Militer dan Politik di Arus Supremasi Sipil

0
298

Nusantara.news, Jakarta – Pada satu masa, utamanya di era Orde Baru (1966 -1998), militer Indonesia yang dulunya lebih dikenal dengan sebutan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) pernah begitu sangat dominan. Perannya tak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga memiliki posisi strategis di bidang sosial politik dan ekonomi. Fenomena ini terjadi sebagai konsekuensi logis diterapkannya dwifungsi ABRI ketika itu.

Tetapi seperti sebuah ungkapan “tiada pesta tanpa akhir”, dominasi ABRI akhirnya berkesudahan. Hadirnya reformasi pada Mei 1998, memaksa peran dan posisi militer berubah selaras dengan lahirnya zaman baru: Supremasi Sipil. Kondisi ini kemudian mengharuskan ABRI mematut diri. Sejumlah terobosan dan pembenahan pun dihasilkan guna mencipta tentara dengan paradigma profesional. Di antaranya, mengubah nama ABRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI), menghapus doktrin dwifungsi, serta melarang tentara yang masih aktif untuk berpolitik praktis.

Namun, militer telah sangat dalam menancapkan kakinya dalam proses politik yang terjadi di Indonesia. Bahkan, dalam struktur kekuasaan pemerintahan sipil saat ini, para purnawirawan militer masih digandeng untuk memperkuat jajaran pemerintahan. Hal ini dapat dilacak melalui komposisi menteri dalam beberapa pemerintahan. Di luar itu, partisipasi politik “veteran” militer ini tersebar di partai politik, parlemen, bursa kandidat di pilkada dan pilpres, hingga menjadi tim di balik layar bagi penguasa sipil.

Hal ini membuktikan, militer masih dianggap sebagai kekuatan yang solid untuk menopang laju pemerintahan dan proses politik sipil. Kehadiran mereka di ranah politik selain tak bisa dilepaskan dari akar sejarah TNI yang berjuang mengusir kolonial hingga turut mendirikan republik, juga dipandang sebagai kelanjutan sumbangsih kenegaraan setelah purna-tugas dari dinas ketentaraan. Di lain pihak, kepemimpinan sipil dianggap masih lemah dan kurang percaya diri sehingga masih perlu menarik mantan militer ke ranah kekuasaan politik.

Selain itu, dalam konstelasi politik, sipil masih mudah terpecah dalam poros-poros politik dan haluan ideologi yang berbeda. Sementara itu, militer masih sangat kuat dalam menjaga lingkaran kerja mereka meskipun sudah pensiun. Di militer, urusan ideologi dan SARA sudah clear, tak bisa diperdebatkan lagi. Sedangkan di area sipil, selama ini politik pemerintahan cenderung gonjang-ganjing dan kerap tak stabil. Sebabnya, benturan ideologi dan sentiment SARA yang tak berkesudahan dan menjadi komoditas politik.

Selama itu pula, ironisnya, tiga dari empat presiden sipil yang pernah berkuasa di masa reformasi, tidak ada yang menjabat penuh selama lima tahun. Hal ini terjadi selain karena adanya hambatan politik di parlemen, kekalahan suara di pemilu, juga kurang cakapnya kepemimpinan sipil dalam mengelola negara.

Sebut saja, Presiden Habibie berkuasa tidak sampai dua tahun, ia lengser pada Sidang Umum MPR tanggal 19 Oktober 1999 setelah Pidato Pertanggungjawabannya sebagai Presiden ditolak MPR. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga demikian. Ia memerintah hanya separuh periode karena dimakzulkan MPR melalui Sidang Istimewa pada 23 Juli 2001. Saat itu Gus Dur terjerat kasus Bulog-gate dan Brunei-gate. Dia digantikan oleh wakilnya, Megawati Sukarnoputri yang berkuasa kurang dari tiga tahun. Megawati pun akhirnya turun karena kalah dari capres seorang jenderal purnawirawan tentara, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pemilihan langsung pertama kali pada Pemilu 2004.

Sekarang, presiden sipil keempat sedang berkuasa. Hampir tiga tahun masa kepresidenannya, dia terengah-engah mengonsolidasikan kekuasaannya. Tidak tahu apakah Jokowi menyadari kenyataan presiden sipil ini atau tidak. Namun yang jelas, Jokowi tampaknya harus membangun dukungan dan kepercayaan militer agar stabilitas pemerintahannya lebih terjaga. Di luar itu, Jokowi juga harus belajar dari militer terutama dalam hal kematangan mengelola krisis di tengah turbulensi yang akhir-akhir ini mengemuka.

Partisipasi Politik Para Jenderal

Pada era reformasi saat ini, tidak sedikit ketika kembali menjadi warga sipil, purnawirawan TNI berkiprah di dunia politik. Pada umumnya, partisipasi politik mereka tersebar ke tiga saluran demokrasi.

Pertama, mereka mendirikan partai politik baru. Sebut saja Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang dipimpin Jenderal (Purn) Edi Sudrajat, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dipimpin Jenderal (Purn) Wiranto, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di bawah Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Partai Demokrat di bawah Letnan Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta mantan KSAD R. Hartono bersama dengan Siti Hardiyanti Rukmana membangun Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB).

Namun demikian, tak semuanya sukses. Di antara mereka, hanya SBY, Prabowo, dan Wiranto yang berhasil membawa kegemilangan partai dan dirinya pada puncak kekuasaan. SBY menjadi presiden dua periode (2004 – 2014), Wiranto masuk jajaran kabinet, sedangkan Prabowo menjadi kandidat presiden sekaligus politisi kawakan. Ketiga partai mereka, melenggang ke parlemen dan tercatat sebagai partai besar. Berbeda dengan Edi Sudrajat dan Hartono, namanya redup. Partai dari keduanya pun tak lolos ke DPR, bahkan PKPB tak lagi eksis.

Kedua, ikut berkompetisi dalam pemilihan presiden dan kepala daerah. Pada kanal ini, kandidat dari latar belakang militer banyak yang berguguran atau kalah dari kontestasi, hanya sedikit yang menang. Prabowo, misalnya, belum mampu merebut kursi R1 pada Pilpres 2014 ataupun R2 pada Pilpres 2009. Sejumlah purnawirawan jenderal lainnya, seperti Agum Gumelar (Cawapres 2004 dan Cagub Jabar 2008), Wiranto (Capres 2004 dan Cawapres 2009), Tritamtomo (Cagub Sumatera Utara 2008), dan Nono Sampono (Cawagub DKI Jakarta 2012), harus tersingkir.

Eks-militer lain di luar jenderal, misalnya Ismi Purnawan (Cagub Bangka Belitung 2017), Agus Harimurti Yudhoyono (Cagub DKI Jakarta 2017), dan Try Herman Efendi (Cabup Merangin, Jambi 2017), juga gagal meraih kemenangan.

Ketiga, merapat sebagai tim sukses atau memperkuat pemerintahan terpilih. Di jalur ini, keberadaan mereka cukup berhasil, bahkan tak sedikit menempati posisi strategis baik sebagai menteri, wantimpres, maupun jabatan lain di balik layar. Menurut catatan LBH Jakarta, ada 35 jenderal purnawirawan TNI berada di barisan Jokowi-Jusuf Kalla. Beberapa di antaranya adalah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Hendropriyono, mantan Kepala BAIS Zainudin, mantan Kepala Staf AL Suparno, mantan Kepala Staf AU Sutria Tubagus, mantan Kapolri Bimantoro dan Da’I Bachtiar, serta Mantan Pangdam Jaya Sutiyoso.

Selain itu, ada nama mantan Dankodilat TNI AD Luhut Panjaitan, Mayjen TNI (Purn), TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Sutria Tubagus  mantan Panglima ABRI Wiranto, Mantan KSAD Subagio HS, Agum Gumelar, dan sebagainya.

Para Jendral purnawirawan di belakang Jokowi-JK saat memberikan salam dua jari di Jakarta

Pun begitu pada masa SBY, ada sejumlah jenderal purnawirawan TNI yang menjadi tim sukses dan orang kepercayaan presiden. Misalnya, mantan Pangdam Jaya Brawijaya Sudi Silallahi (sekretaris negara), mantan Kapolri Sutanto (Kepala BIN), mantan Panglima TNI Djoko Suyanto (Menkopolhukam), mantan KSAU Herman Prayitno, mantan Panglima TNI Widodo AS (Menkopohukam), mantan Kasum TNI Suyono, mantan Kaster (Kepala Lemhanas) Agus Widjojo, TNI (Purn) Herman Ladjidja Djuni (mantan anggota DPR/MPR F-TNI-Polri), dan 17 pensiun jenderal lainnya.

Posisi mereka sedemikian penting karena hingga saat ini TNI masih dianggap sebagai kekuatan politik terkuat di Indonesia. Sebagai kekuatan politik, TNI memiliki kepentingan-kepentingannya sendiri, entah itu berkaitan dengan pertahanan negara, kepentingan institusi TNI, atau pun kepentingan para elite TNI sendiri.

Perlu juga diingat bahwa hampir seluruh purnawirawan TNI yang ada saat ini dididik dalam iklim dwifungsi. Mereka dilatih untuk menjadi kekuatan yang tidak sekadar berdiam di dalam barak dan mengasah ketrampilan untuk membela negara. Hingga saat ini pun, naluri untuk turut campur dalam soal-soal politik dan kemasyarakatan masih tetap tinggi di kalangan TNI. Kesadaran politik kenegaraan (memastikan tegaknya Pancasila, UUD 1945, dan NKRI) yang menjadi doktrin politik tentara, juga menjadi dasar mereka terlibat mengurus negara.

Namun hal yang juga penting, kehadiran mereka di saluran-saluran demokrasi tersebut bisa jadi sebagai ajang “magang” bagi pensiunan militer. Sebab, untuk memastikan tampil kembali sebagai pemain sentral di arus demokrasi, mereka harus belajar dan beradaptasi terlebih dulu dengan mekanisme dan aturan supremasi sipil. Prakondisi inilah yang menjadi modal sosial-politik bagi militer jika suatu saat nanti mereka harus mengambil tanggung jawab kekuasaan politik. Dan jika saat itu tiba, kematangan berdemokrasi dan jejaring politiknya telah mereka kuasai. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here