Menyoal Keselamatan Presiden dan Wapres di Lokasi Bom Kampung Melayu

0
94
Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla didampingi Kepala BIN Budi Gunawan dan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin meninjau lokasi ledakan bom di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Kamis (25/5).

Nusantara.news, JAKARTA – Peristiwa teror bom Kampung Melayu, Jakarta Timur pada Kamis (25/5/2017) menyisakan cerita lain. Yakni, kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara bersamaan di lokasi bekas ledakan.

Malam itu, warga Ibukota dikejutkan dengan ledakan dua buah bom bunuh diri di sekitar Terminal Kampung Melayu, Jalan Otista Raya, Jakarta Timur. Dalam peristiwa itu, dua pelaku Ichwan Nurul Salam dan Ahmad Syukri tewas di tempat.

Selain itu, tiga anggota Polri gugur dan lima lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan warga sipil yang luka sebanyak 5 orang. Ledakan pertama sekitar pukul 21.00 dan ledakan kedua lima menit kemudian.

Hanya berselang beberapa lama, Presiden Jokowi dan Wapres JK didampingi Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Budi Gunawan, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin  langsung mendatangi lokasi bekas ledakan bom. Kedua pemimpin negara ini datang ke lokasi sekitar pukul 21.48 WIB atau setengah jam lebih setelah ledakan bom kedua.

Sebelumnya, Jokowi dan JK mendatangi Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur yang tak jauh dari lokasi bom meledak.

Kehadiran Jokowi dan JK menyisakan pertanyaan. Apakah faktor keamanan kedua pemimpin negara yang bersamaan di lokasi ledakan sudah diperimbangkan, apalagi hanya beberapa menit setelah kejadian?

Memang, hingga Jokowi dan JK meninggalkan lokasi dalam keadaan aman dan selamat.

Namun, jika mengacu pada tugas pokok Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) adalah mengutamakan keselamatan dan keamanan Presiden dan Wapres, tentu kehadiran Jokowi dan JK di lokasi bekas ledakan bom patut dipertanyakan. Karena, ini menyangkut keamanan dan keselataman Presiden dan Wapres.

Soal keselamatan dan keamanan Presiden dan Wapres diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Mengingat tanggung jawab yang begitu besar, maka segala kemungkinan ancaman, gangguan, dan kesalahan harus diantisipasi semaksimal mungkin. Untuk itu, dalam melaksanakan operasi pengamanan, TNI berkoordinasi dengan Polri serta instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Mengingat ancaman dan gangguan dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Presiden dan Wakil Presiden, maka diteribtkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. PP ini Ditetapkan oleh Presiden RI tanggal 27 Agustus 2013.

Pengamanan Presiden dan Wapres dilaksanakan oleh unit khusus bernama Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres). Mereka dituntut bekerja secara detail dan sistematis dengan penuh kewaspadaan.

Kembali ke soal manajemen pengamanan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu juga sempat menjadi sorotan media massa saat mobil kepresidenan yang ditumpanginya mogok. Pada Sabtu (18/3/2017), Mercedes-Benz S600 Guard yang ditunggangi Jokowi mogok saat  kunjungan kerja di Kalimantan Barat. Jokowi bersama Ibu Negara Iriana pun terpaksa dievakuasi ke mobil cadangan, yakni Toyota Alphard.

Kejadian serupa juga terjadi saat Jokowi kunjungan kerja di Jawa Timur, Senin (19/9/2016). Saat itu, Jokowi selesai melakukan rangkaian kunjungan kerja di Kabupaten Ponorogo hendak menuju Lanud Iswahyudi di Kabupaten Magetan. Di tengah jalan, mobil Kepresiden mogok dan evakuasi sesuai standar dilakukan.

Untuk ukuran keselamatan seorang kepala negara, peristiwa ini tentu sangat menunjukkan kecerobohan.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here