Merasa Dikhianati Prabowo, Kelompok Islam Politik Perlu Bebenah

0
72

Nusantara.news, Jakarta – Kelompok Islam pendukung Prabowo Subianto mengungkapkan kekecewaannya usai jagoannya, Prabowo Subianto bertemu Joko Widodo (Jokowi), Sabtu (13/7/2019) lalu. Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U), dua kekuatan Islam politik Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019, bersiap mencari 'kendaraan baru' jika kelak Prabowo dan Jokowi benar-benar 'satu gerbong' untuk lima tahun ke depan.

“Kalau sudah kendaraan itu rusak atau sopirnya mabuk, maka kami akan ganti kendaraan," kata Juru Bicara PA 212 Novel Bamukmin.

Sementara GNPF-U menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak berada dalam barisan pendukung Prabowo setelah pertemuan Prabowo-Jokowi di MRT Jakarta tersebut. Mereka menilai masalah ini serius dan akan membawanya ke Ijtimak Ulama ke-4.

Ada pun PKS, meski menyambut baik rekonsiliasi tetapi partai dakwah ini menyayangkan tindakan Prabowo yang tidak menyerukan oposisi kala bertemu Jokowi. "Pertemuan antar-pemimpin membawa kesejukan. Dan akan baik jika Pak Prabowo menyatakan #KamiOposisi," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Sabtu (13/7/2019).

Kekecewaan juga diluapkan para pendukung dan relawan Prabowo Sandi. Salah satunya dari Jaringan Pemuda Penyelamat Konstituen Prabowo-Sandi. "Menolak rekonsiliasi antara Prabowo-Jokowi dan menagih janji Prabowo yang pernah menyatakan bahwa 'Saya akan Timbul Tenggelam Bersama Rakyat',” demikian poin tuntutannya, Senin (15/7/2019).

Mereka meminta Prabowo segera menyampaikan permohonan maaf kepada para relawan dan pendukung secara langsung, bukan melalui media sosial atau juru bicara. Tak hanya soal rekonsiliasi, kelompok ini juga menuntut pertanggungjawaban Prabowo terkait Aksi 22-23 Mei lalu. 

Menanggapi hal itu, Partai Gerindra menegaskan Prabowo pasti akan memberi penjelasan terkait pertemuan itu. "Insyaallah ada saatnya Pak Prabowo akan menjelaskan. Yang pasti Pak Prabowo dan Gerindra sangat menghormati para tokoh ulama, habaib, dan kiai," kata anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Mulyadi.

Kembali pada kekecewaan kelompok Islam politik seperti PA 212 dan GNPF-U terhadap pertemuan Prabowo dengan Jokowi, sikap tersebut merupakan hal yang wajar. Bagaimana tidak, kelompok Islam ini telah menjadi kekuatan politik baru di Tanah Air pasca Pilkada DKI 2017 lalu. Kelompok ini juga menjadi tulang punggung Prabowo-Sandiaga Uno di pemilu 2019.

Reuni 212 di masa-masa Pilpres 2019 pun diyakini sebagai ikhitar mendongkrak suara Prabowo, sekaligus bentuk ‘penyerahan’ kepercayaan kelompok ini pada mantan Danjen Kopassus sebagai ‘pembawa aspirasi’ mereka. Mereka bahkan menggelar tiga kali rapat tingkat nasional bertajuk Ijtimak Ulama sebagai bentuk dukungan dan kontrak politik kepada Prabowo sebagai presiden.

Saat KPU menetapkan Jokowi sebagai pemenang, kelompok ini juga aktif berunjuk rasa menuntut pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin didiskualifikasi dari Pilpres 2019 saat sidang sengketa Pilpres di MK berlangsung. Pendek kata, totalitas dan harapan kelompok ini begitu besar pada Prabowo karena dianggap sebagai ‘antitesis’ dari Jokowi.

Kini, mereka merasa dikhianati Prabowo karena bertemu dengan Jokowi tanpa berkomunikasi dengan mereka, juga di tengah berbagai persoalan yang masih terkatung-katung: kematian ratusan KPPS, tuduhan kecurangan kubu Jokowi, korban aksi 22-23 Mei, serta kasus-kasus yang mereka yakini sebagai kriminalisasi terhadap ulama dan penentang Jokowi.

Mengevaluasi Gerakan

Lepas dari kekcewaan itu, sebenarnya konteks pasca pilpres ini harus menjadi pelajaran bagi kelompok Islam politik di masa mendatang. Mereka harus lebih berhati-hati dan teliti ketika menjatuhkan dukungan politik terhadap kandidat. Memastikan apakah kandidat (Prabowo) punya rekam jejak perjuangan bersama gerakan Islam, bagaimana gagasan dan keberpihakan Prabowo terhadap umat Islam (bukan semata-mata dalam lingkup Pilpres), juga sejauh mana adab politiknya. Begitu pula terhadap partai politik. Kenali betul apakah partai tersebut benar-benar konsisten sejalan dengan kepentingan umat Islam.

Di samping itu, sebagai kekuatan politik yang “dipandang” dan punya basis massa berskala besar, kelompok Islam politik ini ke depan perlu dikelola lebih rapi. Artinya, gerakan tidak sekadar massif tetapi juga sistematis, bukan semata gerakan politik jangka pendek dengan dukung-mendukung dalam pemilu tetapi jauh dari itu sebagai gerakan moral dan intelektual yang mengisi kekosongan peran partai politik di masyarakat.

Sebab itu, para elite di kelompok Islam politik ini harus memiliki narasi yang lebih berbobot di ruang publik dan memiliki standar ketat dalam memilih ‘teman’ seperjuangan. Jika tidak, kelompok ini hanya akan dijadikan komoditas untuk kepentingan politik sesaat dan ujungnya sama: dikhianati.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here