Menyoal Revisi UU PNBP Bernuansa Kolonialisme

0
106
Revivi UU PNBP dinilai mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli bernuansa pemerasan

Nusantara.news, Jakarta – Seretnya penerimaan pajak, lambatnya investasi masuk, dan sedikitnya pinjaman dari lembaga internasional serta negara sahabat, membuat Menteri Keuangan harus bekerja ekstra keras. Salah satu upayanya lewat revisi UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP).

Mengapa Menkeu Sri Mulyani Indrawati begitu tergopoh-gopoh mengejar penerimaan negara, karena memang dikejar target penerimaan pajak pada 2017 sebesar Rp1.283,5 triliun. Dana itu selain untuk membayar utang, juga untuk membangun mega proyek infrastruktur.

Sayangnya, realisasi penerimaan pajak hingga September 2017, baru mencapai 60% atau setara Rp770,7 triliun. Dengan demikian sampai akhir Desember 2017 masih terdapat kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp512,8 triliun, bukan angka yang kecil tentunya.

Kalau rerata penerimaan pajak per bulan saja Rp70 triliun, maka sampai akhir tahun baru akan ada tambahan penerimaan pajak Rp210 triliun. Masih terdapat shortfall (selirih target dan realisasi penerimaan) pajak sebesar Rp302,8 triliun.

Artinya, untuk penerimaan pajak 2017, sudah dapat dipastikan gagal tercapai, melengkapi kegagalan realisasi penerimaan pajak sejak 2006 hingga 2017. Anehnya tahun berikutnya target penerimaan pajak terus ditambah melampaui kegagalan penerimaan pajak tahun sebelumnya, sehingga nyaris bisa dipastikan target penerimaan pajak itu tidak pernah tercapai alias utopis.

Itu sebabnya Kementerian Keuangan pada 2018 akan menggalakkan PNBP sebagai penambal kekurangan penerimaan negara setiap tahunnya.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani, pembahasan PNBP sudah menghasilkan banyak kemajuan. Dengan demikian, tidak lama lagi pembahasan akan masuk ke pokok atau substansi RUU tersebut.

Pemerintah fokus pada tiga hal di beleid RUU ini. Pertama, pemerintah ingin memperbaiki mekanisme penyusunan tarif PNBP yang dibebankan kepada setiap kementerian/lembaga (K/L).

Selama ini, setiap tarif yang berlaku akan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Pemerintah ingin evaluasinya dipercepat menjadi setiap 2 tahun sekali. “Terlalu lama, banyak kondisi yang tidak aktual lagi,” kata Askolani.

Kedua, penyusunan tarif juga harus mempertimbangkan kondisi industri dan kebutuhan pemerintah. Jadi, ada kemungkinan pemerintah memberikan insentif agar tarifnya rendah untuk K/L yang menjalankan fungsi pelayanan.

Seperti diketahui, ada dua jenis objek PNBP yang berlaku. Pertama, yang bersifat pelayanan, contohnya PNBP atas perizinan umum. PNBP kedua, yaitu untuk kegiatan tertentu seperti penyertaan modal negara, pengelolaan dana pemerintah dan dana titipan masyarakat.

Dalam draft RUU PNBP diketahui, tarif untuk PNBP akan ditetapkan dalam bentuk tarif spesifik dan advolerem, alias berdasarkan persentase tertentu. Mengenai besarannya, akan ditetapkan dalam peraturan pemerintah (PP).

Sementara fokus kedua pemerintah berharap dengan revisi ini, peyusunan PNBP akan selaras dengan penyusunan APBN. Terakhir, pemerintah ingin ada pembagian yang jelas antara Kemenkeu dan K/L.

Memeras rakyat

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menilai, pengajuan revisi UU PNBP hanya cara akal-akalan Kementerian Keuangan untuk mencari sumber penerimaan baru untuk mengatasi beban utang pemerintah yang meningkat.

Menurutnya, revisi UU ini akan membuat beban hidup rakyat jadi bertambah, karena makin banyak dari bidang kehidupan masyarakat yang akan dipajaki termasuk di sektor pendidikan. Isi revisi UU PNBP ini lebih mirip dengan masa kolinialisme, yakni memeras rakyat.

“Sri Mulyani (Menteri Keuangan) itu belajar dari mana? Pendidikan di luar negeri itu bebas pajak. Karena mereka (negara maju) mengerti kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan,” kata Rizal Ramli saat menjadi pembicara utama dalam diskusi publik bertajuk ‘RUU PNPB Lolos, Rakyat Tambah Beban’ di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

Esensi dari RUU ini adalah rakyat bakal dikenakan berbagai biaya tambahan dalam pelayanan publik oleh negara.

Lewat RUU ini, rencananya pemerintah akan menyasar bidang kesehatan dan pendidikan yang sama sekali bukan kegiatan ekonomi sebagai objek PNBP. Jika RUU PNBP ini lolos, kelak setiap siswa dan mahasiswa perguruan negeri akan dikenai PNBP saat membayar uang pendaftaran ujian saringan masuk, sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kuliah, dan lainnya. Pungutan serupa juga akan dikenakan pada biaya pelayanan rumah sakit pemerintah.

RUU PNBP sudah melabrak konstitusi. Pengenaan PNBP pada pendidikan bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Paragraf ini menyebut dengan sangat gamblang, bahwa salah satu tujuan para founding fathers mendirikan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Seharusnya negara membebaskan seluruh biaya pendidikan, dari level paling rendah hingga yang paling tinggi. Namun, faktanya amanat tersebut belum bisa diwujudkan. Untung saja sudah ada komitmen mengalokasikan anggaran pendidikan hingga 20% dari total belanja APBN.

Rizal menilai langkah-langkah yang tidak benar adalah upaya sistematis untuk menggerogoti elektabilitas Presiden Jokowi. “Ini untuk mendongkel. Rakyat dibuat semakin terbebani,” tegasnya.

Ia menyayangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya melindungi rakyat dari tekanan pemerasan pemerintah, sepertinya tak peka. DPR cenderung diam saja.

Bantahan Kemenkeu                                                         

Tuduhan Rizal belum mendapat tanggapan dari Sri Mulyani, sepertinya ia enggan menanggapi. Namun Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti.

 Menurutnya masalah PNBP sudah diatur dalam UU PNBP Nomor 20/1997, sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto.  Artinya UU ini sudah ada bahkan sewaktu  Rizal sempat sebentar menjadi Menteri Keuangan tahun 2001.

Entah mengapa Rizal tidak memahami dan mengetahui tentang UU PNBP tersebut dengan menyatakan “Dulu sebagian besar dari PNBP berasal dari Migas.  Ini mau diubah jadi pungutan-pungutan di bidang pendidikan, kesehatan, public goods. Uang pangkal, semesteran, akreditasi, kawin, cerai dan rujuk, kesehatan dll mau kena pungutan PNBP.”

Pengenaan PNBP atas layanan pendidikan, kesehatan, dan nikah talak rujuk, pengurusan paspor, SIM, STNK, uang berperkara di pengadilan telah ada, bahkan sebelum adanya UU Nomor 20/1997 tentang PNBP. Dengan UU 20/1997 tersebut, aturan dan pungutan ke masyarakat menjadi ada dasar hukumnya, menjadi transparan  dan akuntabel ke publik.

UU 20/1997 mengenai PNBP mengatur penerimaan negara di luar pajak, yaitu penerimaan dari sumber daya alam (seperti bagi hasil dan atau royalti minyak gas, batubara dan tambang lain) penerimaan dividen BUMN. Juga penerimaan dari kegiatan ekonomi dan pelayanan publik atas jasa layanan yang diberikan oleh unit Pemerintahan.

Hasil dari penerimaan PNBP dikembalikan pada masyarakat untuk memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik dan transparan, serta dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan (selain dari sumber penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai).

“Jadi tuduhan Pak Rizal Ramli bahwa pungutan ini adalah bentuk pemalakan kepada rakyat adalah penyesatan yang serius. Menyatakan bahwa seolah-olah berbagai PNBP baru diberlakukan sejak Menkeu saat ini  juga salah besar dan kembali menyesatkan masyarakat,” tegas Nufransa.

Dengan semangat untuk meringankan beban masyarakat, kata dia, Pemerintah Jokowi menetapkan beberapa pungutan PNBP diturunkan menjadi nol (tidak ada pungutan), misalnya untuk pelayanan pendidikan tertentu, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya, serta untuk masyarakat yang tidak mampu.

Pemerintah juga sudah tidak mengenakan pungutan atas nikah talak rujuk yang dilaksanakan di KUA untuk masyarakat yang tidak mampu.

Dari penerimaan perpajakan dan PNBP juga memungkinkan pemerintah memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat, pemerataan pembangunan sampai dengan di desa dan daerah perbatasan, serta program- program pembangunan untuk membantu masyarakat miskin. Tujuannya agar mereka mampu menikmati layanan pendidikan dan kesehatan secara gratis dan dengan demikian mampu memutus siklus kemiskinan antar generasi.

Lepas dari bantahan yang disampaikan, nampaknya pemerintah memang sedang membangun mega proyek infrastruktur sampai 2019, persis di masa-masa Pilpres. Itu sebabnya, ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesai Faisal Basri menyarankan moratorium sementara pembangunan infrastruktur.

Setelah Jokowi terpilih kembali, maka pembangunan infratruktur itu bisa dilanjutkan. Disatu sisi Jokowi terkesan tidak memanfaatkan pembangunan infrastruktur sebagai alat jualan politik 2019, di sisi lain, ada pelayanan yang tulus pembangunan infratruktur pasca Pilpres 2019.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here