Menyikapi Tren Perubahan Dunia (1)

0
544

Dunia saat ini ditandai menguatnya populisme dengan peristiwa Brexit (Britain Exit) di mana Inggris keluar dari Uni Eropa dan Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) serta dilantik pada Jumat 20 Januari 2017.

Watak dasar populisme terletak pada adanya ketidakpercayaan rakyat terhadap elite dan anti establishment. Asumsi populisme menganggap hanya kepentingan nasional sebagai satu-satunya acuan dalam setiap kebijakan negara.

Populisme sebenarnya adalah sikap politik oposisi dan hanya suatu gerakan kecil yang bersifat laten, terutama di Eropa dan Amerika. Fenomena Brexit, lalu menangnya Trump di AS dan diduga akan diikuti oleh Marine Le Pen di Perancis, Geert Wilders di Belanda dan Frauke Petry di Jerman.

Desember 2016, kita juga dikejutkan dengan Norbert Hofer (tokoh populis) yang nyaris menang (kalah tipis) dalam perolehan suara pada Pemilihan Presiden Austria. Meski Pilpres akhirnya dimenangkan Alexander van Der Bellen tapi Partai Kebebasan (FPOe), partai sayap kanan Hofer, meraih suara hampir 50 persen. Ini semua memperkuat eksistensi populisme di Eropa karena partai-partai kanan mendominasi parlemen Eropa. Diprediksi lima tahun mendatang Uni Eropa akan bubar dan tren perubahan dunia mengarah pada deglobalisasi.

Kalangan populis dianggap berbahaya karena hanya mempunyai secuil respek terhadap institusi dan prosedur demokrasi. Mereka hanya mengatakan apa yang ingin didengar oleh orang banyak tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap bidang ekonomi dan politik kenegaraan. Penilaian negatif tersebut bisa dimaklumi karena zona tradisi politik mainstream kerap kali menempatkan populisme sebagai artikulasi politik terbelakang. Populisme yang anti-establishment selalu menolak elite politik dan institusi politik demokratis.

Sifat anti-establishment tersebut pada umumnya bermula dari sikap oposisi yang selalu seolah-olah mewakili rakyat. Dalam konteks ini populisme dijadikan alat represi bagi kalangan oposisi untuk memaksa pemerintah mengikuti kemauan rakyat.

Keterwakilan rakyat dengan alasan kedaulatan rakyat menjadi tren politik di parlemen negara-negara Eropa pada akhir 1990-an, sampai saat ini menjadi paham politik yang tidak ke kiri dan tidak ke kanan walau populisme sering disebut sebagai ultra kanan.

Dalam kampanye terakhirnya, Donald Trump yang memutarbalikkan persaingan dengan Hillary Clinton sehingga Trump keluar sebagai pemenang, mengingatkan kekeliruan AS tentang peran negara itu sebagai polisi dunia dengan membiayai tujuh armada perang.

Selain itu, Trump juga mempertegas tidak akan lagi menjadikan AS sebagai stabilisator moneter dunia yang menjadi sokoguru lembaga donor yang diciptakan AS sendiri seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Asian Development Bank (ADB).

Trump juga berencana mengabaikan peran AS sebagai penjaga demokrasi dunia. Pernyataan-pernyataan Trump dalam kampanye selama Pemilu AS yang lebih mengutamakan kepentingan AS (American First) yang kemudian dia tegaskan kembali pada pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden AS 20 Januari 2017, jika diterapkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya akan berimplikasi pada dunia, baik secara geo-politik maupun geo-ekonomi.

Di Asia Tenggara tentu akan terjadi ruang kosong secara geo-strategi dan berimplikasi pada pertahanan keamanan negara-negara Asia yang selama ini dilindungi oleh armada-armada AS di wilayah masing-masing. Indonesia sebagai negara yang terletak di kawasan Asia tentu tidak akan terhidar dari implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan AS dan negara-negara berpengaruh lainnya di masa depan. Jika tidak bijak menyikapi arah perubahan dunia yang terjadi, Indonesia bukan saja tidak akan mampu bangkit, tapi malah terperosok ke dalam krisis yang semakin dalam. [] Sigid Haryo Wibisono, Pendiri dan Pemimpin Umum Nusantara.News.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here