Tantangan Wilayah Perbatasan (2)

Mewujudkan Integrasi antar Sektor

0
224
Pulau Senoa, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri.

Nusantara.news, Jakarta – Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki posisi geostrategis yang sangat unggul di lintasan jalur pelayaran internasional. Dalam konteks dinamika tersebut, sudah sepatutnya perumusan kebijakan kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional segera dilaksanakan dengan cepat dan tepat. Pencapaian target dari perumusan kebijakan ini, yakni tersusunnya kebijakan strategi pengamanan wilayah nasional yang dapat dijadikan landasan implementasi strategi pertahanan keamanan dan pengembangan wilayah kawasan perbatasan.

Bangsa Indonesia harus peka di dalam membaca munculnya ancaman dan gangguan lain yang mungkin dihadapi di masa mendatang, serta dapat mendeteksi secara dini sumber-sumber datangnya ancaman tersebut. Ancaman dan gangguan yang dimaksud antara lain meliputi kejahataan lintas negara, seperti penyelundupan, illegal fishing, pencemaran dan perusakan ekosistem, aksi radikalisme, imgran gelap, pembajakan/perampokan, konflik komunal dan dampak bencana alam.

Perkembangan yang dihadapi NKRI di masa mendatang, baik masalah politik, hukum, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, sudah semakin multi kompleks. Untuk itu, dibutuhkan suatu konsep pertahanan dan keamanan di segala bidang kehidupan secara komprehensif yang mampu mengontrol seluruh wilayah, di samping mampu mendayagunakan sumber-sumber alam yang ada yang selama ini selalu dalam incaran bangsa lain.

Kekayaan yang dikandung laut Indonesia sangat besar. Namun, sampai saat ini, kekayaan laut Indonesia yang sudah tereksplorasi belum bisa dikatakan mampu untuk memenuhi kesejahteraan bangsa Indonesia. Banyak negara asing yang menjarah ikan di perairan Nusantara yang hasilnya dibawa keluar.

Dengan berbagai gebrakan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Puji Astuti, memang terjadi penurunan statistik illegal fishing. Namun, upaya itu dinilai belum cukup, karena masih belum banyak nelayan kita yang memasuki perairan tangkap ikan, karena masih tumpang tindihnya peraturan perbatasan perairan daerah tangkapan. Dengan kata lain, dengan lautan Nusantara yang begitu luas, nelayan kita masih belum tersejahterahkan kehidupannya.

Sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk memujudkan kesejahteraan, ketentraman dan keamanan bagi bangsa Indonesia yang harus dimanifestasikan lewat pembinaan wilayah demi menciptakan ketahanan nasional yang maksimal dan efektif.

Sebab, potensi kekayaan laut Indonesia yang melingkupi seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan dan keutuhan wilayah nasional Indonesia, sekaligus sebagai faktor penentu terwujudnya kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya bangsa dalam kesatuan pertahanan dan akhirnya juga kesatuan pengamanan yang mantap. Penguasaan yang efektif terhadap wilayah perairan dan perbatasan, oleh karenanya, merupakan modal dasar pembangunan nasional.

Sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia, kemampuan pertahanan nasional di  wilayah  laut dan   udara  tentunya   harus menjadi   perhatian   yang   serius   untuk   ditingkatkan,   terutama kemampuan  mobiltas  nasional  dengan  transportasi  (darat,  laut  dan  udara)  dan  logistik  terpadu dalam pangkalan dan pertahanan di laut wilayah (teritorial sea) , hingga ke laut lepas.

Menurut DR Ir Agus Puji Prasetyono, M.Eng., Staf Ahli Menteri Bidang Relevansi dan Produktivitas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, pemerintah dalam upaya menata wilayah perbatasan selalu berpedoman pada meningkatkannya kesejahteraan dengan memaksimalkan pengelolaan terhadap kekayaan-kekayaan laut, sehingga merubah hukum laut yang bersifat “unidimensional” menjadi “pluridimensional” yang sekaligus merombak filosofi dan konsepsi hukum laut masa lalu.

Terbentang 17.504 pulau di Indonesia di mana 92 diantaranya adalah pulau-pulau kecil yang dijadikan sebagai titik dasar dan referensi untuk menarik garis pangkal kepulauan yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga di wilayah laut yang tersebar di 10 provinsi.

Dari sekitar 500 kabupaten di Indonesia, terdapat 26 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang merupakan kondisi geografis yang dipakai sebagai dasar-dasar konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut yang tercantum dalam United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea. Dalam Unclos 1982 diakui bahwa Indonesia sebagai Negara Kepulauan, maka secara otomatis sesuai ketentuan di atas, wilayah perairan Indonesia yang tadinya merupakan bagian dari laut lepas kini menjadi wilayah kedaulatan wilayah perairan Indonesia.

Kondisi existing pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar selama ini belum terintegrasi secara efektif. Setiap instansi cenderung berjalan berdasarkan kepentingan masing-masing dan mengabaikan integrasi. Hal ini antara lain terjadi pada soal batas wilayah kedaulatan Indonesia dengan negara tetangga.

Isu perbatasan yang kembali mencuat adalah konflik dengan Malaysia di Ambalat, Kalimantan Timur. Indonesia juga harus menghadapi Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Bukan itu saja, paling tidak lima lagi batas wilayah lain yang masih perlu kesepakatan dengan negara tetangga.

Beberapa media mensinyalir pada awal tahun 2016 terjadi pencaplokan wilayah perbatasan oleh Timor Leste. Hal ini menggambarkan bahwa di wilayah selatan, Indonesia juga mengalami persoalan tentang garis batas dengan negara tetangga. Sementara, di utara ada masalah perbatasan dengan Republik Palau di utara laut Halmahera. Sedangkan dengan Filipina persoalan terjadi di sebelah utara Pulau Miangas, dan dengan Vietnam ada di Kepulauan Natuna. Di timur, perbatasan wilayah darat dengan Papua Nugini juga belum mencapai titik temu.

Menyatukan kepentingan berbagai pihak tentu bukan hal yang mudah. Berbagai upaya terus ditempuh Indonesia, termasuk mengatasi kendala di dalam negeri seperti meningkatkan keterpaduan dan sinergi antar sektor, hubungan pusat-daerah serta hubungan daerah-daerah. Namun, sejumlah persoalan masih menumpuk dan belum terselesaikan. Hal ini tentu membawa implikasi pada problem pengelolaan kawasan di perbatasan.

Sementara itu, banyak kalangan menuding bahwa “biang keladi” permasalahan terletak pada tumpang-tindih program pemerintah yang project oriented, tidak komprehensif, tidak terintegrasi, tidak berkesinambungan, serta tidak menyentuh kebutuhan masyarakat setempat.

Kenyataan itu semakin menegaskan bahwa pemerintah belum menjadikan wilayah perbatasan sebagai beranda depan. Masyarakat di hampir semua wilayah RI yang berbatasan dengan negara tetangga masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan dan terbelakang.

Agus menegaskan, prinsip dasar yang harus dipegang dalam pengembangan wilayah perbatasan adalah “melihat perbatasan berarti memahami apa yang ada di belakangnya dan melakukan harmonisasi di antara keduanya.” Sebab, upaya dalam mengembangkan perbatasan tidak bisa hanya melihat dari variabel internal Negara saja, namun lebih jauh, juga harus mampu melakukan proses harmonisasi dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Maksudnya adalah kedua negara memiliki kebijakan politik yang sama dalam memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat di perbatasan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here