Menyoal Manajemen Gonta-Ganti Dirut Pertamina

0
144
Plt Dirut PT Pertamina (Persero) akan kah ia menjadi Dirut definitif? Atau kah akan dikorbankan seperti pendahulunya Karen Agustiawan?

Nusantara.news, Jakarta – Seolah menjadi kutukan, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selalu mengalami tragedi, harus dicopot di tengah jalan. Adakah mereka keliru, bodoh, gegabah, atau melawan? Mestinya tidak ada mental itu. Ataukah ada motif lain yang bisa menjelaskan?

Akhir pekan lalu Direktur Utama (Dirut) Pertamina Elia Massa Manik harus lengser keprabhon, RUPS yang dihadiri Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo memutuskan untuk mencopotnya dari jabatan basah tersebut. Padahal ia menjabat di Pertamina baru 1 tahun lewat sedikit.

Penjelasan pemerintah memang terkait pemecatan Elia Massa memang sangat normatif. Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno menyatakan pencopotan Elia merupakan masukan Dewan Komisaris Pertamina. Selain itu untuk mempercepat implementasi holding BUMN migas.

Selain itu, patahnya pipa Pertamina di Balikpapan juga menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam merombak susunan direksi Pertamina. Kelangkaan BBM jenis Premium juga menjadi sorotan para pemegang saham.

Kedua, dengan perkembangan kondisi terakhir baik itu ada kejadian kecelakaan di pipa Balikpapan, kelangkaan BBM. Komisaris sudah melakukan kajian implementasi yang sangat komprehensif selama satu bulan penuh bersama Direksi dan sudah dilaporkan ke Kementerian (BUMN).

Selain itu, ada empat direksi Pertamina lainnya yang juga dicopot dari jabatannya, antara lain Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ardhy N Mokobombang, Direktur Pengolahan Toharso, Direktur Manajemen Aset Dwi Wajyu Daryoto, dan Direktur Pemasaran Korporat Muchamad Iskandar.

Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng mengatakan, perombakan direksi Pertamina mengacu pada surat Nomor: SK-39/MBU/02/2018, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina.

Kunci di situ ada perubahan struktur dan nomenklatur. Tadinya hanya satu marketing menjadi tiga, yaitu Marketing Korporat, Marketing Ritel, dan Infrastruktur Supply Chain. Jadi ada tiga struktur baru yang tadinya hanya satu.

Kursi panas

Tak bisa dipungkiri, posisi Dirut Pertamina—dan tentu saja Direksi Pertamina lainnya–orang menyebutnya dengan posisi basah. Itu sebabnya banyak pihak yang berkepentingan, sehingga pada gilirannya menyebabkan seringnya gonta-ganti posisi.

Saking basahnya, membuat kursi Dirut Pertamina menjadi kursi panas. Selalu saja dicari kelemahan dan upaya untuk mengganti, bocor membocorkan data di internal direksi menjadi hal biasa. Tentu saja tujuannya bermacam motif dengan berbagai macam cara.

Kalau kita tengok sejarah Dirut Pertamina, memang penuh warna. Ibnu Sutowo menduduki Direktur Utama Pertamina periode 1968-1976 (8 tahun). Posisinya kemudian digantikan oleh Piet Haryono hingga 1981 (5 tahun).

Jabatan Dirut Pertamina selanjutnya diduduki Joedo Soembono pada 1981 sampai 1984 (3 tahun) yang selanjutnya dilanjutkan oleh A. R. Ramli hingga 1988 (8 tahun). Estafet kepemimpinan tertinggi di perusahaan migas pelat merah berlanjut ke Faisal Abda’oe hingga 1996 (2 tahun).

Selanjutnya Soegijanto memimpin Pertamina hingga 1998. Kemudian, Martiono Hadianto menjadi Dirut Pertamina, namun masa jabatannya tak panjang hanya sampai tahun 2000 saja (2 tahun).

Di tahun 2000 sampai 2003 Pertamina dipimpin oleh Baihaki Hakim (3 tahun) dan dilanjutkan oleh Ariffi Nawawi setahun hingga 2004 (1 tahun). Nama Widya Purnama masuk menjadi Dirut Pertamina hingga 2006 (2 tahun).

Ari Soemarno pada tahun 2006 menduduki Dirut Pertamina. Kakak kandung Menteri BUMN Rini Soemarno menjabat hingga 2009 (3 tahun) yang kemudian digantikan oleh Karen Agustiawan hingga 2014 (5 tahun).

Selepas Karen, kursi nomor satu di Pertamina diduduki oleh Dwi Soetjipto hingga 2017 (3 tahun). Selanjutnya diduduki oleh Elia Massa Manik hingga 20 April 2018 (1 tahun). Posisi Elia kini sementara digantikan oleh Nicke Widyawati sebagai Plt.

Kabarnya kandidat Dirut Pertamina ke depan, setelah ada RUPS lanjutan, akan diisi oleh empat kandidat, yakni Nicke, Syamsu Alam (Direktur Hulu), Ahmad Bambang (mantan Wakil Dirut) dan Sofyan Basir (Dirut PLN). Tentu saja mereka orang yang mumpuni dibidangnya, tapi kemungkinan besar yang terpilih adalah yang ‘merasa’ terdekat dengan penguasa dan mampu melayani keinginan penguasa.

Praktis, dalam sejarah Pertamina, Ariffi Nawawi dan Elia Massa saja yang menjabat hanya 1 tahun. Tingginya turn over posisi Dirut Pertamina bukan ada masalah pada si Dirut, tapi publik lebih menangkap adanya kesalahan dalam tata kelola perusahaan (good governance). Selain itu juga adanya kepentingan politik yang selalu mengintervensinya.

Bayangkan, Dwi Soetjipto yang berhasil melakukan transformasi dan restrukturisasi Pertamina dan anak-anak usahanya sehingga mampu mengatrol laba bersih Pertamina dari Rp18 triliun menjadi Rp42 triliun, juga dipecat. Padahal Dwi juga menjalankan fungsi penugasan menjual premium dan solar bersubsidi.

Sementara dimasa Elia Massa, laba bersih Pertamina turun menjadi Rp36 triliun, ia memberi alasan karena Pertamina harus menanggung kerugian penugasan menjual premium dan solar bersubsidi hingga Rp12 triliun. Harusnya laba bersih Pertamina bisa menembus level Rp48 triliun.

Arogansi penguasa

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara berpendapat gonta-ganti Dirut Pertamina tanpa alasan yang kongkrit menunjukkan bahwa pemerintah bersikap arogan.

Memang benar pemerintah punya wewenang memberikan tugas kepada BUMN. Tapi, menurutnya, penugasan itu juga tidak bisa berjalan suka-suka. Jangan mentang-mentang berkuasa, lalu penugasan itu dilakukan tanpa boleh mengajukan pertanyaan.

“Jika pertanyaan saja enggak boleh apalagi pembangkangan,” tuturnya di Jakarta kemarin.

Marwan menjelaskan, dalam Undang-Undang BUMN Nomer 19/2003 pasal 66 menyebutkan bahwa penugasan kepada BUMN harus feasible. Jika merugikan maka pemerintah harus memberikan kompensasi berupa subsidi dari APBN. 

“Kerugian Pertamina jual subsidi solar dan premium Rp 2 triliun. Kita memang bisa bilang oh dia punya bisnis lain. Tapi bicara UU kalau ditugasi dia harus dikasih kompensasi,” imbuhnya.

Meskipun, dia mengaku menjadi salah satu yang menolak pengangkatan Elia yang sebelumnya memimpin holding BUMN Perkebunan menjadi Dirut Pertamina. Saat itu dia menilai orang dalam lebih kompeten untuk memimpin Pertamina.

“Saya menilai beliau bukan orang yang tepat. Karena sebelum dia masuk Pertamina selalu masuk dalam Fortune 500. Artinya manajemen Pertamina sudah terbukti. Kenapa pula yang dipilih dari luar. Levelnya juga berbeda, orang yang biasa ngurusi level perusahaan 2 atau 3 di bawah Pertamina,” tegasnya.

Itu sebabnya gonta-ganti jabatan Dirut dan Direktur Pertamina seenak pemerintah sendiri, akan menyebabkan Pertamina kehilangan haknya menjadi BUMN yang unggul di persaingan global. Seharusnya jika satu Dirut memang berprestasi gemilang seperti Dwi Soetjipto, dipertahankan selama mungkin agar Pertamina yang sempat mengalahkan kinerja Petronas dimasa itu, bisa terus bersinar.

Tapi, dan ini merupakan kemungkinan terbesar, adanya kepentingan penguasa, sehingga mengintervensi jajaran direksi Pertamina. Sehingga yang muncul ke permukaan gonta-ganti direksi hanyalah untuk memuaskan kebutuhan jangka pendek penguasa.

Jika begini jadinya, maka pemerintah yang paling bertanggung jawab jika Pertamina di satu masa akan ambruk, terbebani utang banyak, sementara kinerjanya terus melorot. Sebagaimana terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk. Semoga saja bangsa ini dikaruniai hadirnya pemimpin yang bijak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here