Sampai di Mana Poros Maritim? (1)

Mimpi Lama Tujuh Dasawarsa

0
239
Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan meninjau Terminal Teluk Lamong, Surabaya, untuk meninjau kinerja terminal itu guna mendukung program tol laut.

Nusantara.news, Jakarta – Dalam beberapa bulan terakhir,  Nusantara.news berkali-kali menurunkan laporan mengenai potensi kekayaan laut kita dan pembangunan maritim. Dalam diskusi-diskusi di redaksi, soal ini dianggap sangat penting. Bukan saja karena pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan pembangunan kemaritiman, dengan slogan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, tetapi juga karena di lautlah sebenarnya tersimpan kekayaan negeri ini.

Istilah “Zamrud Khatulistiwa” sering digunakan untuk menyebut fakta geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Karena merupakan negara kepulauan, perairan Indonesia sangat luas, sekitar 5,8 juta km persegi, atau lebih dari tiga kali lipat luas daratannya  Luas total perairan laut Indonesia mencapai 5,8 juta km2, terdiri dari 0,3 juta km2 perairan teritorial, dan 2,8 juta km2 perairan nusantara, ditambah dengan luas ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) seluas 2,7 juta km2 (UNCLOS, 1982).

Dengan panjang garis pantai 95.181 km, Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang keempat setelah Kanada, Amerika Serikat, dan Rusia. Garis pantai tersebut merupakan kontribusi yang diberikan oleh banyaknya pulau kecil maupun besar yang menaburi 5,8 juta km2 laut Indonesia, meliputi perairan teritorial dengan luas 0,8 juta km2, dan perairan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) seluas 2,7 juta km2.

Fakta geografis ini sesungguhnya adalah modal dasar nasional untuk melaksanakan pembangunan. Sebab di dalam kenyataan geografis tersebut tersimpan kekayaan alam yang sungguh berlimpah.

Tinggal bagaimana pemerintah mengelola potensi itu dan mewujudkannya menjadi kekayaan yang nyata. Dari segi semantik, pilihan kata Presiden Joko Widodo sudah benar: Poros Maritim Dunia. Dialah kepala negara Indonesia pertama yang menyebut posisi laut kita dengan istilah “poros”, suatu kata yang sangat berkonotasi pada kesadaran tentang geo-strategis, baik dalam arti politik maupun ekonomi.

Tetapi, istilah yang amat sloganistik itu, belum terelaborasi secara komprehensif. Penerapan konsep tersebut baru sebatas ancang-ancang pembangunan fisik, seperti tol laut, dermaga dan sejenisnya.

Proyek tol laut misalnya. Konsep awalnya dari Presiden adalah menghubungkan jalur pelayaran rutin dari wilayah timur ke wilayah barat Indonesia untuk mengurangi biaya logistik. Selain itu diharapkan juga untuk peningkatan akses perniagaan  dari negara Pasifik bagian selatan ke negara Asia bagian timur. Dan Indonesia, diharapkan, akan memetik untung dari akses itu.

Tetapi, jangankan untuk memperoleh keuntungan dari lalu lalang perniagaan internasional itu, biaya logistik pun belum dapat dikurangi. Beberapa daerah, antara lain NTT, masih mengeluhkan mahalnya harga barang-barang yang diangkut dengan jasa kapal laut.

Padahal soal pelayaran perniagaan ini baru satu aspek. Masih aspek lain yang perlu digali dari potensi geografis tersebut, misalnya eksplorasi minyak dan gas bumi di lepas pantai, industri perikanan, industri kepelabuhanan dan perkapalan, dan sebagainya.

Semua itu adalah potensi kekayaan bangsa dan negara ini. Potensi, ya, memang baru potensi. Selama tujuh dasawarsa merdeka, Indonesia belum mampu mewujudkan potensi itu menjadi nyata dan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Lalu di mana salahnya?[]

(Bersambung ke bagian 2)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here