Migrasi Warga China Ancam Bonus Demografi Indonesia

1
284
Puncak bonus demografi Indonesia diperkirakan terjadi pada 2030, namun kehadiran warga China yang begitu deras di hampir seluruh tanah air, bisa jadi akan mengubah bonus demografi itu menjadi bencana demografi

Nusantara.news, Jakarta – Hari ini jumlah penduduk Indonesia diperkirakan telah mencapai 262 juta. Bandingkan dengan penduduk Indonesia tahun 1977 masih 135 juta–menurut lagu Rhoma Irama–maka penduduk hari ini sudah 1,94 kali lebih banyak dari tahun 1977.

Apa sajakah persoalan-persoalan kependudukan yang bakal muncul? Apakah kita mampu mengeksekusi bonus demografi sebagaimana analisis Bank Dunia? Atau justru akan menjadi bencana demografi? Situasinya makin kompleks dengan maraknya migrasi warga China ke berbagai daerah di tanah air.

Kalau kita ingat dimasa Pemerintahan Soeharto, selama 32 tahun, yang menonjol adalah Keluarga Berencana (KB). Salah satu program unggulannya adalah ‘dua anak cukup’, walaupun kita tahu Pak Harto sebagai Kepala Negara memiliki lima anak dan tidak cocok dijadikan contoh program KB. Tapi kita tahu beliau sukses mengawal program KB sehingga jumlah penduduk terkendali.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bahkan berhasil menjadikan program unggulan itu tidak hanya berhasil secara nasional, tapi juga mendunia.

Pada sisi lain, di masa Pak Harto, Badan Urusan Logistik (Bulog) benar-benar powerfull dalam mengelola sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako). Sehingga pertumbuhan penduduk yang terencana diimbangi oleh pengelolaan sembako secara nasional. Wajar kalau selama 32 tahun kondisi Indonesia stabil, aman dan terkendali.

Pada bagian lain, pendidikan atas para penduduk diperhatikan dan diberikan bea siswa agar isi kepala penduduk Indonesia benar-benar diisi dengan ilmu pengetahuan.

Persoalan demografi

Persoalannya hari ini, program BKKBN tidak digembar-gemborkan seperti dulu lagi, Bulog tidak lagi sekuat dulu karena perannya dikebiri Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund—IMF). Sehingga bisa dibayangkan, komplikasi pertumbuhan penduduk beririsan dengan merosotnya ketahanan pangan.

Dengan pertumbuhan penduduk rerata 1,49% tiap tahun, maka jumlah penduduk Indonesia 10 tahun ke depan akan menjadi 301,04 juta. Kinerja penduduk Indonesia 2017 ditandai dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 125 juta orang, sementara jumlah usia 65 tahun (pensiun) sebanyak 16 juta, atau 12,8 kali.

Rasio antara angkatan kerja dengan penduduk usia 65 tahun pada 2007 masih 10,64 kali. Sementara pada 2025, rasionya 16,41 kali.

Artinya, ada bonus demografi pada peta kependudukan Indonesia. Dimana rasio penduduk produktif yang bisa mengkafer atau membiayai penduduk pensiun, dari tahun ke tahun semakin besar. Indonesia dalam lintasan sejarah menikmati bonus demografi dalam dua tahap.

Secara teori, bonus demografi itu ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dari penduduk usia non produktif. Usia produktif lebih besar, menyebabkan beban hidup menjadi lebih ringan, karena beban hidup usia non produktif ditanggung oleh usia produktif.

Banyak manfaat yang bisa di dapatkan dari keadaan bonus demografi, salah satunya manfaat terbesarnya merubah Indonesia jadi negara berkembang ke Negara maju. Ini bukan mustahil, sebab dengan keadaan bonus demografi usia kerja di Indonesia lebih  besar dibandingkan usia yang tidak bekerja.

Adapun untuk persyaratan yang dapat mendatangkan keuntungan dari bonus demografi adalah kualitas penduduk, tersedianya lapangan kerja, meningkatkan program KB, meningkatkan tabungan keluarga, dan mendorong wanita untuk masuk lapangan kerja melalui industri kreatif.

Namun demikian ada ancaman bonus demografi dan bisa saja berubah menjadi bencana demografi kalau tiga hal pokok ini tidak dibenahi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Indonesia sebenarnya sudah menikmati bonus demografi tahap pertama sejak 1971 sampai 2015, hal ini ditandai dengan angka ketergantungan yang tidak produktif pada yang produktif makin rendah. Sebaliknya angkatan angka produktif semakin meningkat, lebih sedikit yang dibiayai kelompok pekerja.

Pada 1970-an, setiap perempuan rerata melahirkan 5 orang anak, pada tahun 1990-an turun menjadi rerata 2 orang anak. Bonus demograsi tahap pertama berakhir akibat adanya penuaan penduduk.

Sementara bonus demografi tahap kedua dinikmati Indonesia sejak 2015 hingga 2030, diperoleh dari kelompok lanjut usia. Bukan lagi dari penurunan tingkat kelahiran. Pada 2030 merupakan puncak bonus demografi, dimana Indonesia diperkirakan menjadi lima besar negara termakmur di dunia.

Namun untuk menuju lima besar negara termakmur di dunia, persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan bonus demografi benar-benar dikelola dengan baik. Terutama ancaman bonus demografi yang setiap saat bisa berubah menjadi bencana demografi harus diantisipasi, yakni kesehatan yang prima, pendidikan yang memadai, dan ekonomi yang kokoh.

Migrasi China

Persoalanannya segala potensi kita memperoleh bonus demografi tidak dikelola secara optimal, pada saat yang sama ancaman bonus demografi tidak diantisipasi dengan maksimal. Akibatnya, bencana demografi itu menganga lebar dan siap menjadi petaka demografi.

Kehadiran warga China ke Indonesia awalnya biasa saja, lama kelamaan sudah taraf mengganggu dan mengancam bonus demografi Indonesia

Apakah itu? Salah satu potensi bencana demografi itu ada pada perekonomian yang lemah. Utang kita semakin menumpuk menyentuh level Rp3.825 triliun, defisit transaksi berjalan 5%, dengan serbuan modal asing, terutama modal China, siap mengebiri bonus demografi kita.

Karena setiap modal yang masuk dari China, diikuti oleh masuknya tenaga kerja mulai tukang pacul sampai insinyur mereka. Sehingga tenaga kerja kita cuma bisa menonton saja, karena para pengambil keputusan di negeri ini membiarkan hal itu terjadi.

Tak bisa dipungkiri dinamika politik nasional dan internasional berpengaruh membawa implikasi politik di daerah. Termasuk terkait dengan konsekuensi pilihan kebijakan Free Trade Agreement (FTA) dengan segala ragamnya. Mulai dari pemberian bebas visa pada 169 negara, pemberian kelonggaran sektor-sektor strategis kepada investor asing melalui PMA (Penanaman Modal Asing).

Salah satu isu terkait itu di antaranya tentang melubernya tenaga kerja China melalui pintu investasi infrastruktur yang diprediksikan ke depan sejumlah 10 juta orang. Bukan tanpa alasan isu limpahan tenaga kerja China itu pasca ditanda tanganinya perjanjian Indonesia dengan China. Di tengah secara internal China menghadapi krisis Taiwan, Xinjiang, Tibet selain persaingan pengaruh dengan AS di kawasan Asia Pasifik dimana Indonesia masuk di dalamnya.

Secara khusus mantan Mensesneg Yusril Ihza Mahendra mendokumentasikan ancaman China ini dalam beberapa catatan. Bahkan sebelumnya juga terdapat analisis oleh Prof. DR. Sri Bintang Pamungkas tentang kemungkinan terjadinya metamorfosa limpahan China Tartar menggunakan pintu migrasi tenaga kerja China ke Indonesia, bisa mengancam realitas bonus demografi kita.

Sebagaimana skenario China atas Tibet dan Mynmar. Yusril menyampaikan beberapa point penting terkait hal ini antara lain. Pertama, pemerintah membebaskan visa kepada banyak negara dengan alasan untuk meningkatkan arus wisatawan, hal ini bisa mengancam kedaulatan negara kita.

Kedua, negara-negara yang tergolong miskin dan cenderung meninggalkan negaranya karena alasan politik dan ekonomi juga diberi bebas visa.

Ketiga, negara-negara Afrika dan Asia Selatan, China, Myanmar dan lain-lain diberi bebas visa, tanpa perhitungkan dampak sosial dan politiknya bagi negara kita.

Keempat, kini imigran gelap yang datang menggunakan fasilitas bebas visa mulai memusingkan kita.

Kelima, kesalahan kita yang lain juga menyetujui masuknya pekerja China sebagai bagian dari syarat investasi dan pinjaman pemerintah kepada China

Demo anti pekerja China di tanah air pada gilirannya dapat menimbulkan gesekan sosial

Keenam, syarat seperti itu harusnya ditolak karena Indonesia akan dibanjiri pekerja China yang merampas kesempatan kerja rakyat kita sendiri

Ketujuh, pekerja China yang konon akan datang sampai 10 juta itu jelas tidak mudah untuk dikontrol. Sebagian besar mereka pasti takkan kembali ke China.

Kedelapan, kedatangan pekerja asing yang begitu besar dapat menimbulkan persoalan sosial, politik, ekonomi dan keamanan dalam negeri

Kesembilan, pemetintah harus mengkaji ulang kebijakan membolehkan datangnya pekerja asal China ini demi kedaulatan bangsa dan Negara kita

Kesepuluh, kepentingan nasional dan kepentingan rakyat kita sendiri adalah di atas segala kepentingan yang lain.

Kini, penduduk China yang konon masuk dengan berbagai profesi telah mendominasi pekerjaan investasi yang didatangkan dari China. Mereka beredar di Mojokerto, Gresik, Sidoarjo, Banyuwangi, Surabaya, Banten, Cikarang, Karawang, Kendari, Konawe, Buleleng, Balikpapan, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Langkat, Jambi, Palembang, Ternate, Ambon, Manokwari, dan lainnya.

Jelas, kehadiran warga China selain membanjiri seluruh penjuru tanah air, juga merebut sebagian besar pekerjaan konstruksi sampai level direksi di proyek-proyek China. Dari sisi tenaga kerja kita mulai terampas, belum lagi dari sisi ekonomi.

Dengan demikian, cepat atau lambat, jika bonus demografi ini tidak kita eksekusi, tidak dilindungi, dan tidak dipastikan kehadirannya, dikhawatirkan bakal menjadi bencana demografi. Faktor ekspor manusia asal China menjadi salah satu ancaman bonus demografi itu terjadi.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here