Menyoal Bantuan APBN untuk Parpol

0
138

Berpolitik itu mahal. Semua kegiatannya high-cost. Menjalankan roda organisasi parpol di seluruh Indonesia jelas tidak murah. Belum lagi jika masuk masa kampanye pemilu. Sementara, begitu pemilu usai, target-target parpol belum tentu tercapai. Sehingga berpolitik tidak bisa dipahami dengan logika ekonomi, yang premisnya adalah cost and benefit.

Makanya ketika Mendagri Tjahjo Kumolo menyebut bahwa dana bantuan pemerintah untuk parpol akan dinaikkan, tempik sorak parpol langsung membahana. Sesuai PP No. 5 Tahun 2009, ada bantuan APBN sebesar Rp108 untuk setiap suara hasil pemilu legislatif bagi parpol yang berhasil meraih kursi parlemen. Menurut Mendagri, bantuan itu akan dinaikkan menjadi Rp1.000 persuara. Untuk itu pemerintah akan merevisi PP di atas. Artinya, ada kenaikan sekitar seribu persen!

Tapi, tempik sorak parpol itu, bukan berarti semua menyetujui. Banyak yang tidak puas, karena menurut mereka jumlah itu masih amat jauh dari kebutuhan.

Keluhan itu ada benarnya juga. Sebab, sekali lagi, berpolitik itu mahal. Coba kita hitung berapa besar bantuan pemerintah terhadap parpol. Untuk Pemilu Legislatif 2014 kemarin misalnya, parpol peraih suara terbanyak, PDIP yang mendapat 23.681.471 suara sah, total bantuan yang diterima berdasarkan PP di atas, adalah Rp2.557.598.896. Sementara Partai Hanura, peraih jumlah suara terendah dengan 6.579.498 suara, mendapatkan Rp710.585.784. Secara keseluruhan, untuk 10 parpol yang lolos lolos ke DPR sesuai ambang batas parlemen 3,50 persen, negara memberi bantuan Rp13.176.393.876.

Kecil? Tentu! Bantuan Rp2.557.598.896 setahun untuk PDIP itu mungkin tak cukup bahkan hanya untuk membayar rekening listrik di kantor DPP-nya saja. Perludem pernah mengadakan penelitian, nilai bantuan dari APBN hanya 1,3% dari total kebutuhan dana operasional parpol pertahun.

Bagi negara, rasanya tak sulit menaikkan lagi jumlah bantuan. Dengan Rp13,1 miliar pertahun, dinaikkan sekian kali lipat pun, mungkin tak terlalu membebani anggaran. Tapi, persoalannya, ada yang lebih krusial dari sekadar alokasi dana APBN untuk bantuan parpol.
Di atas kertas, sumber dana politik yang resmi adalah sumber-sumber kering. Menurut UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Partai Politik, sumber keuangan parpol berasal dari (a) iuran anggota, (b) sumbangan yang sah menurut hukum; dan c. bantuan keuangan dari APBN/APBD.

Bagaimana parpol membiayai kegiatan politiknya? Inilah sebenarnya cermin bening untuk melihat wajah parpol kita. Bantuan APBN/APBD, seperti dijelaskan di atas, tidak memadai. Soal iuran anggota, sampai saat ini belum ada parpol yang berhasil menghimpun iuran dari anggotanya. Jangankan menerima iuran dari anggotanya, banyak parpol yang anggotanya pun kadang tak ada, kecuali kader partai yang sudah berkarir di legislatif atau eksekutif. Itu pun banyak yang tanpa melalui proses pengkaderan, tapi langsung lompat ke pencalegan, seperti para public pigure yang menjadi wakil rakyat.

Kebijakan floating mass Orde Baru masih menyisakan bekas yang dalam. Terbukanya peluang setelah reformasi untuk melakukan ideologisasi partai-partai, terutama Islam dan nasionalis, tidak serta merta mengikis bekas deideologisasi partai yang diterapkan di awal Orde Baru. Basis anggota yang sekarang mulai terbangun masih labil, dan karenanya jauh dari kesadaran membayar iuran.

Iuran yang berjalan paling banter sebatas anggota fraksinya di legislatif, yang uang kehormatan mereka dipotong setiap bulan dalam jumlah yang bervariasi.
Kemudian, kategori “sumbangan yang sah menurut hukum”, sebenarnya bisa menjadi sumber pemasukan potensial. Meskipun Pasal 35 UU No. 2 Tahun 2011, membatasi sumbangan individu paling banyak Rp1 miliar, dan sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha, maksimal Rp7,5 miliar perperusahaan dalam satu tahun anggaran. Dalam kategori ini, pemberi bantuan yang sangat potensial adalah pengusaha atau badan usaha.

Tapi untuk mendapatkan bantuan pengusaha itu juga tidak mudah. Sebab, sesuai logika ekonomi yang sehat, mereka akan membantu jika parpol mempunyai program yang sejalan dengan kepentingannya. Misalnya, penurunan pajak, perbaikan ekonomi dan sebagainya. Jika program dianggap menguntungkan, para pengusaha tak segan-segan mengucurkan dana.

Masalahnya, parpol seringkali tak punya program yang realistik dan prospektif dalam bisnis yang fair. Jangankan di tingkat parpol, yang sasarannya adalah legislatif, di tingkat calon presiden pun, konsep ekonomi yang mereka tawarkan seringkali mengawang-awang. Jadi, sejauh ini belum ada alasan yang rasional bagi para pengusaha untuk memberikan bantuan dana untuk mendukung parpol atau mensukseskan calon presiden.

Tapi, toh, dana politik tetap diperoleh. Buktinya, operasional parpol-parpol tetap berjalan. Dalam pemilu presiden misalnya, spektrum kegiatan capres yang sangat high-cost itu mustahil dilakukan tanpa dukungan finansial yang sangat kuat. Kalau tidak dibantu, kiranya mustahil para capres itu sanggup sehebat itu. Seorang calon yang pernah jadi menteri, panglima, atau pejabat negara lain misalnya, bisa dihitung kekayaaanya. Kalau dia membiayai dari kantungnya sendiri, pasti dulunya dia korupsi, karena di atas kertas dia pasti tak sekaya itu. Kesimpulannya, ya, pasti duit dari orang lain.

Kembali ke soal kenaikan bantuan APBN untuk partai, masalah terpenting adalah pelembagaan akuntabilitas fund rising itu secara terbuka.

Sebab dana politik ini perkara yang sensitif. Tak pernah ada pemerintahan di Indonesia yang tak diguncang masalah uang. Dulu di zaman Habibie, pemerintah diguncang isu skandal cessie Bank Bali. Di era Abdurrahman Wahid, muncul isu Yanetera Bulog. Presiden Megawati juga sempat diserempet isu penjualan sejumlah BUMN. Sekarang, sejumlag partai juga dikaitkan dengan sejumlah dana haram, misalnya dari proyek e-KTP.

Kesemua kasus itu tidak pernah ada kejelasannya. Semuanya dibiarkan menggantung tanpa ada tindak lanjut. Ini tidak sehat bagi pembangunan politik yang dewasa. Rakyat perlu kejelasan, agar mereka tak salah menilai. Tokoh atau partai bersangkutan pun perlu kejelasan, agar nasib mereka tidak selalu di ujung tanduk: Hancur karena tuduhan semata.

Nah, parpol, kalau hendak menunjukkan dirinya berharga, mulailah akuntabilitas itu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here