Minim Sosialisasi, Daftar Pemilih Sementara Terancam Menurun

0
68
Ilustrasi Pilkada (Foto: Rmol.com)

Nusantara.news, Kota Malang – Partisipasi pemilih di Kota Malang diprediksi menurun ketimbang Pemilu sebelumnya. Minimnya sosialisasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang membuat “pesta demokrasi” Pilkada Kota Malang 2018 berlangsung kurang greget seperti sebelumnya.

Jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Kota Malang 2018 kini lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilih dan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kota Malang 2013 dan Pemilihan Presiden 2014 lalu. KPU Kota Malang menetapkan DPS Pilkada Kota Malang 2018 sebanyak 605.081 jiwa, Kamis (15/3/2018) lalu.

Jumlah pemilih yang ditetapkan merupakan jumlah hasil verifikasi dari DP4 (Daftar Penduduk Pemilih Potensial) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dari DPT pemilihan terakhir, dalam hal ini DPT Pilkada 2013 dan Pilpres 2014 lalu.

Jumlah itulah yang kemudian dicocokkan dan diteliti oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Di Pilkada 2018 ini, terdapat 659.844 jiwa yang dicoklit. DPT Pilpres 2014 lalu mencapai 630.023 jiwa.

“Jumlah DPS kini lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilih yang dicoklit, juga jumlah DPT Pilpres 2014,” ujar Deny R Bachtiar, Komisioner KPU Kota Malang.

Berkurangnya jumlah DPS ini disebabkan karena banyaknya pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS). Jumlah pemilih TMS sekitar 100 ribu. Meskipun ditambahi dengan pemilih baru berkisar 44 ribu jiwa.

“Kami akui jumlah pemilih TMS ini mempengaruhi jumlah DPS dalam Pilkada Kota Malang kali ini, ada beberapa yang pindah domisili, bukan warga setempat, pemilih ganda, dibawah umur, meninggal dunia, dan sebab lain yang tidak tertib administrasi persyaratan,” lanjut Deny.

Selan itu, juga disesbabkan adanya petugas yang salah memasukkan data, ada juga karena belum dimasukannya data beberapa pemilih. “Seperti yang terjadi di Kecamatan Sukun, ada perbedaan angka dalam pendataan. Karena ada tambahan dari lapas wanita. Ini yang perlu ditata kembali,” imbuhnya.

Untuk rincian jumlah DPS, saat ini jumlah DPS terbanyak ada di Kecamatan Sukun yakni mencapai 143.804 jiwa, kemudian diikuti oleh Kecamatan Kedungkandang sebanyak 137.959, lalu Kecamatan Blimbing mencapai 132.468 jiwa, dan Kecamatan Lowokwaru sebanyak 115.15 jiwa, dan bontot di Kecamatan Klojen mencapai 75.835 jiwa.

Ketua KPU Kota Malang, Zaenudin menjelaskan bahwa adanya catatan perubahan data pemilih dan jumlah pemilih berbeda. Jumlah TPS di Kota Malang untuk Pilkada 2018 mencapai 1.400 unit. TPS terbanyak ada di Kecamatan Sukun dan Kedungkandang yakni masing-masing 323 unit.

Kota Malang mengikuti Pilkada serentak 27 Juni 2018. Tidak hanya mengikuti Pilgub Jatim, namun juga menggelar Pilwali Kota Malang.

Lambanya pemasangan peraga Kampanye

Sejumlah kendala administratif ditemukan – antara lain ditemukannya calon pemilih yang masuk dalam kategori pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga jumlah pemilih di Kota Malang turun, selain ditemukannya beberapa faktor lain seperti minimnya sosialisasi.

Minimnya sosialisasi itu antara lain keterlambatan pemasangan alat peraga kampanye (APK) dari KPU Kota Malang. Agenda kampanye sudah berjalan sejak awal februari 2018 namun APK baru dipasang oleh KPU, Rabu (14/3/2018) lalu. Tercatat ada keterlambatan hampir satu bulan, jika dihitung sejak agenda kampanye diberlakukan.

Hal itu dijelaskan oleh Ketua DPRD Kota Malang Abdul Hakim. “Pilkada kali ini kurang terasa, sehingga konflik kerawanan sosial juga akan minim terjadi. Hal itu dikarenakan, menurutnya kurangnya sosialisasi Pilkada,” ujarnya.

Ia mengakui pemasangan dan aturan APK kini lebih ketat dibandingkan Pemilu sebelumnya. Namun pihaknya juga menyesalkan adanya keterlambatan pemasangan APK sehingga menurunkan gairah masyarakat dalam menyambut Pilkada Kota Malang 2018.

Hakim menjelaskan selain informasi dari APK, seharusnya sosialisasi pengenalan para calon ke beberapa daerah pelosok Kota Malang oleh KPU denga massif.

“Jika hanya mengandalkan KPU maka partisipasi tidak akan maksimal, memang ada beberapa calon yang melakukan blusukan, tetapi kan ada juga yang bertanya-tanya, siapa sih calonnya. Itu yang harus diatasi oleh KPU,” tegas Hakim.

Komisioner KPU Kota Malang Ashari Husen menyebut pihaknya secara berkala sudah  melakukan sosialisasi. Ia juga menjelaskan APK sudah dipasang di lima kecamatan se-Kota Malang.

Rincian APK sesuai aturan KPU masing-masing setiap Paslon mendapatkan 20 umbul-umbul per kecamatan dari KPU. Sedangkan untuk spanduk, per Paslon mendapatkan dua unit spanduk per-kelurahan.

Dalam hal ini, memang tidak dibenarkan untuk menyalahkan dan menyudutkan salah satu pihak yang kemudian dapat memberikan pengaruh kurangnya antusias dan semarak pemilih dalam gelaran pesta demokrasi rakyat Kota Malang juni 2018 mendatang.

Perlunya partisipasi beberapa elemen yang memiliki ranah wilayah kerja-kerja politik. Selain, dari KPU, bisa juga partai politik itu sendiri, dan para NGO, LSM yang bergerak dibidang demokrasi dan sosial politik. []

 

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here