Menyikapi Bangkitnya Gerakan Populisme dan Gelombang Perubahan Dunia (1)

0
467

Hingga saat ini kita memang belum sepenuhnya berhasil meraih cita-cita sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi, yakni mewujudkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dalam berbagai kesempatan kami meyakini, bahwa demokrasi akan berjalan ideal manakala didukung oleh infrastruktur demokrasi yang kuat. Infrastruktur yang saya maksud adalah rule of law, civil society yang mandiri dan berkeadaban, kebebasan pers yang tidak menghamba kepada segelintir pemilik, dan partai politik yang menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana sering saya singgung, dari keempat infrastruktur demokrasi yang saya sebutkan tidak satu pun yang jalan.

Sekarang yang tersisa hanya struktur dan kultur. Karena tidak adanya dukungan infrastruktur politik yang memadahi, maka struktur demokrasi yang tersisa dalam banyak hal tidak memiliki korelasi langsung terhadap persoalan kongkret yang dihadapi oleh masyarakat kebanyakan. Struktur yang tersisa hanya menghamba kepada kepentingan diri sendiri. Tidak mengherankan bila segenap sumber daya yang mestinya memperkuat demokrasi kini justru berlomba-lomba duduk di struktur.

Tanpa dukungan infrastruktur demokrasi yang memadahi juga membuat kultur politik yang mestinya menghasilkan leadership yang kuat, tidak terjadi. Kecakapan dan integritas dikalahkan oleh maraknya “politik pencitraan” dan politik uang. Dari sana muncul elite penyelenggara negara yang seakan-akan menjadi pemimpin, padahal dia hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi tanpa mengerti secara utuh gambaran besar yang mestinya menjadi tanggung-jawab kepemimpinannya.

Untuk menjaga stabilitas politik pemerintah mengakomodasi beragam kepentingan dengan membentuk struktur-struktur baru, ada Badan ini Badan itu, Komisi ini Komisi itu. Tidak mengherankan bila 30 persen anggaran negara hanya digelontorkan untuk membiayai gaji dan pengeluaran rutin struktur,  baik yang ada maupun yang diada-adakan.

Padahal kita sedang menghadapi krisis ekonomi dunia dengan ekses yang tidak kalah luar biasa. Itulah gambaran besar yang hendak saya sampaikan dalam paparan ini. Krisis yang sesungguhnya tidak pernah digubris untuk menjadi acuan kebijakan  pemerintah yang lebih masuk akal ketimbang memaksakan diri membangun proyek-proyek insfrastruktur yang belum jelas sumber pendanaannya. Sedangkan sumber dari Tax Amnesty, sampai akhir Desember 2016 baru mencapai Rp 107 triliun dari Rp 165 triliun yang diharapkan sampai dengan Maret 2017.

Krisis ekonomi yang sama-sama kita hadapi sekarang tentunya tidak terlepas dari serangkaian peristiwa yang terjadi paska runtuhnya Uni Sovyet (1989) dan bergabungnya Cina ke sistem ekonomi kapitalis. Setelah kegagalan komunis, kapitalisme lama berubah menjadi kapitalisme dengan rekaya finansial yang sekarang menyengsarakan banyak orang. Kesengsaraan itu kiranya yang memicu bangkitnya gerakan populisme di sejumlah negara.

Menguatnya populisme itu karena  kaum buruh dan tani yang semula diagung-agungkan sebagai soko guru negara disingkirkan, diabaikan, karena kedudukannya yang mulia telah digantikan oleh para bankir, dan CEO korporasi dari perusahaan-perusahaan besar yang dianggap sebagai penyumbang uang terbesar. Terlebih dalam 40 tahun terakhir, pendapatan kaum buruh flat (datar) yang membuat mereka frustrasi. Itu pula yang membuat mereka marah kepada para elite politik penyelenggara negara.

Sebelumnya dalam sistem kapitalisme lama, perbedaan gaji antara yang berpendapatan paling atas dan paling bawah hanya tujuh kali lipat. Artinya, kalau pendapatan pekerja di strata paling bawah hanya Rp.3 juta maka gaji yang diraih puncak pimpinan perusahaan tidak boleh lebih dari Rp.21 juta. Kalau rajin lembur, pekerja yang tidak berpendidikan bisa menyamai penghasilan pekerja terdidik yang memiliki upah 2 kali atau 3 kali lipat di atasnya. Sekarang patokan itu sudah tidak ada. Perbedaan gaji antara pekerja di strata bawah dan pucuk pimpinan perusahaan bisa ratusan kali lipat.

Terlebih dalam sistem kapitalisme, atas nama efisiensi, upah pekerja acap kali ditekan oleh para fund manager yang membawa kepentingan para pemegang saham. Beban kehidupan sehari-hari kaum buruh semakin berat. Bila sebelumnya buruh masih bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi sekarang sulit. Karena memang atas nama efisiensi pembukuan perusahaan turut diawasi oleh bankir dan fund manager yang tentunya keberatan atas biaya-biaya sosial tenaga kerja di luar upah. Dengan kata lain para pekerja kerah biru (blue collar) kehilangan harapan terhadap kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir kaum mapan.

Setelah masuknya China dan Rusia ke sistem ekonomi kapitalis, kapitalisme semakin jumawa karena ada tambahan pasar yang sekaligus pelaku ekonomi lebih dari 2 miliar jiwa (500 juta orang di Eropa, 1,5 miliar di Asia).  Namun bergeraknya roda perekonomian yang tentu saja makin bergairah, laba terbesarnya hanya dinikmati sekitar 10 persen warga dunia, dan diantara 10 persen terdapat hanya 1 persen yang menikmati lebih dari separo keuntungan. Itulah yang menyebabkan kapitalisme gagal berbagi kemakmuran (sharing properity) kepada penduduk dunia. Alih-alih kemakmuran, kesenjangan sosial justru semakin melebar yang membuat banyak orang, khususnya kaum buruh dan petani gurem semakin diabaikan.

Rekayasa finansial yang digerakkan oleh kapitalisme (dengan membuat uang lewat penjualan saham, bon, sekuritas, dll), cepat atau lambat akan menemukan batu sandungannya. Sebelum krisis memuncak pada 2008, BNP Paribas di Perancis pada Mei 2007 menyatakan tidak sanggup mencairkan sekuritas yang terkait subprime-mortgage dari Amerika Serikat. Pernyataan BNP Paribas itu selanjutnya memicu krisis likuiditas di berbagai belahan dunia. Dampaknya pun masih kita rasakan hingga sekarang.

Subprime mortgage itu sendiri adalah bentuk penjaminan kredit perumahan di Amerika Serikat dalam bentuk sekuritas. Sasarannya bukan hanya warga yang memang membutuhkan rumah, melainkan juga yang membutuhkan sarana investasi. Penyaluran subprime mortgage di AS mengalami peningkatan pesat, dari US$ 200 miliar pada 2002 US$ 500 pada 2005. Namun angka ini sebenarnya masih terhitung kecil. Kerugian terbesar sesungguhnya berawal dari praktek pengemasan subprime mortgage ke dalam bentuk sekuritas yang lain yang selanjutnya diperdagangkan di pasar finansial global.

Awalnya seluruh subprime mortgage disekuritisasi menjadi Mortgage-Backed-Securities (MBS). Dalam sistem keuangan modern praktek sekuritisasi MBS adalah hal yang lazim. Maka pada 2006 jumlah kredit perumahan di AS yang disekuritisasi menjadi MBS sudah mencapai 60 persen dari seluruh outstanding kredit perumahan. Proses sekuritisasi MBS melibatkan pihak ketiga, baik itu lembaga pemerintah maupun swasta. Nah, dalam proses sekuritisasi pihak ketiga acap kali melakukan penggabungan sejumlah mortgage dan dijual lagi ke investor yang berminat. Bila terjadi gagal bayar, maka pihak ketiga ini yang bertanggung-jawab sebagai penjamin.

Melalui rekayasa keuangan tahap berikutnya, MBS kemudian diresekuritisasi kembali menjadi Collateralised Debt Obligations (CDOs). Semakin banyaknya MBS maka semakin banyak pula yang diresekuritisasi menjadi CDOs. Dalam skala global total penerbitan CDOs mencapai US$ 500 miliar yang separonya bersumber dari MBS. Selain CDOs, MBS juga diresekuritisasi dalam bentuk Struktured Investment Vehicle (SIV).  Tingginya resiko gagal bayar atas produk derivatif sejenis ini sebenarnya sudah diingatkan oleh sejumlah lembaga pemeringkat internasional dengan status underpricing, namun tetap saja ada yang mengambil resiko untuk membelinya.

Kesulitan mulai terjadi setelah pemerintah AS memberlakukan kebijakan uang ketat sejak 2004 hingga 2006. Kondisi itu memukul pasar perumahan AS yang membuat sejumlah debitur mengalami gagal bayar. Harga perumahan di AS pun anjlok yang membuat amblesnya nilai sekuritas beserta turunannya. Korbannya adalah Lehman Brothers, lembaga keuangan mapan yang memiliki pinjaman besar di Federal Reserve untuk pembiayaan kredit perumahan.

Sejak 2008 itu Lehman Brothers (sebagai salah satu soko guru kapitalisme global) dinyatakan bangkrut karena utang-utangnya gagal mendapatkan bailout dari pemerintah AS. Kejadian itu acap disebut Subprime Mortgage Crisis. Itulah awal gonjang-ganjingnya perekonomian dunia yang digerakkan oleh kapitalisme yang terbukti gagal berbagi kemakmuran dan bahkan menyusahkan kehidupan banyak orang. Dari sanalah sesunguhnya bibit-bibit gerakan anti-establishment menjalar ke seluruh dunia.

Kondisi itu mirip dengan depresi ekonomi menjelang Perang Dunia II. Peristiwa yang acap disebut sebagai “the great depression” itu bermula dari jatuhnya harga saham di New York pada Selasa, 24 Oktober 1929.  Peristiwa yang dijuluki media massa sebagai “Selasa Hitam itu” menjalar ke benua Eropa. Membangkitkan semangat populisme yang ditandai oleh menangnya Adolf Hitler di Jerman pada pemilu November 1932.

The great depression yang disebabkan oleh meletusnya gelembung harga saham di Amerika menyebabkan sekitar 9000 bank mengalami gagal bayar. Kebanyakan bank-bank itu tidak mengasuransikan tabungan nasabahnya sehingga banyak uang nasabah yang hilang. Kondisi itu diperparah oleh gagal panen yang disebabkan oleh badai debu (the dust bowl) yang berlangsung selama satu dekade (1930-1940) membekap tanah-tanah pertanian Amerika .

Amerika yang dibekap kesulitan ekonomi terpaksa menarik uangnya kembali yang dipinjamkan ke sejumlah negara Eropa. Jerman yang perekonomiannya sangat bergantung kepada pinjaman Amerika mengalami penderitaan yang paling parah. Angka pengangguran melonjak pesat, mencapai angka 6 juta jiwa. Sisa-sisa kemakmuran secara kasat mata hanya terlihat diantara warga keturunan Yahudi. Maka gerakan populisme yang dipimpin oleh Adolf Hitler yang memuliakan ras aria dan anti Yahudi menemukan momentumnya untuk bangkit dan memenangkan Pemilu.

Sebenarnya Partai Pekerja Jerman Sosialis Nasionalis yang disingkat Nazi adalah partai gurem. Namun sejak krisis ekonomi, Partai Nazi yang semula hanya memiliki 12 kursi di parlemen, pada Pemilu Federal Jerman 1930 berhasil menempatkan 107 politisinya di parlemen. Masih kalah dengan Partai Sosial Demokrat yang meraih 143 kursi.  Tapi partai Nazi sudah mengungguli partai komunis yang hanya meraih 77 kursi.

Pada Pemilu Federal Maret 1933, Partai Nazi yang sebelumnya memenangkan Pemilu pada November 1932 dengan perolehan 33% dan menempatkan Hitler sebagai Kanselir, Partai Nazi melesat sebagai pemenang dengan perolehan 288 kursi (43,91 %), mengungguli Partai Sosial Demokrat yang kursinya turun menjadi 120 kursi dan Partai Komunis yang kursinya naik sedikit menjadi 81 kursi.  Dengan menggandeng partai-partai konservatif Hitler menjadi kekuatan mayoritas yang selanjutnya memberangus partai-partai politik yang ada.

Sejak itu pula bangsa Yahudi yang dianggap licik dan hanya memperkaya diri sendiri oleh penduduk asli Jerman dikejar-kejar dan dibunuh. Maka pecahlah Perang Dunia II yang menewaskan 62.537.400 jiwa penduduk dunia dan 5.754.000 diantaranya adalah warga keturunan Yahudi. []

(Tulisan ini merupakan pidato sambutan Hariman Siregar dalam acara Ulang Tahun InDemo yang ke 17, Malapetaka 15 Januari 1974 dan soft launching Nusantara.News. Seluruh tulisan ini dimuat dalam empat seri).

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here