Mesin Politik Khofifah yang Tak Dipunyai Partai

0
398
Khofifah Indar Parawangsa bersama ribuan Muslimat NU dalam HUT ke 71. Di Jawa Timur, ada sekitar tujuh juta warga Muslimat NU yang menjadi pendukung riil Khofifah selama dua kali (2008 dan 2013) Pilgub Jatim.

Nusantara.news, Jawa Timur – Modal Khofifah Indar Parawansa maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 sangat kuat. Dia memiliki mesin politik yang tidak dipunyai partai politik manapun. Bahkan, saingannya Saifullah Yusuf (Gus Ipul) belum tentu memiliki mesin politik sekuat Khofifah.

Ya, posisi Khofifah sebagai pimpinan Muslimat NU menjadi modal luar biasa yang akan memenangkan dirinya. Cara berorganisasi Khofifah tidak diragukan lagi. Ditambah, selama ini dia menjadi Menteri Sosial yang selalu kerja sampai ke bawah dan melibatkan masyarakat umum. Karena itu dia memiliki peluang besar untuk mengimbangi Gus Ipul.

Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Airlangga (Unair) Hotman Siahaan mengatakan, basis massa perempuan di Jatim yang dimiliki Khofifah tidak ada yang bisa menandingi. Bahkan meskipun Khofifah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua umum Muslimat NU, tapi loyalitas mereka tidak diragukan lagi. Tidak hanya itu, dia juga memiliki pengaruh besar di organisasi Fatayat NU.

Bayangkan saja, kekuatan mesin politik Khofifah sudah solid sejak lama. Tiap minggu Muslimat dan Fatayat menggelar pengajian dengan mendatangkan ribuan perempuan. “Partai saja tidak bisa mengumpulkan anggotanya tiap minggu,” kata Hotman, Senin (16/10/2017).

Sebagai bukti, kemenangan Tri Rismaharini menjadi Walikota Surabaya atas prakarsa Khofifah yang mendukung Muslimat NU di Surabaya. Risma akhirnya menang telak di Pilkada Surabaya dengan meraih 82 persen suara. Karena itu jangan remehkan kekuatan perempuan.

Di Jawa Timur, ada sekitar tujuh juta warga Muslimat NU. Mereka adalah pendukung riil Khofifah selama dua kali (2008 dan 2013) Pilgub Jatim digelar secara langsung. Suara Muslimat bila digabung Fatayat, maka suara Banom perempuan NU sangat signifikan.

Sampai sekarang kader Muslimat NU di grass-root tidak akan berpaling dari Khofifah di Pilgub Jatim 2018. Kalaupun ada manuver politik untuk mempengaruhi suara Muslimat NU agar mendukung kandidat lain, itu akan sulit tercapai karena sudah ada ikatan emosional yang kuat antara Khofifah dengan jamiyah maupun jamaahnya.

“Kalau Fatayat dan Muslimat NU itu permanen loyal ke Khofifah. Tidak akan lebih dari 10 persen swing voter. Fatayat dan Muslimat NU itu sulit diubah dukungannya dari Khofifah dan ini wajar saja karena ibunya ikut kontestasi,” kata peneliti Surabaya Survey Centre (SSC), Surochim Abdussalam kepada Nusantara.News, belum lama ini.

Pengajar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu menilai, PKB sebagai partai yang berbasis Nahdliyin sekalipun akan sulit untuk mengambil hati kader Muslimat NU di grass-root. “Paling banter bisa mengurangi saja melalui kekuatan politisi dan kader perempuan,” tambahnya.

Justru sekarang ini kader Muslimat NU akan berjuang lebih keras untuk memenangkan Khofifah karena tidak ingin ‘ibunya’ kembali mengalami kekalahan. Karena sebuah kebanggaan kalau pimpinan mereka bisa memimpin Jawa Timur yang merupakan basis NU.

“PKB harus bekerja sangat keras jika ingin mengurangi suara Muslimat NU, mengingat ibu-ibu Muslimat NU sudah dua kali mengalami kekalahan di Pilgub Jatim dan itu tersimpan rapi dalam memori bawah sadar yang bisa muncul jika dipantik lagi. Makanya cukup sulit juga mengubah pilihan mereka,” paparnya.

Hal sama ditegaskan Ketua PW Muslimat NU Jawa Timur, Masruroh Wahid, “Ibu-ibu Muslimat itu solid. Logikanya, kalau ibunya maju masa kita tidak mendukung ibu sendiri. Muslimat NU solid dan loyal ke ketua umumnya,” tandasnya.

Majunya Khofifah di Pilgub Jatim, menunjukkan iklim demokrasi yang positif. Sebab, kini sudah lazim sosok perempuan menjadi pemimpin. Tidak bisa dipungkiri, keberadaan Muslimat NU di kancah politik nasional dinilai banyak pihak sangat strategis. Banyak Parpol saling berlomba untuk merangkul lapisan perempuan NU di Indonesia yang notabene berjumlah besar. Apalagi  kepengurusannya masih berlangsung ketika masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla berakhir dengan dimulainya Pemilu 2019.

Dan Khofifah menjadi salah satu buktinya. Dia menjadi magnet bagi sejumlah Parpol. Bahkan, pada masa Pilpres 2014, Jokowi sendiri menggaet Khofifah untuk meminta secara terang-terangan suara para Muslimat NU. Karena itu wajar jika Muslimat NU memiliki peran aktif dalam perpolitikan nasional.

Selaku organisasi yang dipandang strategis keberadaannya, Khofifah saat ini memiliki mesin politik sangat kuat. Banyaknya pihak yang mau bekerja sama dengan Muslimat NU, menunjukkan ormas perempuan dari NU ini, tidak boleh dianggap remeh..

Muslimat NU dan Politik

Muslimat NU didirikan Nyai Hajah R Djuaesih pada tahun 1938. Berdirinya Muslimat NU pada rentang waktu 1938-1952 yang sampai sekarang menjadi salah satu badan otonom (Banom) dalam tubuh organisasi NU. Organisasi Muslimat NU kemudian memprakarsai lahirnya Fatayat NU sebagai organisasi pemudi Islam yang keduanya memiliki hubungan seperti saudara kakak dan adik dengan segala suka dan duka persaudaraan. Selama itu pula Muslimat telah menyuarakan hak-hak kaumnya.

Dilansir dari nu.or.id, ada banyak kegiatan Muslimat NU, meliputi lembaga pendidikan, rumah sakit, koperasi, majelis taklim, hingga panti asuhan dan jompo. Kelima perangkat tersebut adalah Yayasan Kesehatan Muslimat (YKM) NU, Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM) NU, Yayasan Haji Muslimat (YHM) NU, Yayasan Himpunan Dai’yah Majelis Ta’lim Muslimat (Hidmat) NU, dan Induk Koperasi Annisa (Inkopan).

Di bidang pendidikan, ini merupakan lahan yang sejak pertama kali Muslimat NU dirikan dan mendapat perhatian penting karena pembangunan material tidak akan sukses jika tidak diiringi pembangunan spiritual. Muslimat NU mengintensifkan pendidikan bagi kaum perempuan sehingga dapat memperkuat dan membantu pekerjaan NU dalam menegakkan dan melestarikan ajaran Islam. Dalam kongres ke-3, Mei 1950, secara lugas disebutkan tugas spesifik Muslimat di antaranya pemberantasan buta huruf di kalangan wanita Indonesia.

Mengingat sudah ada lembaga tersendiri yang menangani pendidikan di lingkungan NU, yaitu LP Maarif NU, maka dilakukan pembagian peran, Muslimat NU dikhususkan menangani sekolah TK yang sejak awal dirintis dan dikembangkan Muslimat NU. Selain itu, Muslimat NU juga menangani majelis taklim para ibu dan memberikan pelatihan ketrampilan bagi kaum perempuan.

Untuk menangani masalah pendidikan ini, Muslimat NU mendirikan Yayasan Bina Bakti Wanita. Yayasan ini awalnya hanya menangani kegiatan pendidikan dan latihan ketrampilan hasil kerjasama Muslimat NU dengan Departemen Tenaga Kerja RI, tetapi sejak Oktober 1990, yayasan ini diminta mengelola seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Muslimat NU. Untuk itu pada 1 April 1992, yayasan tersebut berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita yang lebih dikenal dengan YPMNU. Data saat Rakernas lalu ada sekitar 16.300-an TPQ, 9.986 TK/RA, 6.800-an PAUD, 1.571 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan 10 Balai Latihan Keterampilan (BLK) di bawah naungan perangkat ini.

Sementara untuk menangani bidang sosial dan kesejahteraan, dibentuk Yayasan Kesehatan Muslimat NU. Yayasan ini menangani panti asuhan. Tidak hanya yatim piatu, tapi juga anak-anak miskin yang membutuhkan bantuan, rumah sakit, BKIA, dan klinik, tempat penitipan anak, panti lanjut usia serta asrama putri milik Muslimat NU dengan program meliputi bina balita, imunisasi, peningkatan ketrampilan, peningkatan kesejahteraan keluarga, penyuluhan KB dan sejenisnya. Dalam laporan, YKMNU saat ini sudah mempunyai 108 rumah bersalin/rumah sakit/klinik, 104 panti asuhan, 10 asrama putri/pesantren putri, dan 10 panti jompo.

Muslimat NU juga memiliki Yayasan Haji Muslimat NU (YHMNU) yang membantu perjalanan ibadah haji dan umroh. Di beberapa daerah, yayasan ini mampu menjadi sumber pendanaan bagi organisasi.

Upaya pendanaan lain dilakukan melalui koperasi An-Nisa (Inkopan). Peserta Inkopan berada di delapan wilayah yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Inkopan Muslimat NU kini telah memiliki 1 Induk Koperasi, 144 Koperasi Primer Berbadan Hukum, 9 Koperasi Sekunder, dan 355 Tempat Pelayanan Koperasi (TPAK).

Bidang dakwah juga mendapat perhatian penting. Untuk menggalang potensi dakwah dan mengefektifkan gerakan dakwah, para daiyah Muslimat NU dan Fatayat NU membentuk Hidmat (Himpunan Daiyah Muslimat dan Fatayat NU) yang dibentuk dalam kongres XI di Paiton Jawa Timur (1984). Kegiatan yang diselenggarakan Hidmat meliputi penerangan dan dakwah di tengah-tengah masyarakat, pengajian rutin, lailatul ijtima’ tahlil kubro, tabligh akbar dan lainnya. Dalam laporan, terdapat 38.000 majelis taklim.

Sebagai organ dari Partai NU, Muslimat NU sebenarnya juga telah melibatkan diri secara aktif dalam kancah politik. Pada kongres di Surabaya (1954) telah direkomendasikan di kongres untuk memajukan pernyataan kepada PBNU (Lapunu-Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama) agar Muslimat dapat dicalonkan menjadi anggota DPR-DPRD dan konstituante dengan calon prioritas.

Dalam pemilu tahun 1955, NU mendapat 45 kursi. Dari situ, Muslimat NU mendapat 5 wakil (10) persen, yang merupakan porsi yang besar dibandingkan dengan partai lain. Lima tokoh Muslimat yang duduk di DPR ini adalah Ny Machmudah Mawardi (Jateng), Ny Maryam Kantasumpena (Jateng), Ny maryama Djunaidi (Jatim) Hadiniyah Hadi (Jatim) dan Ny Asmah Syahruni (Kalsel).

Sementara itu untuk konstituante, Muslimat menempatkan enam orang wakilnya sedangkan di MPR terdapat dua orang. Tahun 1960, ketika DPR hasil pemilu dibubarkan dan dibentuk DPR GR, wakil Muslimat bertambah dua orang, sedangkan lima orang wakil sebelumnya tetap.

Sebelum itu, peran politik Muslimat telah dirintis oleh Ny Machmudah Mawardi pada tahun 1946 dengan diangkatnya sebagai anggota BP KNPI mewakili Masyumi, NU masih di dalamnya. Pada masa RIS, ia duduk sebagai anggota DPR RIS.

Konfrontasi dan agitasi yang dilakukan oleh PKI terhadap NU awal 1960-an direspon oleh Muslimat dengan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk menggembleng fisik, di antaranya bongkar pasang senjata, menanggulangi bahaya kebakaran, dapur umum, keperawatan dan ketrampilan lain yang diperlukan dalam keadaan darurat. Kegiatan ini dilakukan di gedung pusat Hansip Jalan Salemba Raya, November 1964.

Saat meletusnya pemberontakan PKI, Muslimat NU termasuk yang paling awal meminta pembubaran PKI. Demonstrasi dilakukan bersama dengan organisasi perempuan lainnya yang anti PKI. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga diminta untuk membubarkan dan mengambilalih TK Melati yang dikelola oleh Gerwani, yang disetujui pada tahun itu juga.

Masa Orde Baru menjadi tantangan berat bagi Muslimat NU. Istilah konco wingking (teman di belakang layar) yang diterapkan rezim Soeharto, membuat kaum perempuan tidak mendapatkan akses yang sama untuk aktif dalam kegiatan di luar rumah. Mereka hanya diarahkan berfokus pada kegiatan-kegiatan monoton setiap harinya sebagai ibu yang dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, mengurus anak, membersihkan rumah, mengurus suami. Satu sisi kebanyakan kaum perempuan merasa nyaman dengan konsep ‘ibuisme’ era rezim Suharto ini.

Mereka secara terang-terangan tidak menyadari bahwa hal demikian justru akan membawa banyak kemunduran jika tidak diimbangi dengan proses belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan keilmuan yang telah mereka miliki. Namun, Muslimat NU justru tampil dengan berani. Saat itu Muslimat NU muncul sesuai fungsinya dalam PPP. Larangan bagi pegawai negeri atau istrinya, guru dan karyawan BUMN untuk menjadi anggota non fungsional memang sempat menimbulkan sikap takut masyarakat untuk terlibat dalam Muslimat NU. Akan tetapi peran ini kembali terbuka setelah NU menyatakan diri khitthah dalam muktamar  ke-27 di Situbondo tahun 1984. Program dan kegiatan yang dilakukan terus berkembang sampai saat ini, termasuk turun ke gelanggang politik.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here