Menyoal Indonesia Bubar

0
199

Nusantara.news, Jakarta – Prabowo Subianto menyebut Indonesia akan bubar pada 2030. Apa yang salah dari ucapan tersebut, meski Prabowo terinspirasi dari novel berjudul A Novel of The Next World War: Ghost Fleet karya P.W. Singer dan August Cole. Mengapa begitu banyak yang membantah pernyataan Prabowo karena rujukannya dari novel fiksi? Bukankah ini bagus sebagai hanya pengingat, bahwa negara ini memang sudah tidak memiliki kedaulatan lagi.

Pramoedya Ananta Toer menulis novel tetralogi Bumi Manusia (1980), disusul Anak Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1985) dan Rumah Kaca (1988). Tetralogi ini dapat dianggap sebagai karya novel sejarah Indonesia yang mengandung wawasan baru. Betapa cerdasnya Pram memaparkan amanat yang istimewa dalam karya novel tersebut, sehingga terkesan sejarah sedang ‘berbicara’.

Kalau memang novel Pram sekedar fiksi, mengapa karya-karya dia dilarang beredar  di zaman Orde Baru. Georg Lukacs mengatakan novel sejarah yang sebenarnya adalah novel yang membawa masa lampau kepada kita dan membuat kita mengalami hakikat masa silam yang sebenarnya.

Pandangan Jakob Sumardjo, sejarah merupakan harta karun budaya yang dapat digali, ditimba, ditafsirkan dalam kaitan membicarakan masalah masa kini. Di sana penuh dengan lambang, kejadian yang tidak jelas. Karenanya menantang imajinasi merupakan bentuk mengembangkannya. Sejarah sebenarnya adalah wilayah bagi sastrawan yang serba berkemungkinan. Jadi, sebagai seorang sasterawan, Pram amat beruntung karena berhasil melepaskan dirinya dari ikatan-ikatan disiplin sejarah yang amat terikat pada fakta, bukti dan ketepatan peristiwa.

Pram sendiri menegaskan bahwa novel-novelnya tetap harus dibaca sebagai karya fiksi, bukan sebagai buku sejarah. Pram berpendapat bahwa seorang pengarang juga mengedepankan idenya tentang masa tertentu dalam hasil karya, dan bukan hanya memotret peristiwa sejarah, tetapi juga menghidupkan sejarah dengan pendapat pribadi. Pemikiran Pram lebih matang daripada masa lalu. Cakrawala pemikiran itulah yang disebarluaskan. Sebab di sana ada pengalaman dan pengetahuan.

Soal penyatuan bangsa yang dipaparkan dalam karya juga ditekankan. Pram menyebut, selepas kerajaan Majapahit sampai awal abad ke-20, bangsanya belum pernah dipersatukan. Maka, bangsa baru yang mencakupi kepulauan yang jauh lebih besar daripada Majapahit ini dapat dipersatukan dengan beberapa faktor yang sedikit banyak memiliki persamaan dengan kondisi moden. Faktor-faktor tersebut, antara lain, adalah bahasa Melayu yang sudah menjadi lingua franca di seluruh kepulauan Nusantara pada masa itu dan agama Islam sebagai kepercayaannya.

Sebenarnya tanpa membaca novel Ghost Fleet karya P.W. Singer dan August Cole, negara ini sudah bisa dipastikan bubar dalam arti dikuasai asing dan aseng, tinggal tunggu waktu saja. Negara Indonesia secara de facto tidak ada. Seperti Yunani negaranya tidak bubar, tapi bangkrut. Yugoslavia dan Uni Soviet bubar, karena tidak ada keadilan. Malaysia dan Singapura sistem birokrasinya dikuasai aseng.

Klaim Prabowo bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat (konglomerat), itu fakta. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, yang tidak tinggal di Indonesia, itu juga fakta. Apa yang mesti dibantah?

Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, rasio gini tanah nasional yang disebut Prabowo 0,8% merupakan salah satu prasyarat bubarnya Indonesian. Ia memaknai perkataan Prabowo sebagai peringatan. Selain pertimbangan penguasaan tanah, Juliantono juga menyebut beban keuangan Indonesia telah mencapai nominal yang mengkhawatirkan. “Sekarang (utang) sudah Rp4.000 triliun padahal APBN saja Rp 2.000 triliun. Bagaimana bayarnya? Kemudian gini rasio penguasaan aset 0,43. Belum lagi sumber-sumber daya kita dibawa ke luar dalam bentuk bahan baku, bahan mentah,” ucapnya.

Apalagi dalam empat dekade terakhir rasio gini kepemilikan lahan di Indonesia ada di kisaran 0,50 sampai 0,72. Data terakhir Badan Pusat Statistik, pada 2013 rasio gini itu mencapai 0,68. Angka itu dibaca, 1% kelompok penduduk menguasai 68% lahan di Indonesia.

Tanah Dikuasai Korporasi

Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais menyebut, ada 74 persen tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu, tapi pemerintah diam saja. Pernyataan Amien kemudian dibantah Menko Kemaritiman Luhut B Panjaitan. Perang politik tak terelakkan.

Namun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) punya catatan sendiri. Walhi menyatakan 82 persen lahan di Indonesia memang dikuasai oleh korporasi besar. Penguasaan tanah oleh korporasi ini dari konsesi dan izin di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan.

Walhi mencatat dominasi penguasaan ruang dari sektor kehutanan 31,7 juta hektar, perkebunan kelapa sawit melalui hak guna usaha 11,1 juta hektar, pertambangan 32,7 juta hektar, dan pertambangan minyak dan gas 83,5 juta hektar. Adanya program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan pemerintah, Walhi menyebut, hal itu belum dalam konteks addressing (menangani) ketimpangan penguasaan tanah.

Senada, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menilai program pemberian sertifikat tanah Jokowi, tidak menyentuh pada persoalan utama reformasi agraria. Pasalnya, program semacam itu sudah ada sejak era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat presiden.

Sejauh ini data yang sudah dirilis pemerintah seperti pada rencana strategis 2015-2019 sudah berhasil mengidentifikasi tanah terlantar sekitar 2 juta hektar di Indonesia. Pemilik lahan tersebut adalah korporasi perkebunan besar.

Bahkan, untuk di wilayah Jawa dan Madura, khususnya hutan, memang dimonopoli Perusahaan Umum Perhutanan Indonesia. Luas lahan Perhutani ini sekitar 2,3-2,4 juta hektar di Jawa dan Madura.

Belum lagi penguasaan holding Perhutani di Sumatra yang juga cukup tinggi mencapai 1,3 juta hektar. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan program reforma agraria dengan target 9 juta hektar, di mana 400 ribu hektar berasal dari tanah terlantar dan HGU, maka telah habis.

Jika memang ditemukan 2 juta hektar tanah yang terindikasi terlantar, semestinya dengan mudah reforma agraria dengan memberikan lahan tersebut ke warga dijalankan. Karena tanah yang tersedia objek reforma agraria banyak.

KPA juga sependapat lebih dari 80 persen lahan di Indonesia dikuasai korporasi. Untuk satu komoditas seperti kelapa sawit, dari Dirjen Perkebunan sampai 2017 ada 11,2 juta hektar. Lahan kelapa sawit tersebut dikuasai perusahaan besar.

Sebut saja gurita bisnis Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencengkeram ke mana-mana. Bisnisnya besar lewat perusahaan PT Toba Sejahtera yang sahamnya 99,98% dikuasai Luhut. Fakta ini seakan menegaskan kembali pernyataan Prabowo bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat, ada benarnya.

Penelusuran di situs resmi perusahaan, Grup Toba Sejahetra terbagi ke dalam 6 anak usaha yang terdiri dari Toba Coal and Mining, Toba Oil and Gas, Toba Power, Toba Perkebunan dan Kehutanan, Toba Industri dan Toba Property and Infrastructure. Anak usaha tersebut terbagi lagi menjadi 16 perusahaan yang bergerak di berbagai sektor.

Langkah bisnis Grup PT Toba Sejahtera dan anak usaha di Kaltim melalui PT Toba Coal and Mining yang anak perusahaannya bernama PT Toba Bara Sejahtra Tbk (TOBA) menjalankan tambang batubara di Kukar. Anak-anak perusahaan Toba Bara bekerja sama dengan kontraktor-kontraktor tambang terkemuka Indonesia seperti Petrosea dan SIS.

Kemudian ada pula PT Adimitra Baramata Nusantara merupakan konsesi pertambangan seluas 2.990 hektare yang berlokasi di Kukar yang telah memulai operasinya pada 2008 dan berhasil melakukan pengiriman komersilnya pada tahun yang sama. Produksi hasil tambang diperkirakan mencapai 3,6 juta metric ton batubara pada 2011.

Lainnya adalah PT Indomining dengan luas konsesi  683 ha, juga berlokasi di Kukar memulai operasi komersil pertamanya pada 2007. Produksinya mencapai sekitar 1,5 juta MT batubara per tahun.

Melalui PT Trisensa Mineral Utama, Grup Toba Sejahtra juga mempunyai konsesi pertambangan seluas 3.414 ha di Kukar. PT Kutai Energi adalah anak perusahaan Luhut yang terbesar mengusai konsesi batubara di Kukar yakni  6.932 ha, dimana sudah berproduksi  komersial pada 2010.

Selain di batubara, Grup Toba Sejahtra juga berusaha di sektor kelistrikan di Kukar, yakni melalui anak perusahaanya bernama PT Kartanegara Energi Perkasa, dimana  telah menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan PLN pada 18 April 2011 untuk pengembangan PLTG Senipah di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Pembangkit listrik ini akan mampu memproduksi 2×41 MW (satu siklus) yang dimulai pada Desember 2012, dengan meningkatkan angka produksinya menjadi 2×60 MW (siklus gabungan) yang direncanakan pada 2013. Perjanjian penyediaan gas alam telah ditandatangani pada Juni 2009.

Di sektor perkebunan, masuk ke Kaltim melalui  PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA), dimana pada 19 Juni 2013, telah membeli mayoritas saham dalam PT Perkebunan Kaltim Utama I. PT Perkebunan Kaltim Utama memiliki total luas lahan sebesar 8.633 ha dan lahan yang sudah ditanam seluas 2.896 ha. Izin Penanaman ini akan habis pada 2036 mendatang.

Lainnya, melalui PT Tritunggal Sentra Buana, PT Toba Sejahtra melakukan usaha patungan dengan Wilmar Plantations dan memiliki saham minoritas sebesar 25% atas perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Saliki, Kalimantan Timur. Perkebunan Saliki memiliki total lahan seluas 12.000 ha dengan total lahan Hak Guna Usaha (Izin Operasi) sebesar 5.759 ha.  Perkebunan Saliki juga dilengkapi dengan alat giling yang dapat mengolah hasil panen minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dari perkebunan sendiri maupun milik para petani di sekitar.

Selain di Kukar, Luhut Pandjaitan juga mengembangkan usahanya di Nunukan, Kalimantan Utara melalui PT Adimitra Lestari yang didirikan pada 2005. Pada tahun 2008, perusahaan ini menerima Izin Usaha Pengelolaan Hasil Kayu (IUPHHK) yang berlaku selama 45 tahun untuk 52.100 ha hutan produktif di Nunukan. Pada April 2009, PT Adimitra Lestari telah memulai produksi komersilnya.

Proxy War

Selain Prabowo, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan jika apa yang dikatakan Prabowo (Indonesia bubar) sangat mungkin terjadi. “Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo, bangsa ini akan bubar pada tahun 2030, itu sangat mungkin terjadi, apa yang tidak mungkin?” ucapnya.

Bahkan sebelum tahun 2030, Indonesia bisa saja bubar. Gatot menyebut hal itu terjadi apabila kesenjangan sosial semakin tinggi, kemiskinan semakin menjadi-jadi, kepastian hukum tidak ada, akhirnya masyarakat frustasi. Maka terjadilah krisis ekonomi, krisis sosial, dan kerusuhan sosial.

Saat aktif sebagai KASAD hingga Panglima TNI, Gatot pernah mengingatkan adanya proxy war, di mana Indonesia menjadi incaran negara asing. Gatot berpendapat negara-negara asing itu berupaya menguasai kekayaan alam Indonesia dengan berbagai cara, salah satunya membuat proxy war yakni penggunaan pihak ketiga untuk berperang. Semua ingin menguasai Indonesia. Bahkan akibat proxy war, Gatot menyebut 28 tahun lagi (tahun 2043), anak dan cucu kita tidak bisa hidup layak?

Saat ini lebih dari 70 persen konflik di dunia berlatar belakang energi. Selanjutnya konflik akan bermotif penguasaan sumber pangan, air bersih dan energi hayati yang semuanya berada satu lokasi yaitu di daerah ekuator. Di belahan bumi ada tiga kawasan ekuator yaitu Indonesia, Afrika Tengah, dan Amerika Latin yang memiliki tanah subur sepanjang tahun untuk bercocok tanam.

Ya, nantinya perang dunia III terjadi karena berebut air. Sebelumnya, perang dunia I dipicu perebutan rempah-rempah, perang dunia II soal perebutan sumber daya alam seperti mineral dan batu bara (minerba) seperti emas, bauksit, nikel, aluminium hingga minyak dan gas.

Di Republik ini, air masih menjadi satu-satunya penyimpan sumber daya alam berlimpah. Lihat saja, daratan Indonesia yang terbagi atas pulau-pulau dikelilingi oleh air. Sayangnya kita tidak bisa memanfaatkannya dengan maksimal. Justru, pihak asing lah yang datang dan menguasai kekayaan alam tersebut.

Padahal dalam UUD 1945 Pasal 33 disebutkan tentang manfaat SDA. Pada ayat 3 disebutkan: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam UU No 7 Tahun 2004 Tentang Pengolahan Sumber Daya Air (SDA) pasal 5 disebutkan:

Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif.

Dilanjutkan Pasal 6 ayat 1 bunyinya: Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 6 ayat 2 bunyinya: Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Tapi nyatanya, negara tidak lagi memiliki kedaulatan atas kekayaan alamnya.

Gatot juga memaparkan jumlah penduduk dunia akan mencapai 12,3 miliar. Itu terjadi tahun 2043. Jumlah tersebut 3 kali lipat melebihi daya tampung bumi. “Jadi di dunia ini hanya ada 2,5 miliar penduduk yang tinggal di garis ekuator, sementara untuk sisa penduduknya ada sejumlah 9,8 miliar yang berada di luar ekuator. Kondisi ini yang memicu perang untuk mengambil alih energi negara-negara yang berada di garis ekuator salah satunya Indonesia,” ulas Gatot.

Perang masa kini dengan latar energi akan mengalami pergeseran menjadi perang pangan, air, dan energi. Lepasnya Timor Timur merupakan contoh dampak proxy war. Sebab di celah Timor ada kandungan minyak luar biasa yang bernama Greater Sunrise.

Jadi, jangan heran apabila nanti Indonesia akan “benar-benar” bubar. Apa yang kita sebut dengan Tanah Air ini tidak lagi dalam penguasaan rakyat, melainkan berubah menjadi “negara korporasi”.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here