Merancang Tarif Tiket MRT Yang Bersahabat

0
76
Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Wapres Jusuf Kalla saat menjajal Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta beberapa waktu lalu mengisyaratkan tarif MRT di kisaran Rp1.000 per kilometer.

Nusantara.news, Jakarta – Warga Jakarta tengah dimanjakan oleh hadirnya Mass Rapid Tansit (MRT) Thamrin-Lebak Bulus. Uji coba gratis tengah dilakukan, pengkajian keamanan dan kenyamanan telah rampung dan yang tersisa adalah berapa tarif yang pantas dikenakan kepada penumpang.

Dalam diskursus transportasi massal DKI Jakarta beberapa waktu belakangan memang berangkat dari adanya keprihatinan penggunaan transportasi publik. Pada 1998, warga yang menggunakan transportasi publik hanya 46%. Hal ini bisa dipahami mengingat banyaknya bus-bus angkutan warga yang mendominasi jalan-jalan di Jakarta.

Pada saat ini jumlah warga yang menggunakan transportasi publik justru merosot hanya 23%. Fenomenanya ditandai oleh kemudahan warga memperoleh cicilan motor dan mobil dari sejumlah perusahaan finance, sehingga warga merasa nyaman kalau naik mobil atau motor pribadi. Akibatnya jalan-jalan di semua sudut Jakarta menjadi macet.

Karena telah dimulai pembangunan MRT, mungkin juga akan segera selesai Light Rapid Transit (LRT), maka pada 2030 diperkirakan ada 75% warga akan menggunakan jasa transportasi publik. Termasuk di dalamnya integrasi antarmoda transportasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyatakan integrasi antarmoda transportasi di Jabodetabek sedikitnya membutuhkan biaya yang tinggi, yakni sekitar Rp571 triliun. Angka Rp571 triliun disebut Anies dibutuhkan untuk membangun transportasi yang terintegrasi tersebut sehingga tidak ada kemacetan lagi.

“(Rp 571 triliun) itu adalah anggaran pembangunannya. Jadi misalnya kita akan membangun MRT sekarang baru 16 km nanti akan dibangun 231 km, LRT lebih dari 120 km, lalu kereta api yang ada di bawah akan dinaikkan itu muter 27 km sehingga tidak ada lagi kemacetan akibat kereta api yang berhenti,” ujar Anies beberapa waktu lalu.

Selain itu Anies menyebut pelintasan sebidang kereta api masih menjadi masalah di Jabodetabek. Untuk itu pelintasan sebidang akan diganti dengan jalan layang atau flyover, yang anggarannya termasuk dalam Rp571 triliun untuk transportasi terintegrasi itu.

“Itu termasuk dalam anggaran Rp571 T. Ini bukan sekadar membangun yang baru tapi juga mengoreksi masalah yang selama ini ada dan kita sudah cek kalau menggunakan underpass tidak mungkin karena tempatnya sebagian sempit,” kata Anies.

Yang paling hangat didiskusikan baik oleh Pemprov DKI Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Ombudsman, hingga para akademisi adalah soal pengenaan tarif MRT yang pas. Sedikitnya ada beberapa wacana yang mengemuka soal tarif MRT, mulai dari tarif gratis, Rp8.500, Rp9.000, Rp10.000, Rp13.000, Rp15.000, Rp19.000, Rp20.000 hingga Rp21.000. Padahal harga keekonomian tarif MRT Thamrin-Lebak Bulus sebesar Rp30.000.

Berdasarkan kajian tim Gubernur DKI Jakarta, mengusulkan pengenaan tarif MRT sebesar Rp15.000 per perjalanan atau rerata Rp1.000 per kilometer perjalanan. Angka itu sudah termasuk di dalamnya unsur subsidi dan pengembalian modal.

Bahkan Anies menilai tarif Rp1.000 per kilometer akan membuat keseimbangan antara pengelola, penumpang, dan stakeholder lainnya. Menurutnya usulan tarif itu sudah mempertimbangkan sejumlah faktor, seperti kemampuan membayar (ability to pay-ATP) dan kesediaan (willingness to pay–WTP).

“Maka itu, nanti lihat informasi lengkapnya sebentar lagi selesai. Jadi bukan hanya harganya tapi juga sedang memperhitungkan namanya ATP dan WTP, ability to pay dan willingness to pay, itu semua sudah dimasukkan. Dan termasuk bila harus menggunakan kendaraan pribadi, berapa biaya yang harus dikeluarkan. Jadi itu sudah dimasukkan semua faktor itu,” kata Anies.

Ability to pay adalah kemampuan seseorang membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Sedangkan willingness to pay (WTP) adalah kesediaan pengguna mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya.

Menurut Anies, tarif yang diusulkan itu baru rancangan. Nantinya, bila sudah disahkan, akan ada tabel lengkap dari titik satu ke titik berikutnya. “Ini kan saya bicara ancer-ancer dulu. Nanti kalau sudah selesai pembahasan akan ada tabelnya dari tiap titik itu berapa harganya sampai titik berikutnya,” ujar Anies.

Sementara anggota DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengusulkan agar tarif MRT untuk tahun pertama digratiskan penggunaan. Alasannya, selain jaraknya pendek, yakni hanya 14,98 kilometer, juga sebagai bentuk penghargaan Pemprov kepada warga Jakarta.

“Komisi B khawatir kalau jaraknya pendek, sementara biayanya tinggi, penumpang MRT akan sepi. Karena itu untuk memancing, setidaknya di tahun pertama Komisi B mengusulkan untuk digratiskan saja,” jelasnya.

Anies menampik usulan tersebut, alasannya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI terbatas, sehingga sangat tidak realistis untuk digratiskan. “Kelihatannya tidak bisa, tapi sebagai usulan ya harus saya hormati,” jelasnya.

Sementara anggota Ombudsman RI Alvin Lie berpendapat tarif MRT Jakarta Rp1.000 per kolometer masih tergolong berat dan tidak kompetitif dengan moda transportasi umum lainnya.

Jika tarif 1.000 per kilometer itu disetujui, ada kemungkinan tarif paling mahal MRT dari stasiun awal ke stasiun akhir Rp15.000. Sebagaimana diketahui, MRT fase 1 memiliki jarak sekitar 15 km.

“Bagi saya, angka Rp15 ribu berat dan tidak memiliki kompetitif dengan yang lain, seperti TransJakarta atau Commuter Line,” demikian  Alvin.

Sebenarnya penetapan tarif MRT pada akhirnya akan berdampak pada berapa besar subsidi yang akan disiapkan. Kalau tarif keekonomian MRT Jakarta itu Rp30.000 per perjalanan, sementara tarif yang ditetapkan Rp9.000 per penumpang per perjalanan, maka subsidinya mencapai Rp21.000.

Dengan asumsi 65.000 jumlah penumpang per hari, maka dalam setahun subsidi yang harus disediakan Pemprov DKI Jakarta adalah Rp21.000 x 65.000 ditemukan angka Rp1,36 miliar per hari atau Rp498,23 miliar per tahun.

Tapi kalau tarif MRT ditetapkan Rp15.000 per penumpang per perjalanan, maka subsidi yang harus disediakan Rp15.000 x 65.000, sebesar Rp975 juta per hari atau Rp355,87 miliar setahun.

Penulis sendiri mengusulkan tarif MRT pada tahap awal ini di kisaran Rp10.000 per penumpang per perjalanan agar memenuhi aspek ATP dan WTP. Tapi juga ada unsur ketersesuaian dengan kantong mahasiswa maupun pelajar.

Dengan adanya ide Gubernur DKI, anggota DPRD, Ombudsman RI, sebenarnya tetap harus mempertimbangkan nilai investasi yang dibenamkan untuk pembangunan MRT. Sehingga pada akhirnya dapat dihitung masa break event point (BEP) dan mulai tahun keberapa mulai menghasilkan keuntungan.

Ketika masa keuntungan itu telah sampai, maka dengan otomatis tarif bisa diturunkan lagi sesuai daya beli dan ongkos listrik yang harus dikeluarkan. Apapun, selamat datang MRT Jakarta.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here