Menyikapi Kebangkitan Gerakan Populisme dan Gelombang Perubahan Dunia (3)

0
314

Saat World Trade Organization (WTO) memaklumatkan pasar bebas di sejumlah kawasan, dengan gagahnya para penyokong pasar bebas menyebut sharing of prosperity (berbagi kemakmuran). Alih-alih berbagi kemakmuran, kaum pekerja di sejumlah negara terancam kehilangan pekerjaan seiring hadirnya kapitalisme yang bertumpu pada rekayasa keuangan. Kehidupan para pekerja, petani dan kelas bawah semakin terpinggirkan. Mereka inilah sesungguhnya rumput kering yang mudah terbakar oleh gaya politik yang mengklaim sumber perubahan, berdasarkan retorika sistematik untuk menarik perhatian publik (Michel Hasting: the Rise of Populism and Extrimist Parties in Europe, 2013).

Amerika Serikat yang digdaya soal tekhnologi dan finansial, orang-orang kayanya lebih suka bisnis lisensi, menyewakan hak patent atau menanamkan modal ke sejumlah perusahaan di luar Amerika. Tidak mengherankan bila perusahaan besar Amerika yang semula mempekerjakan jutaan warga kini hanya memiliki ribuan tenaga kerja. Akumulasi laba yang dinikmati oleh kaum mapan tidak menetes ke bawah. Terjadilah gelombang pengangguran yang membuat negara semakin kewalahan membiayai program-program jaring pengaman sosial yang ditentang oleh kaum mapan.

Ditambah lagi dengan persoalan migran asal Mexico dan sejumlah negara yang dianggap merampas peluang kerja warga asli kelahiran Amerika.  Maka, begitu Donald Trump menggagas berdirinya tembok perbatasan Amerika-Mexico dan membatasi masuknya barang-barang China, seketika mendapat dukungan yang luas dari kelas pekerja. Donald Trump yang berlatar belakang pengusaha properti dan hiburan, seperti halnya Hitler di Jerman, dianggap sebagai sosok populis yang akan kembali membawa kejayaan bangsa Amerika.

Tentu saja kita belum tahu, apakah Trump akan konsisten menjalankan janji-janji kampanyenya yang mengusik kalangan mapan, termasuk kaum Republiken dari partainya sendiri, ataukah itu hanya janji-janji kosong pemanis pemilu? Kita lihat nanti. Tapi yang jelas pidato-pidatonya yang menggebu-gebu dengan thema American First dan great again of America tidak bisa kita abaikan begitu saja. Pola hubungan dalam politik luar negeri Amerika kemungkinan besar akan berubah. Dan apakah kita mampu berselancar menunggangi gelombang perubahan geo-politic dan geo-strategy yang suka tidak suka sudah menghadang di depan mata kita?

Krisis ekonomi yang berkepanjangan sebagaimana saya ulas sebelumnya telah memicu munculnya tokoh-tokoh populis seperti Mussolini dan Hitler. Maka tidak aneh juga bila kegagalan kapitalisme akan membidani lahirnya tokoh-tokoh populis baru yang sebelumnya tidak begitu dianggap, seperti misal Norbert Hofer yang nyaris menjadi Presiden Austria dan Marine Le Pen yang kini menjadi kandidat kuat calon Presiden Perancis pada Pemilu Presiden Mei 2017 nanti.

Keluarnya Inggris dan kemungkinan disusul Perancis dari Uni Eropa tentu saja akan mengubah tatanan ekonomi dunia yang selama satu dekade ini diwarnai isu liberalisasi, deregulasi dan privatisasi, atau lazim disebut neo-liberalism. Maka Free Trade Asia yang berproses sejak 2010, dimulai dari kawasan Asia Tenggara dan diteruskan Asia Tenggara-China , terancam bubar. Belum lagi dampak ekonomi lanjutan yang kita tidak tahu arahnya. Tentu saja kondisi itu yang perlu kita pikirkan dan kita cari jalan keluarnya secara bersama-sama

Sesungguhnya gerakan populisme hanya menjadi gerakan sempalan di Eropa Barat dan Amerika. Sejauh ini, mereka tidak pernah berkuasa meskipun mungkin kursi para wakilnya di parlemen kadang-kadang naik, terutama saat sentimen anti penduduk pendatang meningkat. Karena memang meskipun tidak pernah menjadi kekuatan politik utama, namun pikiran-pikiran nasionalis sempit dan anti asing sudah lama berakar di sebagian kecil warga Eropa sejak era feodalisme abad pertengahan lalu.

Perancis, Belgia, Swis, Belgia, Italia dan Belanda boleh saja mengklaim sebagai negeri pluralisme karena lebih dari separo pemain tim nasional sepakbolanya dari etnis pendatang. Begitu pun Jerman, Italia dan Inggris yang juga membuka slot bagi pemain naturalisasi. Tapi rasisme tidak pernah benar-benar sirna. Kendati UEFA dan asosiasi lokal negaranya menentang, bahkan disertai dengan sanksi keras, namun ejekan-ejekan racist masih kerap terjadi dalam setiap event pertandingan akbar. Toh demikian, secara politik gerakan populisme yang berakar dari pandangan nasionalis sempit, anti asing dan rasis hanya dianggap sebagai kelompok sempalan.

Tapi sekarang gejala populisme tumbuh subur di berbagai belahan dunia. Kemenangan Brexit dalam referendum yang disusul oleh kemenangan Donald Trump pada Pemilu Presiden Amerika, sesungguhnya adalah jawaban tegas dan lugas dari kalangan kelas pekerja di kedua negara atas kapitalisme yang terbukti gagal berbagi kemakmuran. Kini populisme yang anti liberalisasi, proteksionis dan anti asing telah berkuasa di Amerika yang menjadi jantung peradaban dunia. Bahkan di Asia yang sebenarnya tidak memiliki tradisi populisme, kini muncul sosok Duterte di Filipina yang begitu menggetarkan.

Kebencian terhadap perilaku elite yang lemah, cenderung korup dan hanya mementingkan diri sendiri memicu warga Filipina mencari sosok pemimpin yang tegas dan bersih. Walikota Davao Rodrigo Duterte yang memiliki reputasi tegas dan brutal dalam memerangi bandar narkoba  yang dilindungi oleh kaum mapan dianggap cocok oleh warga Filipina. Maka Duterte yang dalam kampanye bertekad memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika dan Australia memenangkan Pemilu Filipina yang diumumkan pada 10 Mei 2016 lalu.

Tampilnya Duterte yang berani menentang kaum mapan, dengan bahasa lugas dan mengena di hati rakyat menjadi babak baru lahirnya kepemimpinan populis di Asia. Saya tidak tahu apakah sosok kepemimpinan populis macam Duterte akan menular ke negara-negara Asia lainnya, termasuk Indonesia? Namun bila krisis ekonomi terus berkepanjangan, bukan tidak mungkin sosok Duterte akan lahir dimana-mana? Dan itulah sesungguhnya tantangan demokrasi yang kita hadapi sekarang ini.

Saya tidak tahu apakah nantinya Trump akan benar-benar mewujudkan janji-janji kampanyenya. Ataukah itu hanya pepesan kosong karena pada akhirnya Trump menyerahkan lehernya kepada kaum establish? Tapi yang jelas kita perlu mewaspadai tindakan dan ucapannya belakangan ini, termasuk kabar yang beredar tentang calon-calon menterinya. Tentu saja  itu sudah banyak yang akan mengulasnya.

Oleh karenanya saya lebih memilih mengulas pernyataannya tentang posisi Amerika yang akan melepas kedudukannya sebagai polisi dunia. Dengan beban utang yang kini dihadapi pemerintah Amerika gagasan itu masuk akal. Amerika tidak lagi membiayai operasi-operasi pengamanan di luar kepentingannya kecuali negara-negara yang berkeinginan dilindunginya membayar keseluruhan biaya operasi yang selama ini ditanggung oleh pemerintah Amerika.

Tidak hadirnya Amerika di kawasan Asia Timur akan memicu terjadinya persaingan seru antara China yang mewakili wilayah benua dan Jepang yang mewakili wilayah perairan. Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan dan Selat Malaka akan terseret dalam pusaran arus kepentingan kedua negara yang secara ekonomi lebih mapan itu. Turki yang didukung negara-negara barat dan Iran yang didukung Rusia akan berebut pengaruh dalam memenangkan konflik di Timur Tengah yang ditinggalkan Amerika.

Besarnya utang yang menjadi beban pemerintah Amerika membuat kita sulit mengharapkan bantuan uang dari negeri Paman Sam. Paling mungkin kita dibukakan kran impor untuk menjual produk-produk kita. Bantuan uang untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur seperti listrik, jalan tol dan rel kereta api paling mungkin datang dari China yang mengalami over capacity (kelebihan kapasitas). Tentu saja disertai sejumlah syarat, sebut saja BUMN China yang menangani proyek dan mempekerjakan warga negaranya.

Untuk itu Presiden Joko Widodo dan sejumlah menterinya dalam dua tahun pemerintahannya banyak berkunjung ke China. Boleh jadi sudah banyak nota-kesepahaman yang ditanda-tangani oleh kedua negara. Namun tidak semua proyek berjalan mulus, sebut saja misal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang urgensinya dipertanyakan sejumlah kalangan. Namun yang jelas, kerapnya Presiden Joko Widodo berkunjung ke China disambut isu tak sedap di dalam negeri. Misal isu serbuan 20 juta tenaga kerja asing asal China yang mati-matian dibantah oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Maraknya isu serbuan 10 juta tenaga kerja China memancing sejumlah warga melakukan sweeping ke pabrik-pabrik, smelter dan pembangkit listrik tenaga uap yang dikerjakan kontraktor China. Memang ditemukan tenaga kerja asing asal Cina, belum bisa dipastikan jumlahnya. Kementerian Tenaga Kerja pun yang tidak membantah kemungkinan adanya tenaga kerja ilegal menyebut hanya ada 21 ribu TKA asal Cina. [] dr. Hariman Siregar, pendiri Nusantara.news

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here