Meski Digoyang Kiri-Kanan, Rini Tak Goyah di Sisi Jokowi

0
256
Istimewa

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah gonjang-ganjing arus  kuat memojokkan Rini Soewarno agar didepak dari kabinet, oleh pihak-pihak yang tidak suka sepak terjangnya di Kementerian BUMN, hingga saat ini Presiden Jokowi tetap tidak bergeming.  Jokowi lebih percaya pada Rini yang dianggapnya profesional dan mensterilkan BUMN agar tidak menjadi sapi perah partai atau politisi.

Kita jadi teringat apa yang pernah dulu dikatakan oleh Presiden Jokowi ketika memilih Rini Soewarno untuk  posisinya di Kementerian BUMN. Jokowi pernah bilang di halaman Istana, Rini itu orangnya professional. Dia kaya pengalaman di perusahaan besais, pekerja keras dan juga pernah menjadi ketua tim transaksi. Rini orangnya lincah, cepat bahkan super cepat dalam melaksanakan tugasnya. (26/10/14)

Saat itu, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Rini Mariani Soemarno sebagai ketua tim transisi. Apa alasan Jokowi memilih mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu? Menurut Jokowi lagi, pertama senioritas. Dia  bekas menteri. Sangat kompeten di bidangnya. Selain itu, Bu Rini punya pengalaman di bidang korporasi swasta dan pengalaman pemerintah yang gabungan keduanya ini penting (Senin, 4/8/2014).

Bahkan, Jokowi Jokowi menampik penunjukkan Rini sebagai ketua tim transisi atas dasar kedekatan Rini dengan partai asalnya, yakni Partai PDI Perjuangan. Dia yakin Rini bekerja baik tanpa bisa ditawar kepentingan pihak lain (Senin, 4/8/14).

Singkat kata, begitu banyak pujian Jokowi terhadap Rini Soewarno mengenai prestasi kerjanya di pemerintahan.

Namun, belakangan, Menteri BUMN Rini Soewarno sering dituding menjuali aset-aset negara dengan jalan memprivatisasi BUMN. Kabar miringnya, setelah menempati posisinya yang dianggap “basah” oleh berbagai kalangan yang tidak suka dengan cara-cara Rini mengelola BUMN, belakangan dia  dituding semakin menjauhi Megawati dan PDIP. Istilahnya, kacang lupa kulit.

Tudingan ini, konon bermula ketika Rini mulai membenahi BUMN tidak lagi menempatkan orang-orang PDIP di posisi-posisi ‘basah’ pada BUMN. Tudingan lainnya juga bergulir,  Rini dianggap lebih dekat dengan para taipan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Paling belakangan sekali, dengan dipecatnya dua petinggi Pertamina yakni, Dirut Dwi Sucipto dan Wadirut Ahmad Bambang, membuat isu semakin melebar yang dihubungkan dengan rencana pembentukan Holding BUMN. Alasan pemecatan Dwi dan Bambang karena dianggap keduanya tidak membuahkan sinergi kerjasama yang baik. Dan, hal ini akan bisa merugikan perjalanan Pertamina ke depan. Padahal, selagi Dwi Sucipto belum didampingi wadirut Bambang, menurut beberapa pengamat, kinerjanya tergolong baik. Apalagi tidak terdengar adanya korupsi yang dilakukan oleh dwi selagi menjabat Dirut.

Tetapi, pada September 2015, Sekretaris Perusahaan PT. Pertamina (Persero) Wisnuntoro mengungkapkan kerugian perusahaan pelat merah tersebut berkisar Rp15,2 Triliun. Angka itu bertambah Rp2,7 triliun dibanding dengan kerugian awal Juli lalu sebesar Rp12,5 Triliun. Pasalnya, publik tahu bahwa Pertamina menaikkan harga BBM bersubsidi ditengah harga minyak dunia sedang turun. Maka aneh kalau Pertamina mengaku merugi sampai belasan triliun rupiah.

Koordinator Energi Indonesia Agung Sanjaya bahkan memberikan keterangan, bahwa kinerja Pertamina di bawah kepemimpinan Dwi Soetjipto terkesan amburadul dan tidak cakap me-manage perusahaan BUMN terbesar itu. Jauh dibanding dengan kepemimpinan Direksi Pertamina sebelumnya (23/9).

Kabar tidak sinkron-nya komunikasi antar Direksi Pertamina menunjukan Dwi Soetjipto tidak punya leadership sebagai Direktur Utama Perusahaan. Hubungan yang buruk dengan perusahaan energi lainnya yaitu PLN terkait dengan soal penetapan harga jual gas menjadi catatan minimnya kemampuan negosiasi Dwi Soetjipto. Ditambah pula dengan  kritik pedas Menteri Perhubungan Jonan terkait mahalnya harga avtur Pertamina membuat wajah Pertamina semakin kusam. “Mimpi menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi kelas dunia semakin ‘jauh panggang dari api’ kalau manajemen Pertamina masih seperti seperti sekarang,” jelasnya.

Agung Sanjaya menilai,  persoalan yang muncul di Pertamina saat ini adalah murni karena factor kepemimpinan Dwi Soetjipto yang lemah dan kurang piawai. Bahkan ada dugaan Dirut Pertamina sekarang lebih banyak berpolitik ketimbang mengurusi perusahaan. Jika kondisi ini berlangsung lama, kami khawatir kinerja perusahaan energi ini kian terpuruk.

Saat ini, yang menjadi sorotan publik pasca didepaknya Dirut Pertamina Dwi Sucipto dan wakilnya, Ahmad bambang adalah isu terkait skenario Rini dalam upayanya menguasai kontrak migas sampai dengan 2020 untuk Blok Semelu, Blok Masela, Blok Mahakam, Blok Madura, dll.

Dibentuknya jabatan Wadirut Pertamina, juga menjadi tanda tanya besar masyarakat, karena sebelumya Dirut tidak memiliki wadirut. Keputusan Rapat pemegang saham BUMN tajir ini bahkan dilakukan tanpa menyertai Board Of Direction (BOD) Pertamina, di mana saat itu Dwi Sucipto sedang berada di luar negeri. Adanya dua matahari kembar di tubuh Pertamina itu, belakangan membuat satu sama lain saling tak akur. Ahmad Bambang sang wadirut yang merupakan orang lama (Direktur Pemasaran) yang diisukan orangnya Ari Soewarno, kakaknya Rini yang mantan Dirut Pertamina juga. Ari Soemarno sendiri pernah menjabat direktur utama PT Pertamina sebelum direksi yang baru di bawah kepemimpinan Dwi Sutjipto saat ini.

Setelah Dwi Sucipto didepak bersama bambang, Rini masih mengangkat Yenni yang juga bekas anak buah kakaknya, Ari Soewarno, sebagai Plt Direktur Utama Pertamina yang baru. Sebelumnya, Yenny pun disusupkan ke dalam jajaran Direksi Pertamina oleh Rini.

“Ternyata Yenni anak didik Ari Soemarno,” ungkap Uchok Sky Khadafi Pengamat politik anggaran dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra)  dalam diskusi bertajuk ‘Prospek Migas Nasional di Bawah Direksi Baru Pertamina’ di restoran Dapur Selera, Tebet, Jakarta di penghujung November 2014 lalu.

Opini yang berkembang di masyarakat mengatakan, sejak menjadi menteri, Rini menjauh dari PDIP.  Rini Soemarno adalah menteri perdagangan dan perindustrian di era Presiden Megawati. Sebelum menjadi Menteri BUMN, Rini sangat dekat dengan Megawati. Namun setelah menjadi menteri Jokowi, Rini bersikap profesional dan tidak lagi mengikuti maunya partai PDIP apalagi si nyonya besar Megawati.

Rini belajar dari pengalaman sebelumnya bersama Megawati. Banyak BUMN dijual dan kebijakan pemutihan dana BLBI bermasalah sampai sekarang. Sebagai seorang menteri BUMN, Rini harus profesional mengelola aset negara sebesar 4.600 triliun rupiah. Dalam kacamata Rini, BUMN harus memberikan keuntungan bagi negara. Untuk mengelolanya harus benar-benar mandiri, lepas dari gangguan partai apalagi jika adanya intervensi partai. ( E-mail: lahagu@gmail.com).

Ketika namanya dimasukkan dalam bursa kabinet, Rini juga sempat menuai penolakan dari sejumlah kalangan. Mereka berdalih, Rini bukan sosok yang bersih. Orang dekat dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri ini, diduga terlibat sejumlah kasus. sebelumnya juga diberitakan, mantan Menperindag Kabinet Gotong Royong ini, ternyata juga tercatat pernah ‘digarap’ tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Pemeriksaan terhadapnya terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik gula PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), perusahaan BUMN. Tidak berhenti sampai di situ, Rini juga pernah diperiksa oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Dia ditengarai ikut berperan dalam proses imbal dagang itu, yang diduga telah terjadi kerugian negara.

Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional itu disebut oleh DPR melakukan pelanggaran Undang-undang Pertahanan dan Undang-undang APBN. Hingga kini Rini masih belum bisa dikonfirmasi perihal dugaan-dugaan ini.

Jika semua muara kasus di atas dituduhkan kepada Rini Soewarno adalah benar, lantas mengapa hingga saat ini dia masih tetap bertengger di samping Jokowi?

Sampai-sampai, dalam siaran persnya, Guru Besar Institut Teknologi Surabaya Prof. Dr. Ir. Mukhtasor yang juga anggota Dewan Energi Nasional (2009-2014) pun angkat bicara secara tegas menyerukan Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno dan jajaran Komisaris Pertamina.

Menurut  Mukhtasor, kegaduhan di Pertamina telah berlangsung kronis menahun. Namun antiklimaks yang terjadi Jum’at kemarin menyajikan bukti jelas bahwa Kementrian BUMN gagal menciptakan tatakelola BUMN yang baik. “Rekrutmen Komisaris Pertamina juga gagal menempatkan orang-orang yang benar-benar mandiri dan konsisten,” tuding Muktasor dalam siaran pers yang diterima nusantara.news, Sabtu (4/2) kemarin.

Bahkan Mukhtasor menilai pencopotan Dirut Pertamina semena-mena justru ketika prestasi Pertamina naik dan bergerak menuju posisi yang ditempati perusahaan migas internasional. Pembubaran Petral, transformasi dan efisiensi, program pembangunan kilang untuk peningkatan kemandirian energi, kinerja dan prestasi finasial, keberhasilan BBM nasional satu harga dan sejumlah keberhasilan lain seharusnya mendapatkan apresiasi Pemerintah,” ujar Mukhtasor.

Memecat Dirut dan Wadirut karena dianggap tidak ada keharmonisan hanyalah alasan yang diada-adakan. “Kalau alasan  pencopotan adalah ketidakkompakan antar direksi, justru Kementrian BUMN dan Komisaris dalam hal ini yang mestinya paling bertanggungjawab,” beber Mukhtasor.

Ketidak-kompakan itu terjadi, jelasnya Mukhtasor, setelah adanya restrukturisasi organisasi. Posisi Wakil Direktur Utama adalah posisi yang diada-adakan. Bahkan karena alasan strategis perusahaan, apalagi alasan kepentingan negara. Buktinya, sambung Mukhtasor, ketika Direktur Utama bisa didongkel, posisi Wakil Direktur Utama itu dihapus atau setidaknya sampai kini dibiarkan tanpa pejabat pelaksana tugas. Padahal posisi Wakil Direktur Utama itu adalah kreasi yang umurnya baru tiga bulan. Sekarang dikosongkan. []

 

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here