Meski tak Bergigi, DPD Tetap Diperebutkan

0
76
Sidang Paripurna DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/4) berlangsung ribut karena MA salah ketik putusan. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/aww/17.

Nusantara.news, [Lokasi] – Keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) kembali menjadi sorotan bukan karena prestasi tapi kisruh internal. Kini, lembaga yang diharapkan menyuarakan aspirasi rakyat daerah itu terancam perpecahan sebagai buntut dari kisruh sidang paripurna (Selasa, 4/4) dini hari yang memunculkan Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai ketua DPD RI yang baru.

Dua kubu berseteru, yakni kubu OSO yang mengklaim sebagai pimpinan baru DPD RI dan di kubu lain ada GKR Hemas yang menanggap kepemimpinan OSO tidak sah

Hemas berpendapat, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 38/P/Hum/2016 dan putusan MA Nomor 20 P/Hum/2017 telah membatalkan Tata Tertib DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan tata tertib DPD Nomor 1 Tahun 2017. Sehingga, secara otomatis, masa jabatan pimpinan Ketua DPD kembali menjadi 5 tahun. Sementara OSO  yang juga Ketua Umum DPP Hanura ini tetap menyatakan dirinya sebagai ketua DPD RI yang sah karena dipilih oleh anggota melalui sidang paripurna DPD RI.

Sebegitu penting dan strategiskah DPD RI sehingga dua tokoh itu harus gontok-gontokan?

Menilik kebelakang soal sejarah lahirnya DPD RI. Awalnya, muncul wacana dari diskusi kelompok masyarakat termasuk para akademisi tentang perlunya lembaga guna memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah. Intinya, lembaga itu diharapkan mampu menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat daerah di tingkat pusat.

Maka, MPR RI membentuk DPD RI. Pembentukan DPD RI ini dilakukan melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada bulan November 2001.

Sejak perubahan itu, maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. pada 1 Oktober 2004, ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah 128 anggota DPD hasil Pemilu 2004.

Belakangan, keberadaan DPD sempat dipertanyakan kembali, karena peran dan fungsinya terbatas sehingga dianggap hanya pemborosan keuangan negara.

Sebagian kalangan menilai ada ketimpangan fungsi dan kewenangan DPD dan DPR. Peran DPD timpang dan tidak menentukan, padahal kedudukannya sama-sama sebagai lembaga Negara. Bahkan, anggota DPD dipilih langsung oleh rakyat tidak mewakili partai.

UUD 1945 hasil amendemen IV (Sidang Tahunan MPR 11-11 Agustus 2002) menyebutkan DPD dapat mengajukan kepada DPR RI rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu juga ikut membahas dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terkait bidang itu.

Sementara dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (biasa disebut MD3) merinci fungsi, wewenang, dan tugas, sebagaimana UUD 1945.

Tak urung, Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta 5-6 Februari 2016 lalu merekomendasikan agar DPD dibubarkan jika kewenangan dan tugas pokoknya tak berubah.

Meskipun anggota DPD dari Bali, Gede Pasek Suardika, menilai keinginan pembubaran DPD itu sebagai bentuk kecintaan dan perhatian dari masyarakat. Karena, untuk menjadi anggota DPD dibutuhkan dukungan suara rill dari masyarakat.

“Wacana itu sebagai bentuk cinta kepada DPD. Untuk menjadi DPD tidak mudah, butuh ratusan ribu bahkan jutaan suara masyarakat. Pertanyaannya, ada tidak suara sebanyak itu diberikan rakyat kepada lembaga parlemen lainnya. Artinya, aspirasi rakyat begitu besar yang harus diperjuangkan,” kata mantan politikus Partai Demokrat ini.

Terlepas dari itu semua, tampaknya jabatan sebagai anggota DPD apalagi pimpinan masih menjadi incaran. Konon, ada nilai strategis yang bisa diperoleh sebagai anggota DPD. Misalnya, kedekatan dengan pejabat daerah dan pusat. Tentu saja, kedekatan itu bagi oknum DPD yang “nakal” bisa dijadikan sarana untuk ajang kolusi dan korupsi.

“Sebenarnya, anggota DPD tidak punya kewenangan untuk mengatur pejabat atau proyek. Tapi untuk dekat dengan pejabat memang memungkinkan karena tugas, tapi kalau untuk memanfaatkan itu sebagai cari proyek dan lainnya, itu tergantung orangnya. Makanya, jangan heran kalau kemarin ada pimpinan DPD yang ditangkap KPK,” tutur H. Pardi, mantan anggota DPD RI asal DKI Jakarta periode 2009-2914 kepada Nusantara.news.[]  

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here