Mimpi Buruk ‘Dewa Amputasi’

0
162
Presiden Soeharto meneken perjanjian Letter of Intent (LoI) dengan IMF. tampak bos IMF Michael Camdessus menyaksikan momen penandatanganan tanggal 15 Januari 1998 sambil menyilangkan kedua lengan di dada. Inilah momen kekalahan Indonesia oleh IMF.

Nusantara.news, Surabaya – Moerdiono menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) tiga kali berturut-turut, tahun 1983-1998. Dia sebenarnya bukan sekadar menteri biasa. Melainkan salah satu orang penting yang menjadi kepercayaan Presiden Soeharto selama berkuasa. Namun disebutkan, jika Moerdiono mengakui kesalahan paling besar sepanjang kariernya adalah membantu membujuk Presiden Soeharto menjalin kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF).

IMF sebagai sebuah institusi internasional selama ini memiliki kecenderungan ideologi tidak berpihak terhadap segala yang berbau jaminan sosial dan usaha kecil. Lembaga yang lebih berpihak pada kepentingan bank-bank besar, taipan-taipan dunia, dan para kreditor lainnya. Jadi kalau Christin Lagarde mengatakan bahwa perekonomian Indonesia berjalan pada “jalur yang benar”, mungkin maksudnya karena Indonesia selalu patuh melunasi utang dan bunga terhadap kreditor.

Perjalanan IMF di Indonesia boleh dibilang seperti mimpi buruk. Bukannya keluar dari krisis moneter tahun 1998, Indonesia malah terjerumus ke dalam krisis ekonomi hingga mematik kerusuhan di bidang politik dan keamanan. Apa yang dikatakan Moerdiono memang benar adanya.

Berawal dari masa krisis 21 tahun lalu, atau tepatnya Juli 1997. Pada saat itu sebagian negara-negara Asia Timur, termasuk Indonesia, mengalami krisis karena kondisi makroekonomi yang rentan. Negara-negara yang rezim mata uang dipatok, defisit transaksi berjalan yang amat besar, dan utang swasta yang “besar pasak daripada tiang” (over leveraged) – dihajar spekulan. Dimulai dari Thailand, Korea Selatan, Malaysia, kemudian Indonesia, semua mengalami krisis keuangan.

Sebelumnya IMF dan Bank Dunia memuji, bahwa Indonesia super sehat dan tidak akan kena krisis. Bahkan menjelang terjadinya krisis 1997-1998, tidak banyak ekonom yang sadar akan kelemahan internal tersebut, dan berani bicara untuk mengingatkan pemerintah. Para ekonom Orde Baru, termasuk Sri Mulyani muda dan para gurunya yang menjadi kepala-kepala teknokrat pemerintahan Soeharto selama 32 tahun, tidak ada satupun yang mengingatkan. Semuanya memuja-muji kondisi ekonomi Indonesia, para pejabat Kemenkeu, Bank Indonesia, IMF, dan Bank Dunia.

Sayangnya tidak demikian dengan ekonom Rizal Ramli (RR). Dia satu-satunya yang tidak percaya akan hal itu. Rizal bahkan meramalkan bahwa Indonesia akan terkena krisis di tahun 1997, dalam Economic Outlook Econit Oktober 1996. Terbukti, begitu krisis datang, mereka semua terhenyak. Dan segera ramai-ramai menjadi sales jasa promotion untuk jasa keuangan IMF.

Ketika Presiden Soeharto meneken perjanjian dengan IMF, tampak bos IMF Michael Camdessus menyaksikan momen penandatanganan tanggal 15 Januari 1998 itu sambil menyilangkan kedua lengan di dada. Sementara Soeharto membungkuk untuk menandatangani Letter of Intent (LoI). Rizal menilai, itulah momen kekalahan Indonesia oleh IMF.

Rizal mengungkapkan saat-saat paling buruk ketika IMF mendikte pemerintah Indonesia di era 1998. Dia termasuk yang paling keras menentang masuknya IMF. Alasannya, dia melihat perekonomian Amerika Serikat lebih rusak setelah didatangi IMF.

“Kalau kita enggak undang IMF, ekonomi Indonesia anjlok dari 6 persen ke 2 hingga 0 persen. Tapi Menko saat itu undang IMF, akibatnya ekonomi anjlok ke 13 persen,” kata Rizal.

Betul saja. Diakui Rizal, begitu IMF masuk, tingkat bunga bank dinaikkan dari 18 persen rata-rata jadi 80 persen. Peningkatan bunga bank itu, kata Rizal, membuat banyak perusahaan sehat jadi bangkrut akibat tingginya bunga bank. Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya krisis likuiditas (liquidity crunch) dalam sistem perbankan nasional. Kemudian langkah ini juga ini memicu terjadinya capital outflow, sebesar US$ 5 miliar- yang semakin menghancurkan nilai kurs rupiah (yang sudah terlanjur diambangkan saat itu).

IMF juga meminta pemerintah Indonesia menutup 16 bank, tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya malah menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan (padahal modal utama bisnis ini adalah kepercayaan) sehingga mendorong kehancuran sebagian besar perbankan di Indonesia.

“Begitu bank kecil ditutup, rakyat enggak percaya sama semua bank di Indonesia. Apalagi bank swasta seperti BCA, Danamon, hampir kolaps,” kata Rizal. Untuk itu, pemerintah terpaksa menyuntikkan dana BLBI sebesar US$ 80 miliar. “Ini termasuk penyelamatan bank paling besar di dunia,” katanya.

Saran IMF yang dianggap merusak ekonomi Indonesia tak berhenti di situ. Pada 1998, IMF meminta Indonesia menaikkan harga BBM. Akhirnya pada 1 Mei 1998, Presiden Soeharto menaikkan harga BBM hingga 74 persen. “Besoknya demonstrasi besar-besaran. SARA di mana-mana. Ribuan orang meninggal. Rupiah anjlok,” ungkapnya.

Rizal mengatakan, akibat tiga kebijakan IMF itu kasus BLBI terjadi. Ya, kasus korupsi BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) tak bisa dilepaskan dari peran IMF. IMF meminta Pemerintah Indonesia mengambil alih sebagian besar utang swasta dengan metode BLBI. Mengubah utang swasta menjadi utang masyarakat, publik. Awalnya, pada 1997 utang swasta sebesar US$82 miliar, dan utang pemerintah terhadap publik domestik belum ada. Tetapi setelah ditandatangani BLBI pada zaman pemerintah Habibie, utang pemerintah terhadap publik (swasta) melonjak sebesar Rp 647 triliun (atau US$  65 miliar kurs saat itu). Saat itu pemerintah berniat membantu pemilik bank. Sebanyak 48 bank mendapat gelontoran duit dari Bank Indonesia.

Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.

Mulanya mereka menandatangani perjanjian untuk pinjam tunai dan dibayar tunai. Namun pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, obligor meminta agar pembayaran tak harus dengan uang tunai, melainkan bisa dibayar dengan aset berupa saham, tanah, dan perusahaan.

Rizal menyebutkan, jika obligor berniat membayar, maka ia akan menyerahkan aset yang sesuai dengan nilai utangnya. Namun faktanya beberapa obligor menyerahkan aset yang nilainya tak sepadan. Hingga kini, sebanyak 21 bank mendapatkan SKL karena dianggap sudah melunasi utangnya. Namun KPK menemukan ada satu obligor yang mendapat SKL walaupun belum melunasi utangnya.

Bom Waktu IMF

Dulu banyak negara terkena krisis moneter. Tapi penanangan mereka berbeda-beda. Korea Selatan memilih jalan untuk melakukan restrukturisasi utang seluruh korporat bermasalah mereka. Ekonomi negara Ginseng ini pun selamat dengan elegan. Malaysia memilih jalan membatasi lalu lintas kapital keluar dari negaranya. Mereka dicaci maki oleh pemain pasar uang dan lembaga dunia, namun perekonomian negeri jiran tersebut selamat. Berbeda dari kedua negara yang memilih jalan sendiri, Indonesia memilih jalan menjadi “pasien” IMF sejak Oktober 1997.

Resep-resep IMF bukannya menyembuhkan, malah menjerumuskan ekonomi Indonesia ke kehancuran. Terjadilah kemudian serangkaian kebijakan fiscal austerity yang juga diminta IMF. Akhirnya krisis mata uang meningkat menjadi krisis ekonomi dan krisis politik. IMF sempat melakukan apa yang disebut “IMF Provoked Riots”, dengan mencabut subsidi BBM sangat tinggi hingga mengakibatkan kerusuhan di banyak kota besar Indonesia (Makassar, Solo, Medan, Jakarta) pada Mei 1998. Yang mengakibatkan juga kejatuhan Suharto, penguasa terlama Indonesia setelah 32 tahun kuasa.

Sial bagi Indonesia. Krisis ekonomi 1997/1998 menjadi krisis paling buruk dalam sejarah ekonomi Indonesia. Istilah Rizal Ramli, tahun 1997 sebagai tahun koreksi. Ya, Perekonomian Indonesia tahun 1998 terkoreksi sangat dalam (kontraksi) hingga ke level -13 persen (terburuk di antara negara-negara yang terkena imbas krisis mata uang). Ketimpangan sosial terburuk selama Orde Baru, rasio Gini sebesar 0,37, juga terjadi di tahun 1998 ini.

IMF juga meninggalkan Indonesia suatu bentuk “bom waktu” kewajiban utang BLBI yang harus terus dibayar hingga 2030. BLBI ternyata juga mengungkap sekian banyak persoalan hukum yang menyeret banyak pejabat ke penjara (Boediono dan Sri Mulyani belum diperiksa padahal diduga melakukan pelanggaran dengan menjual murah aset salah satu obligor BLBI).

Kegagalan International Monetary Fund (IMF) dalam membantu negara-negara yang terkena krisis sebenarnya sudah sering dianalisis termasuk oleh salah seorang ekonom Barat, Paul Krugman. Kegagalan itu terjadi sejak tahun 1994. Krugman memperingatkan bahwa ada dua keterbatasan IMF untuk dimintai pertolongan, yaitu modal dana dan modal politik.  Sedangkan keterbatasan politik juga dapat dilihat dari tingkah IMF untuk menekan Indonesia dengan LoI.

Padahal di era pemerintahan Gus Dur, Rizal Ramli berhasil memaksa IMF untuk menggunakan poin-poin LoI versi Indonesia- merevisi sama sekali poin-poin versi IMF. Banyak kebijakan LoI yang tidak masuk akal, seperti izin untuk membangun pasar modern asing di tengah perkotaan (bukan di luar kota seperti aturan yang umum di Dunia) berhasil direvisi oleh tim ekonomi Gus Dur.

Sayang ketika pemerintahan berganti, era Megawati, poin-poin LoI yang telah direvisi malah dikembalikan oleh tim ekonomi Boediono dan juniornya, Sri Mulyani. Tapi memang kita harus berterima kasih juga kepada pemerintahan SBY di awal, yang berani untuk membayar lunas semua utang IMF dan menghentikan intervensi dari IMF. Meskipun LoI-LoI-nya telah terlanjur berjalan tanpa direvisi, yang dampaknya masih dirasakan sampai sekarang.

Nah, di tengah pengetatan anggaran (austerity) yang dilakukan antek neoliberal Sri Mulyani, resep IMF sudah mulai terbukti gagal diterapkan di beberapa negara Eropa, ketika krisis ekonomi baru-baru ini. Di negara-negara Eropa yang sedang terlanda krisis austerity dipaksakan oleh Troika (Bank Dunia, IMF, dan Uni Eropa). Namun Sri Mulyani dan Darmin Nasution justru menerapkan hal yang sama, yakni dengan tetap memposisikan Indonesia dalam perangkap utang, dalam jumlah lebih besar, dalam tiga tahun terakhir yang berakibat malah semakin memperburuk perekonomian dalam negeri Indonesia.

Bersamaan dengan kedatangan IMF untuk menyukseskan agenda sidang tahunan lembaga pinjaman dunia itu pada Oktober 2018 mendatang, Jokowi dan tim ekonominya tampaknya kini sedang bermain-main dengan emosi rakyat Indonesia. Kita tentu tidak mau hal itu terjadi. Berunding dengan IMF sama saja berunding dengan maling. Bahkan Rizal Ramli menyebut IMF sebagai Dewa Amputasi. Hal ini yang belakangan membuat Moerdiono meyakini LoI IMF itu sengaja dirancang untuk gagal agar Indonesia tenggelam lebih dalam pada kubangan krisis. Keyakinan itu didasari fakta adanya 140 prasyarat (condionalities) yang tidak masuk akal, sebagian besar sama sekali tidak ada hubungannya dengan stabilitas moneter dan kurs rupiah.

Jadi, kalau kini Lagarde datang ke Indonesia dan menabur pujian, tentu kita layak waspada. Bagaimana kita membaca Lagarde, ya patut diduga dia ingin memastikan agenda liberalisasi di Indonesia berjalan seperti yang digariskan. Jangan lupa, Oktober tahun ini kita menjadi tuan rumah Annual And Spring Meetings Of The IMF-The World Bank Group, di Bali. Bisa jadi, Lagarde hendak memastikan Indonesia sanggup menggelontorkan fulus nyaris Rp1 triliun. Jumlah yang menurut Sri Mulyani normal dan wajar, di tengah kesulitan likuiditas proyek-proyek infrastruktur, melebarnya defisit anggaran, dan menjulangnya utang. Jika semua rencana itu berjalan mulus, maka sempurnalah Indonesia jatuh dalam genggaman neolib global.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here