Menyoal ‘Uang Jago’ Top Up E-Money

0
199
Transaksi top up e-money akan dikenakan biadaya administrasi, namun sejumlah pengguna kartu menolak dan bahkan mengadukannya ke Ombudsman. Akankah Bank Indonesia tetap memberlakukan biaya administrasi?

Nusantara.news, Jakarta – Gelombang penolakan atas isi ulang e-money (uang elektronik) makin meluas. Hal itu bukan tanpa sebab, melainkan sebuah gerakan penolakan atas uang yang seharusnya disyukuri industri perbankan, malah dikufuri dengan pengenaan ‘uang jago’.

Kabarnya Bank Indonesia (BI) sudah menyetujui rencana industri perbankan mengenakan uang administrasi atas isi ulang (top up) e-money. BI sendiri akan membuat aturannya akhir bulan ini. Efektifkah?

Masing-masing bank memiliki kebijakna yang berbeda dalam mengutip ‘uang jago’ isi ulang e-money. Namun rerata pengenaan biaya administrasi itu berkisar Rp1.500 hingga Rp2.500 per top up.

BI sendiri memberi izin perbankan dalam menarik uang pungut top up e-money dengan alasan untuk menyediakan fasilitas pengisian ulang e-money tersebut. Karena biar bagaimana biaya penyediaan fasilitas pengisian ulang tersebut tidak sedikit.

“Yang ingin saya jelaskan adalah untuk bisa menyediakan fasilitas penjualan kartu untuk pembayaran non tunai di jalan tol, akan tersedia penjualan kartu secara luas. Dan kalau ingin mengisi uang elektronik itu juga tersedia luas. Tentu biaya top up itu kecil,” kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo kepada wartawan pekan lalu.

Sampai di sini kita bisa memahami yang dimaksud BI, bahkan kita sadar bahwa untuk menyediakan fasilitas isi ulang e-money tidak kecil. Apalagi kartu e-money itu sendiri digunakan untuk memperlancar layanan masyarakat dalam membayar tol, TransJakarta, commuter line, super market dan lainnya.

Agak janggal

Tapi bila ditengok proses bisnis isi ulang e-money, sepertinya ada yang janggal. Paling tidak kita bisa catat beberapa kejanggalan itu. Pertama, perhatikan saja, nasabah saat mendapatkan kartu perdana e-money harus membayar Rp20.000, itulah properti satu-satunya yang dimiliki nasabah.

Kedua, agar ketersediaan dana non tunai di kartunya maka nasabah bisa menambah saldo e-money lewat top up. Atas top up itu lah nasabah harus membayar biaya administrasi Rp1.500 hingga Rp2.500. Di sinilah ada logika terbalik yang dipaksakan industri perbankan.

Bukan kah saat memiliki kartu perdana nasabah sudah membayar cukup mahal. Saat melakukan top up mestinya nasabah diberikan diskon karena uang itu ada di dalam kartu yang dimiliki masing-masing penerbit kartu. Betul bahwa uang itu di bawah kendali si pemilik kartu, tapi saat uang itu belum dipakai tentu uang tersebut di bawah kendali bank penerbit. Artinya ada uang menganggur cukup besar di dalam kartu yag dikendalikan bank penerbit.

Ketiga, jika nasabah menaruh uangnya di giro, tabungan, atau deposito, bank justru harus membayar bunga karena memang ada cost of money. Di dalam e-money bank sama sekali tak membayar apa-apa, alias nol persen.

Keempat, fasilitas pengisian ulang e-money secara ril adalah properti bank dan bukan properti nasabah. Itu sebabnya bank lah yang harus menyediakan pembiayaan untuk pengadaannya, bukan nasabah. Karena alat itu adalah properti bank penerbit kartu.

Kelima, ketika endapan uang e-money itu dalam kendali bank penerbit kartu, maka bank kapan saja bisa memutar uang tersebut dalam bentuk interbank call money, biaya pinjaman antarbank.

Nilai ekonomi

Tentu saja harus jujur dikatakan bahwa kehadiran e-money membawa manfaat yang luar biasa besar. Bagi nasabah, kehadiran e-money benar-benar memudahkan nasabah melakukan transaksi non kas. Disamping juga mempersingkat transaksi dan menghindari bahaya kriminalitas karena tak perlu bawa uang tunai.

Bagi bank, kumpulan uang non tunai atau e-money itu bisa diputar untuk transaksi antarbank, sehingga bank bisa menikmati bunga atas transaksi pinjaman antarbank overnight.

Bagi pemerintah, dari transaksi tersebut dapat memungut pajak atas transaksi non tunai maupun transaksi antarbank.

Lepas dari itu semua, berapa sebenarnya potensi e-money jika dimonetisasi? Apakah itu menyangkut uang kecil atau uang besar? Sehingga BI selaku otoritas sistem pembayaran begitu bersemangat mendorong masyarakat bertransaksi lewat e-money?

Dengan asumsi, rerata sekali sebulan seorang nasabah melakukan top up e-money sebesar Rp300.000 saja. Baik untuk kartu e-Money Mandiri, BRIzzi atau Flazh BCA atau kartu yang lainnya, dikenakan baya untuk top up Rp2.000 per transaksi.

Berdasarkan informasi BI, hingga semester I-2017 jumlah uang elektronik berbasis kartu atau e-money milik Bank Mandiri tercatat 9,5 juta. Kemudian untuk TapCash milik BNI tercatat 1,5 juta kartu. Sedangkan untuk Brizzi milik BRI pengguna aktifnya tercatat 6,6 juta user, sementara untuk BCA tercatat sekitar 10 juta kartu. Jika ditotal dari empat bank tersebut saja jumlah kartu e-money tercatat 27,6 juta kartu.

Maka jika disimulasikan, dengan asumsi diatas, maka untuk Bank Mandiri saja untuk semester I tahun ini kira-kira bisa memperoleh:

Akumulasi uang deposit katakanlah 50% dari dana yang disimpan selama 1 bulan (asumsi untuk setengah bulan saja) sebanyak Rp150.000 x 9,5 juta pengguna maka akan terkumpul dana e-money sebesar Rp1,425 triliun.

Dalam dua pekan, pihak bank bisa menikmati setidaknya dana sebesar itu yang bagi pengguna, rencananya bakal dipakai untuk pekan-pekan berikutnya. Kalau dihitung 12 bulan dalam setahun akan terkumpul sekitar Rp17,1 triliun deposit yang bisa dikelola pihak bank dari dana non tunai tersebut.

Sementara akumulasi biaya potongan isi ulang sekitar Rp 2.000 x 9,5 juta pengguna dalam sebulan maka dihasilkan pendapatan bank Rp19 Miliar setiap bulan dari kartu ini. Dalam setahun artinya ada pendapatan administrasi top up sebesar Rp228 miliar.

Pertanyaannya, darimana asumsi Gubernur BI bahwa jumlah potongan ini kecil? Sesekali buat kebijakan yang mencerdaskan rakyat hingga lapisan bawah pak. Bagi seorang Gubernur BI, Deputi Gubernur dan jajarannya mungkin uang itu kecil terlihat. Tapi bagi nasabah itu angka yang besar, terbukti jika dikumulasikan ketemu angka Rp17,1 triliun plus Rp228 miliar.

Atas fenomena tersebut sejumlah anggota masyarakat mengadukan ke Ombudsman dengan aduan maladministrasi. Gayung pun bersambut, Ombudsman berencana akan memanggil BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pelapor untuk dikonfrontir.

“Kita akan identifikasi masalah intinya apa, baru kita cari solusi yang bijak,” kata Dadan S. Suharmawija anggota Ombudsman Ri Bidang Ekonomi I.

Bagaimana negara lain?

Lebih mencolok lagi ketika kita melakukan studi komparasi, ternyata negara-negara yang lebih maju dan lebih kredibel dalam menerbitkan kartu e-money, ternyata tak ada pungutan sama sekali.

Sebut saja Octopus Car milik Hong Kong, yang diterbitkan sejak 1979, awalnya digunakan sebagai alat pembayaran di sektor transportasi massal atau atau mass rapid transportation (MRT).

Hal serupa dengan Oyster Card milik Inggris, yang pertama kali diterbitkan pada 2003, sama sekali tak ada biaya top up. Pada 2006 Departemen Transportasi Inggris menyetujui untuk berinvestasi sebanyak £20 juta untuk menginstall sistem dan menerima Oyster sebagai alat pembayaran di seluruh Inggris Raya.

Pada 2009, Departemen mewajibkan pembayaran menggunakan smartcard. Untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi. Sama sekali juga tak ada biaya yang dibebankan kepada pemegang kartu.

Senada dengan Suica di Jepang, salah satu prabayar mutifungsi yang populer diterbitkan pada November 2001 di Kanto region bagian timur stasiun Sendai dan Niigata. Dalam kasus Jepang juga tak ada pungutan biaya saat top up.

Lantas mengapa BI memperbolehkan industri perbankan untuk memungut biaya top up. Kita jadi ingat inilah Indonesia, ada uang jago yang perlu dikeluarkan warga dalam setiap kegiatannya. Top up cost e-money benar-benar menjadi uang jago layaknya uang jago di pinggir-pinggir jalan.

Karenanya harus ditolak…![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here