Merdeka Tapi tak Berdaulat, Ini Akar Masalahnya

2
350
Kesenjangan Sosial adalah akar masalah yang membuat kita bangsa merdeka yang sulit bersatu dan berdaulat / Foto : Marketeers

Nusantara.news, Jakarta“Orang yang tidak memahami tujuan, dan tidak bisa menentukan masalahnya dengan benar, tidak bisa berharap menemukan cara-cara untuk meraihnya.” (Jean Bodin, 1530-1596)

Visi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) adalah bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keempat visi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan yang harus menjadi mimpi bersama, terutama para penyelenggara negara.

Pengakuan bangsa-bangsa lain di dunia atas kemerdekaan RI memang sangat diperlukan. Namun pengakuan itu menjadi kehilangan arti kalau diam-diam, seperti pada kasus Perang Dingin 1960-an hingga akhir 1980-an, ada bangsa lain di dunia yang merusak kebersatuan kita, mengacak-acak kedaulatan kita, dan membiarkan iklim kesenjangan sosial semakin melebar.

Bung Karno diantara Para Pendiri Bangsa

Sebab, sejak awal Para Pendiri Bangsa (Founding Parents), istilah lain dari Founding Fathers supaya lebih netral dari bias gender, tanpa adanya kemerdekaan, bangsa yang bersatu dan berdaulat, maka mustahil mengangkat standar hidup bangsa Indonesia secara bersama-sama (adil) menuju gerbang kemakmuran yang dicita-citakan oleh Para Pendiri Bangsa.

Untuk itu kemerdekaan hanya bisa dirawat apabila masing-masing penduduk di kepulauan nusantara yang pernah menjadi wilayah Hindia Belanda merasa memiliki identitas sebagai sebuah bangsa, serta bisa menentukan nasib diri sendiri tanpa campur tangan bangsa lain. Tanpa itu maka kita tidak akan pernah mengenali tujuan dan merumuskan kerangka persoalan, sehingga kita tidak akan pernah menemukan cara-cara untuk meraihnya sebagaimana diungkapkan oleh Jean Bodin sejak Abad Pertengahan.

Penggunaan literatur pemikiran Eropa dalam mengkaji makna kemerdekaan dan kedaulatan sengaja dipaparkan karena sistem demokrasi yang sedang berjalan sekarang ini, suka atau tidak suka, berakar dari pemikiran Eropa sejak abad pertengahan.

Dengan menelusuri sejarah pemikiran Eropa Barat, maka akan ditemukan konteks dan landasan filosofis yang mendasari bekerjanya suatu sistem, baik kenegaraan maupun unit-unit terkecil yang dipercaya dapat menjamin suatu Negara untuk berkuasa penuh menentukan nasibnya sendiri. Kajian tentang Teori Kedaulatan diharapkan mampu menjawab atau setidaknya memberikan inspirasi bagi praktek kita untuk membangun suatu bangsa yang benar-benar merdeka dan berdaulat.

Teori Kedaulatan

Jean Bodin, sebagai bapak penemu Teori Kedaulatan, mengungkapkan sifat-sifat dari kedaulatan itu mencakup, pertama, permanen, artinya selama Negara itu masih ada maka dia satu-satunya otoritas yang mengatur dan mengarahkan tujuan bernegara, kedua, bersifat otentik yang berarti tidak berada dalam kendali kekuasaan yang lain, ketiga, bulat artinya berkuasa secara utuh, dan keempat, tidak terbatas sebab bila kekuasaannya terbatas maka dia bukan kekuasaan tertinggi,[1]

Jean Bodin selaku penemu Teori Kedaulatan

Setelah Bodin muncul pula teori-teori kedaulatan lain, misal Hugo de Groot : kedaulatan itu menimbulkan hak memerintah dalam suatu persekutuan manusia yang sempurna yang terjadi sebagai akibat perjanjian sosial. Hugo Grotius pun menambahkan, kedaulatan ini pun dapat dilakukan secara bersama-sama antara raja dan rakyat.

Sedangkan JJ Rousseau, dalam bukunya bertajuk Kehendak Umum (Volunte Generale), kedaulatan Negara itu terjadi atas dasar kehendak umum rakyat yang dengan perjanjian sosial (social contract), mereka membentuk persekutuan untuk melaksanakan kepentingan bersama. JJ Rousseau pun sependapat dengan Bodin, kedaulatan itu satu, bulat dan tidak dapat dibagi-bagi.

Dalam paparannya, Jean Bodin menekankan, watak dan tujuan Negara adalah hal yang lebih penting ketimbang cara mencapai tujuan Negara. “Orang yang tidak memahami tujuan, dan tidak bisa menentukan masalahnya dengan benar, tidak bisa berharap menemukan cara-cara untuk meraihnya.”

Oleh karenanya orientasi tentang tujuan dan pengenalan atas beragam permasalahan yang telah, sedang dan akan terjadi dalam suatu Negara, dalam pandangan Bodin, menjadi conditio sine qua non (prasyarat mutlak) untuk menemukan suatu cara dalam mengatur dan mengarahkan agar tujuan bersama dalam bernegara bisa terwujud.

Maka sejarah, sebagai teropong masa lalu untuk menentukan langkah hari ini dan masa depan menjadi hal penting. Dengan demikian, dalam mengatur Negara, atau lebih spesifik lagi pemerintahan, cara-cara penanganan secara kedaruratan (ad hoc) seperti yang biasa dilakukan pemerintah sekarang ini, dapat dimaknai sebagai cermin ketidak-mampuan pemimpin bangsa ini memahami tujuan bernegara.

Sedangkan tentang siapa pemegang kedaulatan tertinggi, sejarah Eropa sebelum terjadinya gelombang renaissance menyebutnya kedaulatan tuhan (Gods-sovereignty). Dalam pandangan ini Negara diperintah oleh Tuhan dan diatur oleh Undang-undang Tuhan, atau disebut Thomas Van Aquino sebagai Civitas Dei (Negara Tuhan).

Ada pun Negara yang tidak tunduk perintah Tuhan disebutnya Civita Diabolis (Negara setan). Selanjutnya muncul pula kedaulatan Negara yang dijalankan secara penuh oleh Raja atau Fuhrer di Jerman. Kepentingan Negara adalah hal yang mutlak dan mengatasi kepentingan individu. Ini sejalan dengan pandangan Thomas Hobbes sebagai penyerahan mutlak kekuasaan individu kepada Negara.

Praktek kedaulatan Negara ini secara nyata diwujudkan dalam pandangan Negara integralistik oleh Soepomo yang memandang Negara sebagai satu kesatuan tak terpisahkan, manunggaling kawulo dan gusti, penyatuan antara rakyat dan penguasa. Di Eropa, teori kedaulatan Negara itu dipraktekkan oleh Mussolini dan Hitler yang fasis, serta Stalin yang Marxist.

Karena kedaulatan Negara rentan terjadi penyalah-gunaan wewenang oleh siapapun yang diberi kewenangan berkuasa, maka muncul pula teori, semestinya hukumlah yang memegang kedaulatan tinggi suatu Negara. Persoalannya, hukum sendiri tidak terlepas dari kepentingan orang-orang kuat, baik secara modal maupun orang-orang yang diberi kewenangan oleh hukum untuk berkuasa.

Maka lahirlah teori Kedaulatan Rakyat dengan berbagai variannya, terutama dalam hal menyangkut siapa yang diberi wewenang menjalankan kedaulatan, dan saat diberi kewenangan menjalankan kedaulatan, apakah dia diberi wewenang secara penuh atau sebagian, hingga ke persoalan tehnis proseduralnya yang berimplikasi terhadap lahirnya sistem kenegaraan yang beragam jumlahnya.

Sebelum UUD 1945 diamandemen, persoalan kedaulatan termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Secara tegas kita mengakui kedaulatan rakyat, namun kedaulatan itu diwujudkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi.

Sejak pengakuan kedaulatan oleh Belanda pada 27 Desember 1949, setidaknya rumusan kedaulatan itu mengalami dua kali koreksi. Koreksi pertama saat berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) seiring pelaksanaan kesepakatan Perjanjian Meja Bundar di Den Haag, kedaulatan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, “”Kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”.

Selanjutnya pula rumusan itu dikoreksi dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1950 yang berbunyi, “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.” Dalam hal ini, ungkap Harun Al Rasyid, nyatalah bahwa paham kedaulatan rakyat mempengaruhi jalan pikiran para pembuat Undang-Undang Dasar.

Setelah UUD 1945 yang asli sempat berlaku kembali sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka setelah terjadi amandemen, rumusan kedaulatan kembali berubah. Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang sekarang berlaku itu berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dalam hal ini, sebagaimana disinggung di atas, MPR bukan lagi perwujudan kedaulatan Rakyat, kendati posisinya masih dijelaskan pada Pasal 2 UUD 1945 / Perubahan, namun posisinya tidak lebih tinggi dari lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya. Kekuasaan MPR sebagai lembaga tertinggi Negara hanya bisa terwujud apa bila Presiden dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi telah menyimpang dari konstitusi, dan oleh karena itu, dengan syarat yang tidak mudah, MPR bisa melakukan pelengseran kekuasaan Presiden (impeachment).[2]

Selebihnya MPR hanya memiliki peran sosialisasi UUD 1945/Perubahan yang pada kepemimpinan Taufiq Kiemas belakangan diperluas menjadi Sosialisasi 4 Pilar yang mencakup UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengakuan atas Kedaulatan Rakyat tidak lagi memiliki “personifikasi” yang jelas, namun diwujudkan dalam sistem demokrasi mayoritas melalui prosedur pemilihan umum suara terbanyak.

Akar Kesenjangan Sosial

Sebagaimana disinggung di atas, demokrasi prosedural one man one vote, dikritik sejumlah kalangan, termasuk Soekarno, bahwa kita kembali menggunakan demokrasi impor yang menempatkan individu sebagai manusia bebas dan setara, dengan melupakan satu pertanyaan, sejauh mana individu-individu itu memiliki kekuatan (power) yang setara dalam memenangkan kepentingannya dalam kehidupan bernegara, atau sebagai konsekuensi logis filsafat yang melahirkan cara berpikir seperti ini, adakah kekuatan masing-masing individu sudah setara dalam pertarungan semua melawan semua sebagaimana yang dimaksudkan oleh Hobbes?

Konsekuensi logis pertanyaan di atas, boleh jadi sudah tampak bila kita mencermati terjadinya gejala umum praktek politik transaksional yang melibatkan hampir seluruh lembaga dan masyarakat, tidak terkecuali para pemilih yang mestinya menggunakan hak pilihnya dalam mewujudkan kedaulatan (individualitas)nya. Namun justru “menjual” kedaulatan yang dimilikinya untuk kepentingan jangka pendek, bahkan sangat pendek, misal sekedar bisa membeli rokok sebungkus yang jarang sekali dilakukannya.

Kesenjangan sosial akan sangat berbahaya apabila terpolarisasi secara ras

Demokrasi individual dan akutnya angka kemiskinan memang tidak bisa saling akur (kompatibel). Paling mungkin sekedar diakur-akurkan untuk mencapai prosedur demokrasi Schumpeterian yang sangat minimalis. Selain rentan ditunggangi kepentingan absurd yang sangat jangka pendek, demokrasi individual dalam situasi kemiskinan dan kesenjangan sosial, juga rentan dibajak oleh kesadaran palsu yang berakar dari prasangka dan kebencian.

Kemenangan Trump dalam Pilpres Amerika tidak terlepas dari menguatnya gejala populisme yang berakar dari prasangka dan kebencian. SIkap yang berdaulat atas diri dari masing-masing warga negara menjadi tidak konsisten karena dalam kehidupan sehari-harinya terasa ada ancaman yang wujudnya hanya dia kenali lewat gejala-gejala permukaan, berupa perbedaan suku, agama, ras dan cara hidup yang dianggap sebagai sumber kemerosotan kualitas hidup yang diinginkannya. Teori alienasi yang kini sedang saya dalami dan kelak akan saya tulis bisa menjelaskan persoalan ini.

Maka tidak mungkin kita merdeka sekaligus bersatu dan berdaulat, di tengah iklim kesenjangan sosial yang menggila. Visi itu yang mestnya menjiwa dalam pola pikir, sikap dan tindakan para warga bangsa, khususnya penyelenggaran negara. Sebab kesenjangan sosial yang menggila hanya akan menyuburkan prasangka dan kebencian diantara warga bangsa.

Langgengnya kesenjangan sosial, terlebih apabila kesenjangan sosial itu terpolarisasi dalam perbedaan etnis atau ras, akan semakin membuat kita sulit bersatu selain slogan gagah Bhinneka Tunggal Ika yang tidak tercermin secara factual dalam kebijakan dan implementasinya, sehingga siapapun penyelenggara negara akan selalu mengatasinya dengan cara-cara ad hoc seperti pasukan pemadam kebakaran apabila muncul persoalan di lapangan.

Jadi, kenapa kita merdeka tapi tidak berdaulat di bidang apapun, sebab kita tidak pernah menjalankan visi kemerdekaan kita sebagai tujuan sehingga tidak bisa menentukan masalah secara benar, dan oleh karenanya itu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur hanya akan selalu menjadi catatan, meminjam istilah WS Rendra, yang ditulis di atas air.[]

Catatan

[1] http:// id.shvoong.com/social-sciences/political-science/2124977-teori-negara-yang-berdaulat-jean/

[2] pasal 3 ayat 3 UUD 1945 dan dipertegas oleh pasal 7A. Proses Impeachment agar bersifat adil dan obyektif harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, pasal 7B ayat 4 dan 5, dan jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melanggar hukum, maka MPR harus segera bersidang dan keputusan didukung 3/4 dari jumlah anggota dan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir pasal 7B ayat 7.

2 KOMENTAR

  1. […] [2] pasal 3 ayat 3 UUD 1945 dan dipertegas oleh pasal 7A. Proses Impeachment agar bersifat adil dan obyektif harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, pasal 7B ayat 4 dan 5, dan jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden melanggar hukum, maka MPR harus segera bersidang dan keputusan didukung 3/4 dari jumlah anggota dan 2/3 dari jumlah anggota yang hadir pasal 7B ayat 7.[Nn] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here