Meresahkan, Soekarwo Akan Sweeping TKA Ilegal di Jatim

0
96

Nusantara.news, Surabaya – TKA, terutama buruh kasar yang berasal dari Cina, kini menjadi isu nasional. Berbagai upaya penindakan yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja, Kemekumham beserta jajaran terkait lainnya cukup ramai diberitakan media akhir-akhir ini. Berita dan informasi seputar isu ini telah meluas ke seluruh Tanah Air, tak terkecuali Jawa Timur.

Kini, komitmen Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) untuk mengawasi dan menindak tegas Tenaga Kerja Asing (TKA) terus dipertanyakan keseriusannya. Janji Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk melakukan sweeping keberadaan TKA Ilegal sepertinya menarik untuk ditunggu kesungguhannya.

Masyarakat Jatim, terutama kalangan buruh, merasa sudah kecolongan dengan marakanya TKA yang termasuk ilegal. Umumnya mereka masuk dengan menggunakan visa wisata. Untuk mengantisipasi maraknya TKA yang meluber ke provinsi Jatim sebenarnya dapat dilakukan dengan memfilternya melalui perda  ketenagakerjaan. Sayangnya, aturan yang tujuannya untuk memfilter masuknya TKA ke Jatim, yakni syarat TKA harus bisa bahasa Indonesia oleh pemerintah pusat kini telah dihapus.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur (Disnakertransduk) mencatat keberadaan TKA saat ini sudah mencapai 3.460 orang. Dari jumlah ini sebanyak 1.443 orang merupakan tenaga kerja asing yang murni bekerja di Jawa Timur dan mengurus izin perpanjangan di Disnaker Jawa Timur.  Sedangkan sisanya, sekitar 2 ribu lebih tenaga kerja asing, telah mengantongi ijin dari pemerintah pusat.

Harus diakui, keberadaan TKA di Jatim punya implikasi yang cukup serius terhadap tenaga kerja local. Tak hanya meresahkan, keberadaan TKA ini dianggap sudah dianggap memicu kesenjangan sosial kaum buruh di Jawa Timur, seiring dengan besaran gaji yang diterima berbanding terbalik dengan kaum buruh lokal yang level statusnya sama-sama sebagai karyawan.  Pemprov Jatim sendiri berharap pemerintah bisa merevisi aturan ketenagakerjaan dengan mengedepankan tenaga kerja lokal dan memperketat masuknya TKA ke Indonesia.

Di sisi lain, kebutuhan untuk segera melakukan koordinasi antar dinas di Jatim, terutama yang bertugas untuk  mengawasi orang asing yang merupakan gabungan dari Disnaker, Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta dari Dinas Kesehatan, menjadi tak terelakkan untuk mengatasi persoalan ini.

Pada Agustus 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengesahkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Ketenagakerjaan. Peraturan tersebut menggariskan soal tata kelola mempekerjakan TKA. Di antaranya adalah larangan bagi perusahaan mempekerjakan TKA yang bukan untuk rangka alih teknologi dan ilmu pengetahuan. TKA juga harus mampu berbahasa Indonesia. Besaran upah pun harus mengacu pada aspek keadilan terhadap tenaga kerja lokal.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Jawa Timur Soekardo mengungkapkan bahwa pelanggaran terbanyak adalah tenaga kerja asing yang datang dengan visa turis. Untuk pelanggaran ini, Disnaker biasanya bekerjasama dengan Imigrasi untuk mendeportasi mereka.

“Tenaga kerja asing di Jatim mayoritas berasal dari Cina, tapi kita juga telah minta kepada seluruh perusahaan yang mempekerjakan mereka harus memiliki izin,” ungkapnya, Sabtu (31/12/2016). Sikap dinas memperolah dukungan dari Legislator Komisi E  DPRD  Jawa Timur Suli Daim.

Ia meminta Pemprov tegas menindak tegas pelanggaran terkait penyelewengan Undang-undang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahan-perusahaan di Jatim maupun terhadap TKA itu sendiri. Menurut Suli Daim, upaya itu penting dilakukan dengan tujuan agar tenaga kerja asing tak sembarangan dalam bekerja di Jawa Timur.

“Komitmen Pemprov Jatim sudah bagus, namun kami tetap berharap tindak lanjut dan serius melakukan pengawasan, dan berharap Pemprov Jatim mampu menjawab keresahan masyarakat karena terdapatnya TKA ilegal, apalagi mereka yang tidak memiliki keahlian khusus,” urainya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengakui telah bersama-sama anggota dewan terkait untuk mengawasi TKA ilegal, termasuk rencana melakukan operasi pada awal Januari 2017. “Awal bulan depan dilalukan operasi untuk menindaklanjuti adanya laporan TKA yang bekerja di Jatim tanpa izin, termasuk melakukan penindakan penegakan peraturan perundangan,” katanya.

Terkait dengan tindakan tegas berupa deportasi ke negara asalnya, gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo tersebut mengatakan bahwa sanksi itu merupakan kewenangan imigrasi.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here