Minta Pemisahan Agama dan Politik, Jokowi Dinilai tak Paham Sejarah

1
387
Presiden Joko Widodo di Barus, Sumatera Utara

Nusantara.news, Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat agar memisahkan politik dengan agama, mendapat tanggapan banyak pihak. Pidato yang diucapkannya ketika meresmikan Tugu Titik Nol Kilometer Peradaban Islam Indonesia di Barus Sumatera Utara, Jumat (24/3/) itu dinilai tidak relevan mengingat sejarah bangsa dibangun dari pertalian antara agama dan politik, sebagamana tergambar dalam rumusan Pancasila yang menempatkan ketuhanan di sila pertama.

“Jangan dicampuradukan politik dan agama. Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik,” kata Jokowi saat itu. Tidak jelas apakah pernyataan presiden tersebut berdasarkan hal substansial melalui pikiran yang mendalam atau sekadar respons kasuistik karena adanya kasus Ahok.

Mantan Ketua MPR Amien Rais adalah salah satu tokoh yang langsung bereaksi keras atas pidato presiden ketujuh itu. “Itu kata-kata seseorang yang tidak paham Pancasila,” katanya usai menjadi pembicara dalam Tabligh Akbar di PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (26/3).

Guru Besar Politik UGM itu mengungkapkan, jika politik dipisahkan dari agama, maka hilang nilai-nilai kebaikan di dalamnya.“Karena kalau politik dipisahkan dari agama, politik menjadi kering dari nilai-nilai kebaikan, akan jadi beringas, akan jadi eksploitatif,” tegasnya.

Sementara itu, Dr. Mulyadi, dosen Ilmu Politik UI,  menegaskan mustahil memisahkan politik dan agama. Agama itu hukum alam dan negara alami itu tidak ada yang berani menyimpang dari hukum alam.

“Pancasila, misalnya, sebagai konsep politik menempatkan agama pada sila pertama,  karena tidak ingin  menyimpang dari hukum alam. Pancasila bahkan menempatkan agama,  Tuhan (yang Esa) di urutan pertama baru kemudian disusul manusia (yang beradab), bangsa (yang bersatu), rakyat (yang berdaulat), dan masyarakat (yang makmur). Semua nilai-niai yang ada dalam Pancasila itu diramu dari nilai-nilai pokok yang terkandung dalam agama, tradisi, dan adat istiadat leluhur nusantara,” paparnya saat dihubungi Nusantara.News, Senin (27/3).

Mulyadi mempertanyakan konsep pemisahan agama dan negara dalam tataran praktik kenegaraan. “Apakah memisahkan agama dan politik berarti bahwa pejabat presiden yang muslim harus cuti dulu kalo mau melaksanakan shalat Jumat di Mesjid Baiturrahman yang terletak di Istana Negara? Apakah memisahkan agama dan politik berarti masjid di Istana Negara itu harus dibongkar agar para pejabat negara/pemerintah dan Aparatur Sipil Negara tidak ada lagi yang shalat? Saya pikir tidak. Jadi sekularisme politik itu bukan hukum alam. Tapi bentuk klasik dari patologi politik, dan pihak yang ingin mencoba melanggarnya siap-siap saja ditentang,” pungkasnya.[]

1 KOMENTAR

  1. Agaknya agama selalu membawa ekses sensitivitas, bahkan bagi orang-orang yang dipandang publik sebagai tokoh. Ini reaksi yang berlebihan apabila melihat pidato Jokowi sedangkal itu. Menurut saya, intinya jangan mempolitisasi agama, jadikan agama untuk menuntun publik menuju kebersamaan, kedamaian, kerukunan … Yang pada akhirnya bermuara pada kemuliaan nama-Nya!

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here