Mewaspadai Pasal Tuntutan Jaksa Terhadap Ahok

0
659
Basuki Tjahaja Purnama memasuki ruang sidang PN Jakarta Utara, Selasa (4/4).

Nusantara.news, Jakarta – Selasa (11/4) depan, Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan kembali menggelar sidang perkara penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Agenda persidangan nanti, sebagaimana dijelaskan Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Utara yang mengadili Ahok, Dwiarso Budi Santiarto, adalah pembacaan tuntutan (requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum. Kemudian, dalam sidang selanjutnya, giliran Ahok yang membacakan pembelaan (pledoi).

Setidaknya, setelah pembacaan pembelaan Ahok itu, masih ada dua kali sidang lagi sebelum pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, yakni penyampaian replik dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan duplik dari terdakwa. Dwiarso menargetkan, dapat mengetuk palu keputusan pada akhir Mei 2017.

Persoalannya sekarang pasal manakah yang akan digunakan JPU dalam Surat Tuntutannya. Seperti diketahui, Ahok telah didakwa dengan dakwaan alternatif antara Pasal 156 huruf (a) KUHP atau Pasal 156 KUHP karena diduga melakukan penodaan agama.

Pasal 156 mengatur tentang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan Pasal 156 huruf (a) mengatur penodaan agama yang dianut di Indonesia. Ancamannya pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Dakwaan alternatif ini menguntungkan posisi JPU, sebab salah satu saja dari dua dakwaan itu yang terbukti, dan majelis dapat diyakinkan hakim bahwa memang Ahok melakukan perbuatan pidana, maka vonis bersalah bisa langsung dijatuhkan. Berbeda dengan jenis dakwaan kumulatif, karena semua pasal yang didakwakan harus terbukti pelanggarannya. Terdakwa didakwakan dengan beberapa tindak pidana sekaligus, dan semuanya mesti diperiksa di muka persidangan, karena setiap tindak pidana tersebut berdiri sendiri.

Saat ini JPU sedang ngebut menyelesaikan proses pembuatan Surat Tuntutan yang akan dibacakan Selasa nanti. Tuntutan itu berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan JPU tentang kesalahan terdakwa.

Sebuah sumber Nusantara.news yang dekat dengan kejaksaan menginformasikan, JPU berada dalam tekanan dalam menyusun tuntutan. Tekanan tersebut adalah mendesak JPU agar perbuatan pidana yang terbukti adalah yang diatur Pasal 156 KUHP, bukan pasal 156 huruf (a) tentang penodaan agama.

Ketika ditanya siapa yang menekan, dia tidak mengungkapkan. “Tetapi, aroma intimidasi sangat kental”, ujarnya.

Dugaan intimidasi tersebut bisa jadi dikait-kaitkan dengan Jaksa Agung M. Prasetyo berasal dari Partai Nasdem, yang notabene adalah pengusung Ahok dalam Pilkada Jakarta ini.

Berbeda dengan penegak hukum lain, seperti polisi, jaksa tidak memiliki wewenang diskresi, di mana dia bisa bertindak atas penilaiannya sendiri. Sesuai Pasal 2 Ayat (3) UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ”Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan”.

Mantan Jampidsus Antonius Sujata mengatakan, seorang penuntut umum yang duduk bersidang di pengadilan,  pada saat itu dia tengah mengemban tugas mengganti jaksa agung. Penuntut umum, disebutnya sebagai personifikasi dari pribadi jaksa agung.

Proses penangangan perkara Ahok di Kejaksaan Agung memang terkesan aneh. Misalnya, Kejaksaan menerima pelimpahan perkara tahap dua dari Bareskrim Polri pada 1 Desember 2016, dan dalam tempo dua jam langsung dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Biasanya proses ini agak lama, karena harus melalui pengkajian mendalam oleh Jaksa Peneliti.

Kejaksaan sejak beberapa hari sebelumnya memang sudah ancang-ancang dengan menyiapkan Jaksa Peneliti. “Seingat saya 9-10 jaksa peneliti,” ujar Jampidum Noor Rachmad di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (25/11).

Tampaknya Kejaksaan Agung tak mau lama-lama memegang bola panas itu, mengingat pengalaman Mabes Polri yang menjadi sasaran unjuk rasa agar menetapkan Ahok sebagai tersangka. Tidak diketahui, bagaimana cara kerja 10 Jaksa Peneliti itu dalam mengkaji berkas perkara Ahok. Namun, yang pasti, pelimpahan perkara dalam tempo dua jam itu adalah rekor dunia tercepat.

Apakah keanehan penanganan ini menunjukkan indikasi yang menguntungkan Ahok, tunggu saja apa bunyi Surat Tuntutan Jaksa dalam sidang, Selasa depan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here