Menyoroti Lumpuhnya Kinerja Badan Pajak AS era Trump

0
35
Membayar pajak adalah sesuatu hal yang pasti setelah kematian, begitu pepatah mengatakan/ Foto AP

Nusantara.news, Washington – Bayar pajak  adalah sesuatu yang pasti selain kematian. Demikian kata pepatah di negara-negara yang memandang pengingkaran terhadap pajak adalah kejahatan. Bukan pelanggaran. Bagaimana kinerja Badan Pajak di Amerika Serikat (AS) yang disebut Internal Revenue Service (IRS) – secara kelembagaan lebih mandiri ketimbang Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Berikut ini ulasan Pat Garofalo – editor dan penulis lepas yang tinggal di Washington DC yang juga pernah menulis buku “Pajak dan Kekuatan Perusahaan” yang analisisnya berjudul “Americans Hate the Idea that Others are Cheating on theirs Taxes more than They Hate Paying Taxes” yang dimuat di NBC News, Selasa Pahing (17/4) kemarin.

Terperangkap Bum Rap

Kebetulan, bulan April adalah batas waktu tahunan bagi wajib pajak di negeri Paman Sam untuk melaporkan kewajibannya kepada IRS. Ada yang beranggapan sebagian besar warga AS tidak suka dengan IRS. Anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Di tahun-tahun politik seperti sekarang – menjelang pemilihan umum (Pemilu) paruh waktu – justru menunjukkan kebanyakan orang AS berpikir IRS telah melakukan pekerjaannya dengan benar. Tapi ada juga yang percaya mereka menggunakan pengawasannya terhadap sistem pajak untuk tujuan politik yang keji.

Gedung kantor pajak AS

Jajak pendapat Gallup – lembaga survei yang ternama di AS – tahun ini menunjukkan para staf senior di IRS yang mengawasi masalah kebijakan dan penegakan hukum pajak memiliki penilaian buruk di kalangan warga AS – setelah sejumlah pimpinannya terlibat dalam skandal – ketimbang petugas pemungut pajak yang langsung berhadapan dengan wajib pajak.

Namun secara keseluruhan IRS sebenarnya terperangkap dalam bum rap. Dalam Cambridge Dictionary – pengertian bum rap adalah a false or unfair accusation – tuduhan palsu atau tidak adil. Sebab masalah terbesarnya IRS tidak memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan tugasnya. Dan kekurangan anggaran itu adalah akibat langsung dari politisi konservatif yang memiliki kepentingan politik tertentu untuk mamastikan membayar pajak adalah pengalaman yang sesulit mungkin.

Terlepas dari kenyataan Kongres yang dikuasai oleh Partai Republik – bahkan sejak Obama berkuasa – melewati perombakan besar-besaran terhadap aturan pajak tahun ini, namun dengan beban tugas yang lebih besar kucuran anggaran yang diterima oleh IRS tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya.

Padahal anggaran tahun sebelumnya sudah merupakan “base line” yang tidak memadahi untuk lebih mengoptimalkan kinerja yang dibutuhkan – setelah terjadi pengurangan besar-besaran anggaran IRS sejak presidennya masih Barrack Obama. Penting dicatat, sejak 2010 anggaran IRS turun sebesar 23% dalam dolar – disesuaikan dengan tingkat inflasi – yang membuat IRS kehilangan 14% tenaga kerjanya.

Formulir pajak di AS

Kehilangan anggaran sebesar itu membuat IRS sulit mengoptimalkan pelayanan. Mengutip pendapat seorang advokat pembayar pajak IRS – yang mewakili kepentingan pembayar pajak – hanya 4 dari 10 panggilan telepon ke IRS yang mendapatkan pelayanan konsultasi langsung tentang berapa pajak yang harus dia bayarkan di tahun fiskal ini.  Waktu tunggu rata-rata dari yang mendapatkan pelayanan itu rata-rata lebih dari setelah jam.

Sejak tahun 2014 – agensi hanya akan menjawab pertanyaan “dasar” di saluran bantuan telepon pelayanan, dan tidak aka nada pertanyaan setelah tenggat waktu pengarsipan pada bulan April – meskipun jutaan orang AS secara hukum mengklaim restitusi pajak setelah tenggat waktu.

Tantangan itu akan menjadi lebih buruk dengan diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan yang baru di bawah kepemimpinan Presiden Donald J Trump – yang memaksa IRS mengubah setidaknya 450 formulir untuk mempersiapkan tagihan pajak untuk tahun 2019.

Keprihatinan Palsu

Menteri Keuangan Steven Mnuchin telah menyuarakan keprihatinannya tentang staf IRS yang dinilai kurang memadai untuk menerapkan UU Pajak – padahal ini sebagai akibat langsung dari Kabinet Trump yang selalu menyuarakan pemotongan anggaran IRS – di samping juga IRS belum memiliki direktur yang tetap meskipun beberapa nama sudah diusulkan.

Memotong kucuran dana ke IRS untuk menghemat beberapa dolar pada anggaran federal tidak hanya membuat hal-hal yang lebih rumit untuk individu dan pemilik bisnis, dan dalam jangka panjang akan mengubah kepatuhan setiap orang dalam membayar pajak. Akan banyak terjadi kasus kecurangan pajak yang lolos dari kejahatan pajak, karena IRS tidak dapat terlibat dalam penegakan hukum yang cukup untuk menangkap mereka yang berusaha mengakali peraturan. Pada akhirnya penerimaan pajak akan menurun untuk dibelanjakan pada hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh banyak orang.

Berdasarkan perkiraan Departemen Keuangan AS, setiap dolar yang dibelanjakan untuk penegakan lembaga IRS akan meningkatkan pendapatan US$ 6 di AS – perbedaan antara apa yang dibayarkan setiap tahun dana pa yang semestinya harus dibayar – adalah sekitar US$ 450 miliar. Mengutip data terbaru yang ada; hanya sekitar US$ 50 miliar yang terakhir kali ini berhasil dihimpun. Jadi ada potensi besar pendapatan potensial – yang secara hukum terutang di bawah Undang-Undang hari ini – karena pemerintah memang melakukan praktek yang terlalu pelit – penny-pinching – untuk enforcement (penegakan hukum).

Akibatnya personil penegakan hukum kasus-kasus kejahatan pajak turun drastic di IRS – termasuk penurunan jumlah auditor sekitar 30% antara tahun 2010 hingga 2014. Tahun lalu, tingkat audit IRS adalah yang terendah sejak 2002.

Pajak dipersulit supaya Softwarenya laku

Gejala pembonsaian IRS ini sudah menjadi rahasia umum di Washington. Pembonsaian itu terjadi karena bertemunya dua faktor, pertama, gerakan konservatif yang memang berpandangan pajak sekecil-kecilnya dan kedua kelompok yang menginginkan peran swasta yang dipimpin perusahaan aplikasi software perpajkan “Turbotax” dan “H&R Block” yang berkepentingan proses pembayaran pajak sesulit mungkin.

Kedua kepentingan itu bersatu agar proses membayar pajak menjadi lebih sulit – dengan melobi anggota Kongres dari Partai Republik yang tentu saja tidak gratis sehingga terjadi pengurangan anggaran IRS atas nama tanggung jawab terhadap  faux-fiscal.

Dibanding dengan negara-negara maju lainnya – orang Amerika umumnya berpikir bahwa pajak mereka masuk akal (yang bagus, karena mereka hidup di negara dengan pajak sangat rendah dalam ukuran standar internasional negara maju). Itu bukan pembayaran yang membuat mereka marah, melainkan gagasan nyata atau dibayangkan – bahwa negara-negara lain tidak membayar tagihan pajak mereka secara adil. Melumpuhkan IRS membuat persepsi publik akan lebih nyata – menjadi bagian dari permainan orang kaya AS mengaktifkan kecurangan pajak tanpa terdeteksi oleh perangkat hukum yang memadahi.

Begitulah sekelumit tentang “kongkalingkong” orang kaya Amerika dan Kongres yang perlu biaya kampanye untuk melumpuhkan IRS. Bagaimana dengan Indonesia – dan Dirjen Pajak – dalam penegakan hukum perpajakan? Bagaimana pula tindak lanjut dari Tax Amnesty – apakah penegakan hukum atas kasus kejahatan pajak akan lebih keras – atau melunak – menjelang tahun politik 2019 ini? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here