Menyoal Iklan Jokowi di Bioskop

0
152

Nusantara.news, Jakarta – Belakangan ini, iklan capaian kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di bioskop sebelum film dimulai, menuai kontroversi. Iklan kontroversial bertajuk “2 Musim, 65 Bendungan” tersebut menggambarkan manfaat bendungan-bendungan yang dibangun Jokowi di masa pemerintahannya. Video itu juga diikuti dengan testimoni seorang petani tentang manfaat bendungan, lalu ditutup dengan kutipan dari Jokowi.

Polemik iklan ini bermula dari protes para netizen (warganet). Salah satunya dari akun Twitter bernama @nynazka: “Pas lagi asyik-asyik nonton thriller film, eh tiba-tiba ada iklan Jokowi. Merusak suasana aja, orang ke bioskop mau senang-senang nonton film,” cuitnya. Komentar serupa datang dari akun @ObenkNino. “Sekarang bioskop ada iklan kampanye berkedok sosialisasi kinerja. Hilang selera penonton,” tulisnya.

Sontak, isu ini kemudian menjadi sorotan sejumlah pihak, terutama oposisi yang meminta agar iklan tersebut dicopot karena bermuatan kampanye. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, misalnya, menilai iklan pencapaian pemerintahan Joko Widodo yang tayang di bioskop layak untuk dihentikan.

Menurut dia, humas pemerintah memang punya kewajiban untuk menyampaikan capaian kinerja pemerintahan. Namun, iklan yang ada di bioskop dinilai lebih menonjolkan sosok Jokowi. Hal ini justru dinilai menimbulkan tafsir yang berbeda, contohnya, cuti start kampanye. Apalagi saat ini Jokowi juga menjadi bakal calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2019.

Sementara Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi berpendapat bahwa pemasangan iklan pemerintah di bioskop itu kurang tepat untuk dilakukan. Sebab, isinya mengandung puja-puji dan keberhasilan pemerintah yang bisa dianggap sebagai sebuah propaganda yang dapat mempengaruhi pikiran atau tindakan orang lain. “Iklan politik apalagi dilakukan oleh inkumben itu bisa dianggap sebagai propaganda,” kata Tulus.

Di lain pihak, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) selaku pembuat iklan, mengemukakan pemilihan bioskop sebagai media iklan didasarkan pada peningkatan jumlah penonton bioskop yang tinggi. Diharapkan, informasi yang disampaikan pemerintah melalui iklan tersebut dapat tersampaikan kepada masyarakat luas secara efektif. Kemenkominfo juga membantah iklan tersebut sebagai bentuk kampanye.

“Yang kami sampaikan tersebut bukan bagian dari kampanye terkait dengan pencapresan Pak Jokowi pada periode mendatang. Apa yang dilakukan oleh Kemenkominfo merupakan peran dan tugas yang sudah diamanahkan kepada Kemenkominfo untuk menjadi humas pemerintah atau government public relations,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu.

Kampanye Terselubung?

Sebenarnya, iklan layanan publik khususnya tentang pencapaian kinerja pemerintah merupakan hal yang biasa. Itu lazim dilakukan oleh rezim mana pun yang sedang berkuasa. Jika sekarang diributkan, semata-mata karena momen dan suasana yang memang tidak tepat: suhu politik ‘memanas’ menjelang Pilpres. Terlebih, Jokowi telah terdaftar sebagai capres petahana.

Di luar itu, kalau memang tujuannya ingin sosialisasi, pemerintah semestinya bisa sekalian menggunakan platform yang lebih menyeluruh dan luas ketimbang memilih platform yang justru terbatas penyebarannya seperti bioskop. Sebab itu, wajar jika ada kecurigaan iklan tersebut seakan ada segmentasi yang ingin disasar: misalnya kelompok milenial. Dalam konteks elektoral, porsi suara kelompok ini sangat besar (menurut riset LIPI, jumlah mereka mencapai 50an persen dari total pemilih) pada Pemilu 2019.

Iklan pemerintah yang secara tidak langsung bermuatan politik seperti ini, justru dapat berdampak negatif dan tidak mencapai sasaran yang sebelumnya dicanangkan. Artinya, sikap antipati justru dapat timbul dari penonton bioskop yang mayoritas berasal dari kalangan muda atau milenial. Hal itu disebabkan tujuan mereka datang ke bioskop untuk mendapatkan hiburan, namun kenyataannya diselipi konten bermuatan politik yang dianggap mengganggu kenyamanan atau ‘merusak’ suasana.

Iklan bendungan Jokowi berdurasi lebih dari 4 menit (Foto: screenshot YouTube Jokowi)

Iklan buatan Kemenkominfo tersebut jika ditelisik juga tak sepenuhnya bersandar pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Bunyi poin kedua Inpres tersebut, “Dalam hal informasi kepada masyarakat dibuat dalam bentuk iklan layanan masyarakat, harus memenuhi kriteria tertentu antara lain: (1) Menimbulkan respons positif masyarakat; (2) Tidak menanyangkan kepentingan pribadi dan golongan”.

Kemudian secara khusus, Inpres juga menginstruksikan kepada Menkominfo, di antaranya: melakukan monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah, serta melaksanakan diseminasi dan edukasi terkait kebijakan dan program pemerintah melalui saluran komunikasi yang tersedia.

Namun dalam konteks iklan di bioskop tersebut, apa yang disampaikan Kemenkominfo bukanlah soal program dan kebijakan pemerintah, melainkan hasil kinerja pemerintah (pamer keberhasilan). Respons yang diharapkan dalam iklan tersebut secara terselubung dapat menggiring opini dan pujian orang pada sosok Jokowi sebagai pribadi. Hal tersebut menjadi tidak etis jika dikaitkan dengan momentum pencapresan Jokowi jelang pemilu. Dengan begitu, makna sosialisasi program dan kebijakan pemerintah akhirnya menjadi bias.

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga otoritatif, perlu mengambil sikap perihal iklan Jokowi di bioskop. Sejauh ini, menurut Ketua Bawaslu Abhan, pihaknya tengah mendalami iklan tersebut sehingga belum memastikan apakah itu masuk dalam pelanggaran kampanye atau bukan. “Ya, kita lihat nanti, apakah masuk konten kampanye atau tidak,” kata Abhan (13/9/2018).[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here