Mesra dengan Investor China, Presiden Jokowi Depak JPMorgan

0
223
People stand inside of JPMorgan Chase & Co. headquarters in New York, U.S., on Wednesday, Oct. 10, 2012. JPMorgan Chase & Co. is scheduled to release earnings data on Oct. 12. Photographer: Peter Foley/Bloomberg

Nusantara.news, Jakarta – Apa langkah Sri Mulyani pasca didepaknya JPMorgan Chase Bank sebagai mitra Pemerintah Indonesia? Apa yang menjadi pertimbangan JPMorgan  yang sebelumnya memberikan peringkat underweight, mendadak menaikkan peringkat ekuitas menjadi neutral? Sebuah keputusan yang tidak tulus? Bisa jadi,  Sri Mulyani masih meragukan niat baik JPMorgan.

Langkah Sri Mulyani memecat JPMorgan, dinilai beberapa pengamat,  tergolong berani. Masalahnya, JPMorgan Chase Bank –yang berkantor pusat di New York– adalah salah satu dari empat bank besar  di AS yang memiliki reputasi internasional, yang juga merupakan konsultan perbankan bagi banyak negara dan para juragan investor kelas dunia.  JPMorgan menjadi rujukan bagi para investor yang ingin membenamkan uangnya di berbagai negara belahan dunia.

Jika peringkat ekuitas Indonesia diturunkan menjadi underweight akan beresiko terhadap dunia investasi dan pasar modal Indonesia. Menurut Sri Mulyani, keputusan JPMorgan tidak fair. Karena, di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia masih tergolong stabil. Penurunan peringkat tersebut bakal menguncang sistem keuangan nasional. Efeknya, Para juragan uang  bisa mengurungkan niatnya berinvestasi di Indonesia gara-gara turunnya peringkat ke posisi underweight.

Keberadaan JPMorgan di Indonesia ditunjuk sebagai dealer resmi pemerintah menjual  Surat Utang Negara (SUN), peserta lelang SBSN pemerintah, joint lead underwriter Global Bonds dan bank persepsi untuk penerimaan negara. Lembaga perbankan ini juga menjadi rujukan para investor yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia.

Setelah menerbitkan hasil riset “Trump Forces Tactical Changes”, JPMorgan menyarankan agar investor untuk berpikir membeli surat utang dari negara lain yang lebih baik. Alasannya penurunan peringkat karena resiko yang cukup besar di pasar Asia Pasifik.

Spekulasi yang berkembang, keputusan menurunkan peringkat dari overweight menjadi underweight terhadap Indonesia karena mendapat tekanan dari kebijakan Donald Trump. Salah satu tujuannya agar para juragan uang itu (investor AS) kembali membawa modalnya untuk ditanam di negaranya sendiri. Itu artinya, memberikan kesan bahwa iklim investasi di Indonesia tidak kondusif.

Sri Mulyani sangat menyakini akan dampak dari ulah JPMorgan yang dikatakannya akan menguncang sistem keuangan nasional karena itu ia memecatnya. Hanya saja, sekarang bagaimana ia memformulasikan lagi apa yang telah diputuskan.

Karena, jujur saja, dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 yang  dipatok pada angka 2,41 persen dari total Produk Domestik Bruto atau setara dengan Rp 330,2 triliun, Pemerintah harus mencari penambalnya. Dengan cara apa?  Menjual SUN tentu saja membutuhkan kepercayaan dari para investor. Kadung JPMorgan sudah menebar tidak kredibelnya kondisi keuangan di APBN 2017 kepada kalangan investor, apakah mungkin investor bisa percaya lagi dengan perubahan peringkat ekuitas Indonesia dari underweight ke neutral?

Di lain masalah, pemerintah juga harus memikirkan mencari solusi untuk penyelesaian utang luar negeri Indonesia ang kian menggunung.  Berdasarkan laporan  terakhir  Bank Indonesia Per April 2016, utang luar negeri Indonesia tercatat sebesar USD 318,97 miliar atau setara dengan Rp 4.254 triliun. (kurs hari itu). Angka utang ini naik dibanding bulan sebelumnya atau Maret 2016 yang tercatat hanya USD 315,98 miliar.

Pemerintah bakal berhutang lagi demi menutupi tagihan utang yang sudah jatuh tempo. Ini skema gali lubang tutup lubang. Sebelumnya Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia, mengatakan di tahun 2017 ini pemerintah masih akan berutang untuk membayar bunga utang luar negeri. Hal ini dibuktikan dengan jumlah defisit primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 sebesar Rp109 triliun.

Angka tersebut lebih rendah dari yang sebelumnya yakni Rp111,4 triliun. Maka, dalam pengelolaan anggaran untuk tahun depan harus berhati-hati agar tidak membengkak dari segi utang yang disebabkan karena defisit anggaran yang melebar. “Kita akan kembali utang tahun 2017 untuk bayar bunga utang dan investasi,” kata Sri Mulyani.

Dengan pembiayaan utang yang cukup besar tersebut, maka untuk asumsi defisit anggaran tahun 2017 ini diasumsikan sebesar 2,41% atau setara dengan Rp330,2 triliun. Surat Berharga Negara (SBN) akan diterbitkan sebesar Rp400 triliun.

Di dunia lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, nama Sri Mulyani memiliki reputasi yang tinggi. Apalagi dia pernah menduduki posisi strategis sebagai salah satu direktur pelaksana Bank Dunia. tentu saja akan sangat lancar jika pemerintah Indonesia hendak meminjam uang lagi. Tetapi, apalah artinya jika uang hasil pinjaman tersebut digunakan kembali untuk menutupi hutang lagi.

Dan, satu hal lagi, bagaimana kedekatan Sri Mulyani dengan lembaga-lembaga keuangan dunia Barat pasca dipecatnya JPMorgan, sementara lembaga perbankan ini juga merupakan salah satu produk lembaga keuangan Barat. Dengan kata lain, Sri Mulyani,  yang dianggap sebagian kalangan, merupakan produk neolib, justru sekarang ‘memusuhi’ JPMorgan,  instrumen lembaga keuangan dunia  yang jelas-jelas produk neoliberal.

Posisi Sri Mulyani seakan pincang di pemerintahan Presiden Jokowi. Pemecatan JPMorgan tentu saja sepengetahuan Presiden Jokowi. Spekulasi yang berkembang, itu karena Presiden Jokowi sedang mesra-mesranya dengan RRT. Soal JPMorgan bisa jadi dianggap persoalan kecil oleh Jokowi karena melihat antusiasme yang begitu besar pihak RRT bakal besar-besaran berinvestasi di Indonesia di masa mendatang.

Dengan posisinya saat ini, Sri Mulyani bisa jadi bakal mengalami kesulitan sendiri. Sebagai akademis bagian dari produk neolib toh dia depak juga JPMorgan sebagai perpanjangan tangan Amerika. Sementara, koleganya, Rini Suwarno justru menjadi bagian penting  yang dianggap oleh sebagian orang sebagai  perpanjangan tangan para taipan, yang juga rajin memprivatisasi BUMN.

Liu Cheng, Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal Kamar Dagang dan Industri Tiongkok di Indonesia, mengatakan di Jakarta (18/1), hingga Oktober 2016, investasi Tiongkok di Indonesia sebesar 1,58 miliar dollar AS. Angka ini naik 200 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu.

“Data itu berdasarkan laporan dari perusahaan-perusahaan Tiongkok yang juga terdaftar di Tiongkok. Sementara tidak sedikit perusahaan Tiongkok yang terdaftar di Singapura atau Hongkong kemudian berinvestasi di Indonesia. Jadi, sebenarnya angkanya bisa lebih besar,” ujar Liu Cheng.

Utang negara RI yang terus menumpuk memang tidak menyehatkan keuangan negara. Begitu pula dengan pengelolaan fiskal yang dilakukan oleh kementerian keuangan saat ini dinilai banyak kalangan sudah sangat memperihatinkan. Surat Berharga Negara pun (SBN)  sudah menggunung. Hal ini beresiko  terjadinya guncangan keuangan negara di masa depan yang akan menjadi ancaman serius bagi bangsa dan negara ini.

“Saat ini, kami sangat prihatin terhadap bangsa dan negara ini melihat cara-cara pemerintah di dalam mengelola fiskal. Pemerintah seperti kehilangan akal dalam menyehatkan fiskal selain dengan jalan menumpuk utang. Lihat saja, sekarang ini pemerintah sedang gali lubang tutup lubang,” ungkap Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan, politisi Partai Gerindra, beberapa waktu lalu.

Heri Gunawan menambahkan, kontribusi Surat Berharga Negara (SBN)  terhadap total pembiayaan utang rata-rata sudah mencapai 101,8 persen per tahun. Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran RAPBN 2017 mencapai 103,3 persen per tahun. Fakta ini memperlihatkan lubang resiko fiskal yang kian menganga. Dari struktur kepemilikan SBN domestik yang diperdagangkan, yang paling miris, kata Heri, tren kepemilikan asing terhadap surat utang pemerintah cenderung meningkat. Pada 2011 saja porsi kepemilikan asing 30,5 persen. Melonjak 39,2persen pada 2016. Risikonya adalah ancaman pembalikan dana secara tiba-tiba dalam jumlah besar yang bisa berdampak sistemik perekonomian negeri ini dan jelas mengancam kestabilan perekonomian nasional.

“Agresivitas penerbitan SBN dapat memicu perang suku bunga perbankan dan pengetatan likuiditas. Akibatnya, perbankan akan tetap menawarkan suku bunga deposito di level yang tinggi meski suku bunga acuan terus diturunkan,” ujar Heri menambahkan.

Dan yang justru menyedihkan saat ini, ujar Heri, pembayaran bunga utang telah mencapai Rp221,2 triliun pada 2017. Itu artinya telah terjadi kenaikan 15,8 persen dari target APBNP 2016 yang sebesar Rp191,2 triliun. Jumlah itu setara dengan 40 persen alokasi belanja non K/L. “Kita tidak lagi berharap banyak untuk pencapaian program kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi riil dari cara-cara pengelolaan fiskal seperti itu,” ujarnya.

Sebetulnya yang diharapkan dari pemerintah adalah mampu menghadirkan solusi atas defisit anggaran yang makin membahayakan dengan kebijakan fiskal yang kredibel. Tapi ironisnya, dalam 5 tahun terakhir realisasi defisit anggaran cenderung meningkat. Karena penyebabnya, rata-rata realisasi belanja tumbuh di kisaran 5 persen. Sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh di kisaran 3 persen.

APBN 2017 kembali menjadikan hutang sebagai sumber pemasukan defisit yang semakin membesar. Perlu dipahami bahaya hutang bagi kedaulatan, kemandirian pembangunan, dan fundamental ekonomi bangsa.

Dampak kenaikan utang dan pembayaran cicilan dengan bunga akan terus dirasakan oleh bangsa ini, dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pertama, dalam jangka pendek, khususnya alokasi anggaran, akan terjadi alokasi yang salah dan menyebabkan ketimpangan. Alokasi yang timpang terjadi karena, harusnya APBN digunakan untuk prioritas belanja public demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan, justru uang habis digunakan untuk membayar utang. Ketimpangan terjadi karena, bunga utang hanya menguntungkan pemilih surat utang dan Negara debitur.

Sedangkan upaya distribusi keadilan guna menjalankan mandatory spending justru gagal. Ketimpangan masih terjadi antara si kaya dan si miskin, karena uang APBN tidak didistribusikan sesuai prioritas karena kalah oleh kewajiban membayar utang. Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bila posisi utang Indonesia selalu naik maka akan membahayakan APBN. Pemerintah akan terhambat untuk mengarahkan belanja ke arah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan mendorong perekonomian secara umum. Akhirnya belanja produktif pemerintah jadi terbatas.

Di samping itu, kredibilitas APBN juga akan menjadi pertanyaan investor. Lembaga rating internasional seperti Standard & Poor’s, Moody’s dan Fitch akan menyoroti buruknya kondisi fiscal yang ditangani pemerintah. Ini juga akan menyulitkan pemerintah untuk menarik investasi. “Saat keseimbangan primer memburuk, mungkin ada persepsi lembaga rating itu akan melihat bayar bunga utang saja belum bisa apalagi bayar pokoknya,” jelasnya lagi.

Dalam jangka menengah, utang pemerintah akan semakin memberi ketergantungan yang menakutkan bagi APBN. Pembayaran utang pokok dan cicilan justru akan semakin membebani APBN. Di sisi lain, pemerintah kian sulit memungut pajak. Tax amnesty sebagai solusi pemerintah pun hingga saat ini belum berhasil. Alokasi APBN untuk membayar bunga utang pun akan melanggengkan riba yang merapuhkan pembangunan.

Dari sisi pendapatan negara yang lambat, ditambah dengan belanja pemerintah yang terus meningkat, dampaknya yaitu defisit yang terus tinggi. Solusi tercepat untuk memangkas defisit bagi pemerintah adalah dengan utang. Utang yang terus ditimbun akan beresiko kritis dan ekonomi yang tidak kuat menghadapi krisis global. Seperti bola salju, membesar dan pasti akan hancur karena berlebihan.

Dalam jangka panjang yang paling ditakutkan adalah ekonomi dan keuangan APBN kita sangat tergantung kepada asing. Sehingga, kebijakan ekonomi dan pengelolaan kemajuan dapat disetir oleh asing. Misalnya, jika jatuh tempo dan tidak bisa membayar cicilan dan bunga, maka negara secara mudah akan tergadaikan untuk membayar hutang. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here