Politik Militer dan Militerisme (1)

Militer Kembali ke Pentas Politik?

0
258

Nusantara.news – Informasi adanya impor senjata ilegal telah berbuntut tertahannya senjata pesanan POLRI (cq. Brimob) di Bandara Soekarno-Hatta. Masalah ini telah menimbulkan kegaduhan politik belakangan ini. Berawal dari “teriakan” Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (GN) tentang impor senjata ilegal oleh institusi non-militer, di tengah santernya isu kebangkitan Komunisme (Partai Komunis Indonesia/PKI), sampai diwajibkannya anggota TNI menonton film G-30-S PKI. Untuk yang terakhir, alasan strategis Panglima TNI karena banyak prajurit TNI lahir setelah tahun 1970-an sehingga diasumsikan tidak mengetahui apa yang dilakukan PKI pada tahun 1965.

GN ketika ditanya Karni Ilyas di acara Indonesian Lawyers Club (ILC) TV One beberapa waktu lalu soal pemutaran film tersebut, dengan lantang menjawab, “Perintah menonton bagi pada prajurit TNI itu urusan dan tanggung jawab saya.” Karni Ilyas sempat kaget mendengar jawaban itu, sempat terdiam! Terkesan, masalah Komunisme di mata Panglima TNI sangat serius, tetapi bagi pemerintah tidak seperti itu.

Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet tanggal 2 Oktober 2017 menyatakan, “Jangan ada yang membuat kegaduhan dan kontroversi. Saya bicara sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Negara, dan Panglima Tertinggi seluruh Angkatan. Diminta diselesaikan di tingkat Menko, kita bekerja saja.”

Padahal pasca ribut-ribut mengenai impor senjata POLRI Presiden Joko Widodo berulang kali telah bertemu Panglima TNI. Di Halim Perdanakusuma (selama 30 menit) setelah kunjungan kerja Presiden ke daerah, kemudian saat nonton bareng film G 30 S PKI dimana Presiden mengenakan jaket merah (simbol PDIP).

Pertanyaannya, sinyal politik apa yang ingin disampaikan Presiden RI?

Apakah sekali ini isu itu benar, bahwa GN akan diberhentikan setelah HUT TNI 5 Oktober 2017? Atau seperti isu sebelum-sebelumnya: batal, sebab sejatinya Joko Widodo “dekat” dengan GN dan sebaliknya GN juga memahami hal itu.

GN adalah jenderal militer (aktif) pertama yang dekat dengan Joko Widodo sewaktu menjadi Gubernur DKI Jakarta (2012–2014). Pertemuan mereka intensif sebelum Pemilu 2014. Sementara Luhut Binsar Panjaitan (LBP) adalah Jenderal (purnawirawan) yang lebih dulu dekat, karena kerja sama bisnis di Solo ketika Joko Widodo masih menjadi Walikota Solo periode pertama. Saat Pilpres barulah Jokowi dekat dengan Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono.

Menantu Hendro, Mayjen Andika Perkasa, sempat diangkat menjadi Komandan Paspampres (2016). Diaz Hendropriyono (Putra Hendropriyono yang juga relawan Joko Widodo) diangkat  menjadi Komisaris PT Telkom.

Sementara itu, polisi yang saat pada masa awal dikenal baik oleh Joko Widodo adalah Brigjen Pol Listyo Sigit Prabowo (sekarang Kapolda Banten). Saat Jokowi Walikota Solo dia merupakan Kapolresta Solo lalu menjadi Ajudan Presiden pada tahun 2014, lainnya adalah Brigjen Pol Teddy Minahasa yang menjadi Kepala Pengamanan ketika Joko Widodo memenangkan Pilpres sampai dilantik, Oktober 2014. Terakhir, dia menjadi ajudan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.

Menguatnya citra TNI di mata rakyat, khususnya umat Islam, menempatkan GN sebagai salah satu kandidat kuat di Pilpres 2019. Akankah TNI kembali mendapat tempat secara politik?

TNI pasca Reformasi

Tuntutan reformasi agar TNI kembali ke barak merupakan dampak dari kejatuhan Soeharto (1998) yang dianggap totaliter. Politik militer (baca: TNI) dengan konsep dwifungsi ABRI membuat seolah militer mendapat kedudukan utama dibanding kepemimpinan sipil. Hal ini menimbulkan kesan, bahwa saat Orde Baru sejak tahun 1966-1998 terjadi militerisasi pada kepemimpinan sipil.

Pengaruh dan kekuatan ABRI ketika itu mempengaruhi keputusan strategis termasuk di bidang sipil sekalipun. Militer mengontrol kepemimpinan sipil, walaupun Komando Utama tetap pada Presiden Soeharto sebagai Panglima Tertinggi saat itu.

Italia di bawah Benito Mussolini, Jerman di bawah Hittler, Uni Soviet pada era Josep Stallin, Irak di era Saddam Husein, Libya ada di era Moammar Khadafi, jelas sangat militeristik. Namun di Indonesia, doktrin perdamaian melalui kekuatan terpaksa diubah dengan “Damai itu Indah” saat era Reformasi.

Tidak heran di era Orde Baru banyak terjadi operasi militer, seperti di Aceh, Timor Timur, kasus Lampung, Tanjung Priok, yang terkesan saat itu tidak mengindahkan masalah HAM (Hak Azasi Manusia).

Pada tahun 2004 dilakukanlah reformasi di TNI. Tercatat tentara reformis seperti Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Mayjen TNI (Purn) Kurdi Mustofa, Jenderal TNI (Purn) Joko Santoso. Tentu peran Jenderal TNI (Purn) Wiranto dan Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto sebagai Panglima di era tersebut sangat berpengaruh melancarkan reformasi TNI kala itu.

Sebelumnya, pada tahun 2000 TNI memisahkan diri dari POLRI, dan Gus Dur sebagai Presiden RI kala itu mengangkat Laksamana Widodo AS menjadi Panglima TNI (1999-Juni 2002). Seolah dominasi Angkatan Darat (AD) sirna saat itu, dan disepakati untuk Panglima TNI bergiliran setiap angkatan.

Di tahun 2003 era Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden, TNI AD kembali memimpin dengan dipilihnya Jenderal TNI Endriartono Sutarto (2003–2006).

Sisa kekuatan TNI di era Reformasi secara politik tinggal struktur Komando Teritorial (Koter), tak heran dari kalangan Civil Society (Masyarakat Madani) menuntut Kodim (Daerah Tingkat II) dan Koramil (tingkat Kecamatan) dibubarkan. Peran militer pasca reformasi hanya sebagai bantuan kepada POLRI (jika diminta) sesuai yang dibutuhkan.

Ditegaskan dalam Undang-Undang TNI No. 34 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 3 bahwa Keterlibatan TNI dalam menjalankan tugas operasi militer selain perang hanya bisa dilakukan jika ada kebijakan dan putusan politik negara.

Yang dimaksud dengan Politik Negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama-sama DPR RI yang dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja antara pemerintah, DPR, seperti rapat, konsultasi, dan rapat kerja sesuai dengan peraturan Undang-Undang (Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang TNI).

Lalu bagaimana POLRI sebagai lambang Supremasi Sipil pasca reformasi? Yang pasti di awal reformasi POLRI dan Kejaksaan Agung dianggap gagal memberantas tindakan korupsi, karena isu KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) merupakan salah satu tuntutan reformasi. Pemerintah lalu menjawab dengan lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sesungguhnya rakyat juga kecewa pada POLRI saat ini, karena tindak kejahatan khusus sudah pada tahap gawat. Masalah narkoba sudah dilengkapi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional) sebagai lembaga khusus, toh tetap semakin merajalela. Terorisme dijawab POLRI dengan mendirikan Datasemen Khusus 88, namun terorisme tetap hidup dan program deradikalisasi relatif tidak berhasil.

Saat ini POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN)—dipimpin Jenderal Pol. Budi Gunawan—berseteru  soal senjata impor untuk Brimob berstandar militer yang ditahan oleh TNI di Bandara Soekarno–Hatta. Apakah ini peristiwa politik, atau semata-mata mengenai senjata?

Militer dan demokrasi

Militerisme dan demokrasi bagaikan air dan minyak tidak mungkin bersatu. Karena dalam militer ada struktur komando dan dalam demokrasi ada dialektika. Militerisme menjadikan satu suara dalam satu keluarga, sementara demokrasi mengurangi bahkan menghilangkan kepentingan kelompok dan individu dalam masyarakat.

Militer sulit dalam menerima demokrasi karena tidak mengenal musyawarah, apalagi voting, dalam struktur komando hanya ada perintah secara top to down.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa militerisme bertolak belakang dengan demokrasi. Kita mengetahui bahwa pasca reformasi dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Politik, Pemilu dan Pilkada sistem politik Indonesia mengarah pada liberalisme bahkan lebih demokratis daripada negara asalnya (Amerika).

Ekses liberalisme kemudian mengundang TNI kembali bersikap secara politik. Di sisi lain, ada kelonggaran POLRI terhadap bahaya komunisme, kesan pemihakan terhadap etnis tertentu (Cina), kesenjangan sosial yang nyata antara prajurit TNI dan POLRI, dan puncaknya adalah terseret kepentingan di Pilkada DKI Jakarta 2017.

Sementara, rakyat Indonesia (khususnya Islam) merasa diayomi karena TNI dianggap bersifat netral saat Pilkada DKI Jakarta 2017 sehingga Panglima TNI mendapat tempat di hati grassroot. Namun, hal ini kemudian dikaitkan dengan Pilpres 2019 dan opini publik pun diciptakan, bahwa GN berambisi menjadi Presiden serta bahaya akan kembalinya militerisme dan Orde Baru.

Partai Golkar yang dekat dengan Orde Baru dan militer langsung memanfaatkan situasi dengan menempatkan Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko, terakhir Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenkopolhukam) yang merupakan perwira tinggi Kopasus sebagai Ketua Bidang Polhukam Partai Golkar menggantikan Yorris Raweyai yang dipecat oleh Setya Novanto (Setnov). Berarti ada dua petinggi militer di Partai Golkar, karena sebelumnya ada Letjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus, perwira tinggi Kopasus yang juga dekat dengan Panglima TNI. Partai Golkar di era Orde Baru juga mengakomodasi ABRI dengan skema ABG (ABRI, Birokrasi, dan Golkar), dan memang dekat dengan ABRI. Namun situasinya jauh berbeda, apalagi saat ini dipimpin Setnov, citra dan elektabilitas Partai Golkar pun anjlok hingga 7% saja atau turun 50% dari perolehan suara di Pileg 2014.

Sebulan terakhir, terkesan hasrat politik TNI muncul kembali karena GN sebagai Panglima TNI begitu bersemangat dalam isu komunisme dan seolah impor senjata oleh POLRI terkait “Angkatan Kelima” seperti era G 30 S PKI. Logika publik pun terbentuk karena adanya kerangka historis, sementara sebagian masyarakat yang sinis dan mencurigai kiprah GN, menganggap hal ini sebagai  pencitraan politik dan terkait dengan Pilpres 2019. Hal ini juga beralasan, karena sebagian rakyat trauma dengan dominasi ABRI di era Orde Baru, tapi juga banyak masyarakat yang merindukan TNI kembali berpolitik.

Realitas politik ini adalah bagian dari fenomena politik yang sedang terjadi di Indonesia. Padahal demokrasi ingin mengamankan sub-ordinasi militer dalam konteks otoritas politik. Demokrasi dari Barat menginginkan supremasi sipil berupa kontrol sipil terhadap militer. Semua keputusan strategis tentang kebijakan militer harus dalam kontrol kepemimpinan sipil.

Di Indonesia pasca Reformasi terbukti militer, diwakili para jenderal, marak masuk ke kancah politik. Sebut saja mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Edi Sudradjat dengan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP); Jenderal TNI (Purn) Wiranto dengan Partai Hanura; mantan Pangkostrad Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dengan Partai Gerindra; Jenderal TNI (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Demokrat; mantan KASAD Jenderal TNI (Purn) R. Hartono dengan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB). Jelas, politik militer di Indonesia tidak lagi secara institusional, tapi melalui kader-kader terbaiknya. Terbukti saat ini TNI masih menjadi organisasi terbaik di Indonesia dalam mencetak kader kepemimpinan bangsa.

Artinya, demokrasi di Indonesia masih transisional, berada dalam kondisi militer dan elite pengusaha (taipan), karena sistem demokrasi yang dikembangkan terlalu liberal sehingga tidak dapat menghindarkan diri dari politik uang atau dikenal dengan budaya transaksional politik. Hal ini terjadi karena rakyat kita mayoritas masih belum siap berdemokrasi seliberal seperti saat ini.

Pendapat masyarakat Indonesia terpecah dua mengenai kembalinya TNI berpolitik dengan munculnya GN sebagai “the rising star” kandidat Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2019. Oleh karena itu, reposisi sikap militer menentukan masa depan demokrasi di Indonesia. Sipil melalui mekanisme parpol dianggap gagal dalam membentuk kader-kader kepemimpinan, baik di level lokal, regional, maupun nasional. Terbukti dengan banyaknya kepala daerah yang menjadi “pasien” KPK.

Kelemahan sipil menjadi momentum miiter kembali mendominasi politik dan kepemimpinan nasional. Hal ini dimulai ketika Joko Widodo “memihak” dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan POLRI terseret dalam pemihakan yang menyakitkan bagi umat Islam dan pribumi.

GN peka dalam hal ini dan TNI netral dengan menyatakan: “Tidak mungkin Islam akan menghancurkan republik dimana TNI dan Laskar Islam berjuang untuk memerdekakan negeri ini,” ungkapnya suatu kali.

Lalu, manuver tentang isu bangkitnya PKI pun menjadi puncak dari kiprah politik tokoh militer dalam demokrasi di Indonesia.

Supremasi sipil dalam ancaman sejatinya karena ulah dari pimpinan sipil yang hanya menguras kepentingan kelompok tertentu sehingga sibuk dengan industri korupsi dan permainan kekuasaan, serta membajak demokrasi dan menjadi bagian dari oligarki politik (penguasa dan pengusaha).

Demokrasi di Indonesia telah kebablasan dan loncat terlalu jauh ke liberalisme sehingga pengendalian tetap ada pada elite sebagai establishment. GN memperoleh momentum karena lemahnya kepemimpinan nasional. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here