproseslah orang-orang yang dianggap dekat dengan SBY dan tentu saja diduga bersalah diproses. Boediono sebagai wakil SBY adalah pihak yang sudah dijadikan tersangka oleh KPK.

Alasan pentersangkaan

Adapun alasan Boediono ditetapkan menjadi tersangka bermula saat hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK melakukan penyidikan lanjutan atas kasus skandal Bank Century. Hakim memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama eks pejabat BI, termasuk Boediono.

“Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat,” kata hakim Effendi Mukhtar dalam putusan praperadilan sebagaimana diterangkan pejabat Humas PN Jaksel, Achmad Guntur di kantornya, Selasa (10/4/2018).

Dalam surat dakwaan, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya didakwa bersama-sama sejumlah orang, yakni Boediono selaku Gubernur BI, Miranda Swaray Goeltom (Deputi Gubernur Senior BI), Siti Chalimah Fadjrijah (DG Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah), Alm Budi Rochadi (DG Sistem Pembayaran, Pengedaran Uang, BPR dan Perkreditan) dan Robert Tantular serta Hermanus Hasan Muslim dalam pemberian FPJP ke Bank Century.

Sedangkan terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya didakwa bersama-sama Muliaman Harmansyah Hadad selaku Deputi Gubernur Bidang 5 Kebijakan Perbankan/Stabilitas Sistem Keuangan, Hariadi Agus Sarwono (DG Bidang Kebijakan Moneter) dan Ardhayadi Mitroatmodjo (DG Bidang Logistik, Keuangan, Penyelesaian Aset, Sekretariat dan KBI) serta Raden Padede selaku Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Terkait penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi Mulya secara bersama-sama melakukan perbuatan yakni: Pertama, menyetujui analisis yang seolah-olah Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dengan memasukan aspek psikologi pasar atau masyarakat. Padahal berdasarkan parameter kuantitatif dan ukuran, Bank Century tidak berdampak sistemik.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidair 5 bulan kurungan. Sedangkan di tingkat kasasi, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here