Meski Demokrat Sudah Merapat, Poros Ketiga Belum Tamat

1
454
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketua Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kiri) disaksikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) saat membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat 2018 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Sabtu (10/3).

Nusantara.news, Jakarta – Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2004 sebenarnya ada dua poros utama – masing-masing poros PDI Perjuangan dengan tokohnya Megawati Soekarnoputri dan poros partai Golkar dengan tokohnya Wiranto yang memenangkan konvensi Partai Golkar. Tapi pemenangnya ternyata Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya dicalonkan oleh Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

Begitu pun dengan Pipres 2009, ada Poros Demokrat  yang didukung PKB, PAN, PKS, PPP dengan mengusung calon petana SBY – Budiono, ada Poros Partai Golkar yang didukung Hanura yang mengusung Jusuf Kalla – Wiranto dan ada poros PDI-P yang didukung Gerindra dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang mengusung pasangan calon Megawati Soekarnoputri – Prabowo Subianto.

Kemenangan Petahana

Pada Pilpres 2009 itu pasangan petahana yang didukung oleh mayoritas pemilik kursi di Parlemen mampu mempertahankan SBY sebagai Presiden.  Partai Demokrat pun tampil sebagai pemenang pemilu secara luar biasa dengan memberangkatkan 150 kadernya ke Senayan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Berbagai kasus korupsi seperti Bank Century yang sempat dibentuk Pansus di DPR, belum lagi skandal pembangunan fasilitas olahraga di Hambalang, korupsi kuota ekspor daging sapi dan masih banyak lagi.

Hubungan antara pemenangan partai politik dan faktor uang begitu terasa – bukan saja atas dasar banyaknya pimpinan Parpol yang dibekuk KPK, melainkan juga oleh semakin banyaknya unsur pengusaha yang terpilih ke Senayan. Faktor ideologi, platform partai, sama sekali tidak terlihat – kecuali di sejumlah daerah basis pemenangan tertentu. Itu pun pemenangnya bukan dari kader partai yang sejak awal “berdarah-darah” – melainkan, lagi-lagi orang yang memiliki uang.

Artinya, Pilpres 2009 yang memenangkan SBY – Budiono dan partai politik pendukung utamanya Demokrat tidak terlepas dari pengaruh uang. Baik itu melalui program-program pemerintah seperti bantuan langsung tunai (BLT), kredit usaha rakyat (KUR), program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dan lainnya. Karena memang – suka tidak suka – petahana diuntungkan soal itu.

Selain itu, Pilpres 2009 – meskipun di belahan dunia lain terperangkap krisis finansial 2008 – sejumlah harga komoditas seperti crude palm oil (CPO) dan batubara masih tinggi sebelum akhirnya ikut terjerambab pada 2011. Kelas menengah baru juga banyak bermunculan sepanjang periode pertama pemerintahan SBY. Artinya, suasana hati kelas menengah nyaman dan yang di kelas bawah masih beroleh bagian lewat BLT, KUR dan PNPM.

Itulah – suka maupun tidak suka – faktor subyektif maupun obyektif  yang memenangkan SBY dalam Pilpres yang hanya berjalan satu putaran. Sebagaimana dikutip dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan nomer urut 2 SBY – Budiono meraih  73.874.562 (60,80%) suara, disusul pasangan nomer urut 1 Megawati – Prabowo dengan 32.548.105 (26,79%) suara  dan di urutan buncit pasangan nomer urut 3 Jusuf Kalla – Wiranto yang hanya meraih 15.081.814 (12,41%) suara.

Apakah petahana akan kembali menang pada Pilpres 2019 nanti? Belum tentu. Karena selain contoh Pilpres 2009 pada Pilpres 2004 kita juga pernah menyelenggarakan Pilpres yang juga melibatkan petahana dan kalah. Artinya, kemenangan SBY pada Pilpres 2009 belum bisa dijadikan tolok ukur untuk kemenangan Jokowi.

Political Unrest

Sedangkan pada Pemilu 2014 – seolah mengulangi gejala Pemilu 2004 – lagi-lagi sosok kejutan yang tiba-tiba menguat. Berkat pemberitaan media – dalam maupun luar negeri – terhadap gaya kepemimpinan Walikota Solo yang kemudian terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah mengalahkan calon petahana Fauzi Bowo

Padahal tahun 2012 hingga awal 2013 tidak seorang pun meramalkannya sebagai calon presiden (Capres). Namun pemberitaan masif tentang mobil nasional Esemka dan kebiasaan blusukan – hingga masuk ke gorong-gorong – membuatnya dikenal khalayak. Sejumlah relawan pendukung Jokowi pun mulai dibentuk sejak April 2013 dan akhirnya pada Maret 2014 – menjelang pendaftaran calon, Jokowi baru ditetapkan PDI Perjuangan sebagai calon Presiden.

Kuatnya Jokowi di sejumlah survei membuat partai-partai yang tidak mendukung Jokowi – sebagian karena kecewa Jokowi tegas mengatakan tidak transaksional seperti terlihat dalam raut wajah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat bertemu Jokowi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur, juga karena melihat ada peluang – apabila partai-partai bersatu – Jokowi bisa dikalahkan.

Kala itu – selain PDI Perjuangan, Jokowi hanya didukung oleh PKB dan Hanura di parlemen. Sedangkan Nasdem sebagai partai baru yang belum mengirimkan wakilnya ke parlemen. Partai sisanya yang ada di parlemen mendukung Prabowo – Hatta. Di sisa tugasnya di DPR partai-partai yang selanjutnya membentuk Koalisi Merah Putih itu menngubah Undang Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD-3) yang sukses menghalangi PDI-P dan partai pendukung Jokowi masuk dalam daftar pimpinan DPR-RI.

Kemenangan Joko Widodo itu terjadi saat media sosial menjadi hal yang massif diakses baik oleh kelompok pendukung maupun penentang. Belum adanya pengaturan yang memadahi di media sosial itu membuat hubungan antara kelompok pengguna media sosial meruncing. Masing-masing “memuja” tokoh idolanya dan atau selabaliknya “membenci” tokoh di seberangnya. Para pendukung Jokowi acap dicap kecebong. Sebaliknya kelompok pendukung Prabowo disebut Kampret.

Keterbelahan masyarakat itu berlangsung di dunia nyata. Di lingkungan aktivis gerakan 1980-an 1990-an saja keterbelahan itu sangat terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Apa lagi di lingkungan masyarakat umum yang kadang mulai tidak bertegur sapa. Itulah yang membuat Presiden Joko Widodo di tengah keinginannya membangun infrastruktur secara besar-besaran juga disibukkan oleh political unrest yang tiada habis-habisnya.

Poros Ketiga

Di tengah gelombang yang mengeraskan kebencian di antara anak bangsa itu, sebenarnya muncul keinginan memajukan poros ketiga. Tujuannya adalah meredakan ketegangan-ketegangan politik di antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo. “Kita butuh poros ketiga untuk memunculkan Capres alternatif,” ucap Syahganda Nainggolan yang berharap Anis Baswedan bisa menjadi tokoh alternatif itu.

Sebenarnya, secara kepartaian Partai Demokrat – setelah Partai Golkar sudah merapat ke Presiden Jokowi – sebagai pemenang ke-4 Pilpres 2014 diharapkan memimpin terbentuknya poros ketiga dengan menyertakan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan demikian Pilpres 2019 akan diikuti Presiden Jokowi dari Poros Utama, Prabowo Subianto dari poros kedua, dan Poros ketiga yang dimajukan oleh Demokrat, PKB dan PAN.

Namun belakangan ini Partai Demokrat dikabarkan sedang merapat ke kubu petahana. Para pendukung poros ketiga seolah kehabisan harapan menemukan calon presiden alternatif karena demokrat – kemungkinan karena terpengaruh hasil survei yang selalu mengunggulkan Jokowi – mulai menebarkan pesona ke kubu petahana.

Padahal, ibarat pesta pernikahan sebelum hubungan suami-istri diresmikan KUA – atau dukungan partai-partai resmi didaftarkan ke KPU pada Agustus 2018 nanti – sebenarnya keinginan memajukan calon presiden alternatif tidak boleh pupus. Karena selain Partai Demokrat, Partai Golkar sebagai pemenang Pemilu ke-2 juga masih dimungkinkan membangun poros alternatif.

“Itu semua sangat tergantung kepada Pak Jusuf Kalla. Ingat, Pak Jeka itu pemain politik yang piawai memainkan peran sesuai kepentingannya. Saya rasa Partai Golkar di bawah kepemimpinan Erlangga Hartanto masih mendengar perkataan pak Jeka, dan kalau Pak Jeka memanggil Erlangga dan Muhaimin atau Zulkifli Hasan dengan perintah bentuk poros ketiga apa nggak jadi itu barang?” ungkap In’am Mustapa, aktivis 1980-an.

Kebetulan suara Partai Golkar bila ditambah dengan PAN saja atau PKB saja sudah cukup memenuhi syarat. Apabila koalisi ini terbentuk peluang menangnya juga besar, Terlebih elektabilitas baik Presiden Jokowi yang kebanyakan survei menyebut angka di bawah 50% dan elektabilitas Prabowo yang cenderung stagnan dengan jelas menunjukkan pentingnya tokoh baru dalam Pilpres 2019 nanti.

Di luar Partai Golkar, partai-partai Islam – di luar PKS yang sudah merapat ke Gerinda – juga masih mungkin membentuk Poros Ketiga. Suara PAN, PKB dan PPP juga sudah cukup mengusung calon misal Muhaimin – Zulkifli Hasan atau Zulkifli Hasan – Muhaimin atau memajukan tokoh lain. Dengan kata lain masih terbuka beberapa peluang untuk menghadirkan poros ketiga.

Dengan demikian, merapatnya Partai Demokrat ke kubu Presiden Joko Widodo bukan berarti pupus sudah hadirnya poros ketiga dalam Pilpres 2019 nanti.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here