Menyoal Pelibatan Koopssusgab TNI Lawan Terorisme

0
119

Nusantara.news, Jakarta – Rentetan aksi terror yang terjadi di Indonesia dalam seminggu terakhir ini memunculkan kecemasan akut di masyarakat. Belum hilang dalam benak kita aksi koboi napi terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua pada 8 Mei yang lalu yang menewaskan 6 orang polisi, publik kembali dikejutkan oleh ledakan bom di tiga gereja di Surabaya pada 13 Mei yang mengakibatkan 5 warga tak bersalah tewas, 6 pelaku bom bunuh diri tewas, dan 41 warga lain luka-luka. Kemudian, disusul pengeboman di Polrestabes Surabaya dan Rusunawa Wonocolo di Sidoarjo keesokan harinya. Teranyar, teroris juga menyerang Mapolda Riau pada 16 Mei 2018.

Menghadapi rentetan teror tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merestui dihidupkannya kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI guna melengkapi peran polisi dalam menindak terorisme.

“Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI,” kata Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (16/5).

Diketahui, Koopssusgab dibentuk saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI pada Juni 2015. Namun, beberapa waktu kemudian dibekukan. Koopssusgab merupakan gabungan personel TNI dari seluruh satuan elite di tiga matra, yaitu Sat-81 Gultor Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Angkatan Darat, Detasemen Jalamangkara (Denjaka) Angkatan Laut, dan Satbravo 90 Korps Pasukan Khas (Satbravo) Angkatan Udara. Konsep utamanya adalah membentuk pasukan yang bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Koopssusgab hanya terbatas pada operasi luar biasa.

Dengan dihidupkannya gabungan pasukan khusus TNI ini, berarti aparat yang terlibat mengatasi terorisme sudah mencakup Polri lewat Densus 88 dan TNI dengan Koopssusgab. Moeldoko menegaskan, kemampuan pasukan Koopssusgab juga telah disiapkan secara baik untuk ditugaskan ke berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, Kapolri dan Panglima TNI akan membahas lebih lanjut tugas pasukan khusus gabungan ini.

Komnas HAM memandang keterlibatan TNI belum dibutuhkan karena tindak pidana terorisme masuk ranah Polri. Selain masuk ranah kepolisian, Komnas HAM khawatir timbulnya tindakan kesewenang-wenangan yang dapat berakibat pelanggaran HAM. Saat ini Komnas HAM juga masih menunggu legalitas Koopssusgab yang telah diaktifkan Jokowi.

“Jika ingin ada keterlibatan TNI, maka hal itu mesti diatur di dalam undang-undang (UU). Hanya saja, UU yang dimaksudnya bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Antiteroris),” kata anggota Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Kamis (17/5/2018).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Robikin Emhas berpendapat lain. Dia condong mendesak pemerintah dan DPR menyelesaikan revisi undang-undang Antiterorisme ketimbang menghidupkan Koopssusgab. “Rencana pembentukan Koopssusgab yang terdiri dari satuan-satuan di TNI untuk menangkal terorisme sebaiknya tidak diteruskan. Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada Revisi Undang-Undang Antiterorisme,” katanya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermantyo, meminta pasukan komando itu justru harus segera bertugas. “Sebenarnya bantuan TNI dan Polri kan sudah diatur dalam UU TNI dan Polri sehingga itu dimungkinkan untuk melaksanakan tugas perbantuan,” kata Agus di Gedung DPR, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memnag mengatur soal tugas TNI. Pada Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang tersebut diatur bahwa tugas pokok TNI ada dua yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. Salah satu operasi militer selain perang yakni mengatasi aksi terorisme (poin 3), dan membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang (poin 9).

Cegah Penyimpangan

Tampaknya, pelibatan Koopssusgab TNI dalam pemberantasan terorisme tinggal menunggu pengumuman. Pasalnya, Presiden Jokowi sendiri kabarnya telah menyetujui keikutsertaan Koopssusgab TNI untu melawan terorisme. Terlebih, kondisi Indonesia di tengah darurat terorisme serta terbatasnya kemampuan dan kewenangan polisi dalam tindakan pencegahan terhadap aksi terorisme.

Di lain sisi, hal tersebut sekaligus tamparan bagi kinerja lembaga-lembaga yang bersinggungan dengan penanggulangan terorisme. Di antaranya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Badan Intelijen Negara (BIN). Tak bisa tpungkiri, sejumlah rentetan teror yang terjadi belakangan ini tak luput dari kelalaian lembaga-lembaga tersebut dalam mengantisipasi tindakan terorisme. Karena itu, bersamaan pelibatan TNI menindak aksi terorisme, maka BNPT, BIN, dan Polri perlu dievaluasi.

Jika pun Koopssusgab akhirnya batal dilibatkan, UU Antiterorisme yang rencananya akan disahkan DPR pada bulan Mei atau Juni ini, tetap akan mengakomodir dan mengatur peran TNI dalam pemberantasan terorisme. Namun demikian, sebaiknya pelibatan TNI ataupun Koopssusgab tersebut harus berada di bawah kendali operasi (BKO) Polri dan ada pembatasan waktu (tidak permanen). Sebab tanpa pembatasan, apalagi di luar kerangka sistem peradilan pidana, Koopssusgab hanya akan menjadi teror baru bagi warga.

Dengan pola kerja operasi tentara, represi sebagaimana terjadi di masa lalu, bisa saja terulang sebagaimana peran Kopkamtib di masa Orde Baru. Saat itu dengan otoritas pemulihan keamanan dan ketertiban yang amat luas, Kopkamtib leluasa menggulung Gerakan Mahasiswa, militer masuk kampus, memberangus kebebasan berpendapat, hingga jadi alat penguasa untuk menggebuk pihak oposisi.

Tentu kita tidak ingin pelibatan TNI itu menjadi momok bagi kebebasan dan demokrasi di Indonesia. Sebab itu, dalam revisi UU antiterorisme yang saat ini masih dibahas, perlu dimasukkan pula pembentukan dewan pengawas yang independen sehingga keterlibatan TNI bisa mendorong adanya transparansi, profesional, dan terukur. Selain itu, agar pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tetap dalam koridor HAM dan demokrasi.

Dan yang terpenting dari semuanya, setiap warga negara berkewajiban untuk merapatkan barisan, menjaga persatuan, menghindari provokasi politik dan politisasi terorisme. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here