Minta Rp5,7 Triliun, DPR Tidak Sensitif Kondisi Keuangan Pemerintah

0
75

Nusantara.news, Jakarta –  Anggaran yang diminta DPR untuk tahun 2018 mencapai Rp5,7 triliun, naik dari anggaran tahun 2017 sebesar Rp4,27 triliun. Kenaikan anggaran sekitar Rp1,5 triliun atau sekitar 33,50 persen ini dialokasikan untuk setidaknya tiga hal. Pertama, untuk pembangunan gedung baru DPR, kedua, untuk membuat alun-alun demokrasi. Ketiga untuk menutupi kenaikan gaji bulanan untuk seluruh anggota DPR. Pembangunan gedung baru membutuhkan dana lebih besar mencapai Rp1,8 trilun, sehingga belum cukup. Oleh sebab itu pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi dibiayai secara multi years.

Tidak Sensitif

Kenaikan anggaran adalah hal wajar. Namun, sesuai dengan keberadaan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, maka DPR seharusnya lebih sensitif dan mempertimbangkan apakah kenaikan itu layak diajukan atau tidak. Rujukannya tentu saja kondisi keuangan pemerintah.

Kondisi keuangan pemerintah sekarang ini ditandai dengan angka utang yang melambung tinggi. Porsi untuk bayar pokok dan bunga utang dalam APBN 2018 mencapai Rp514,5 triliun pada 2017.

Bandingkan dengan biaya pendidikan sebesar Rp416,1 triliun yang lebih kecil bayar utang. Angka untuk bayar utang pokok dan bunga itu malah jauh di atas angka untuk membangun infrastruktur yang nota bene menjadi andalan Presiden Jokowi. Alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur berada pada angka Rp387,3 triliun.

Kondisi keuangan negara yang tidak sehat juga tercermin dari angka defisit yang mendekati batas maksimal 3 persen dan plafon utang yang hampir mencapai batas psikologis Menteri Keuangan sebesar 30 persen PDB.

Akibat kondisi keuangan pemerintah ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mencanangkan gerakan efesiensi. Tidak main-main,  melalui  Instruksi Menteri Keuangan (IMK)-346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi sebagai Penguatan Budaya Kementerian Keuangan, Sri Mulyani mencanangkan langkah efesiensi dalam berbagai hal, mulai dari pemanfaatan jam kerja secara efektif, meminimalisir jam lembur, percepatan pelaksanaan tugas dan lain sebagainya.

Dalam gerakan efesiensi, Sri Mulyani juga mengajak seluruh jajaran pegawai di Kementerian Keuangan melakukan efisiensi sektor anggaran birokrasi, seperti efisiensi perjalan dinas, pembatasan Rapat Dalam Kantor (RDK), pengurangan snack rapat, pembatasan makan siang, pembatasan pemberian honorarium tim kerja dan narasumber, efesiensi penggunaan air, listrik, ATK dan internet, serta melakukan efisiensi perdagangan barang dan jasa.

Bayangkan, snack rapat saja diefesienkan. Hal ini cukup membuktikan bahwa kondisi keuangan pemerintah barada dalam batas batas yang sebetulnya sudah darurat. Hal ini juga membuktikan, menteri Keuangan Sri Mulyani sensitif terhadap kondisi keuangan pemerintah.

Logikanya, DPR yang lebih sensitif terhadap keuangan pemerintah ketimbang birokrat.

Mengapa, karena birokrat buka wakil rakyat.  Birokrat ada dan duduk di posisinya adalah karena keahliannya.

Sementara DPR, yang duduk sebagai wakil rakyat di DPR seratus persen karena (dipilih) oleh rakyat.

Oleh sebab itu, seperti halnya gerakan efesiensi Menteri Keuangan, DPR seharusnya juga melakukan gerakan yang sama, atau malah melakukan gerakan efesiensi lebih ketat dibanding yang dilakukan oleh birokrat.

Kenaikan anggaran DPR sebesar Rp1,5 triliun akan sangat berguna misalnya bila dialokasikan untuk menambah dana desa.

Seperti diketahui, pemerintah ingin menggerakkan pembangunan dari desa, dari pinggiran sesuai nawacita.

Pengejawantahannya, pemerintah terus menambahkan kucuran dana untuk desa.

Tahun 2016, pemerintah mengucurkan dana Rp46,9 triliun. Tahun 2017 ditambah menjadi Rp60 triliun. Tahun 2018 ditambah lagi menjadi Rp120 triliun.

Jika DPR tidak meminta tambahan anggaran maka pemerintah bisa menambah alokasi untuk dana desa menjadi Rp121,5 triliun.

Jika rata-rata desa memnperoleh Rp800 juta per tahun, maka kenaikan anggaran DPR itu bisa dialokasikan kepada sekitar 2000 desa.

Alokasi anggaran tambahan DPR itu adalah untuk membangun gedung baru, membuat alun-alun demokrasi dan penambahan gaji bulanan seluruh DPR.

Dilihat dari urgensinya, mengucurkan dana ke desa jauh lebih penting ketimbang membangun gedung atau membuat alun-alun demokrasi.

Membuat gedung  baru dan membuat alun-alun demokrasi cenderung bersifat aksesoris. Artinya, jika tidak dilakukan sekarang, tidak masalah.

Sementara kucuran dana ke desa, langsung bisa menggerakkan perekonomian desa, sekaligus meningkatkan daya beli masayarakat yang pada kelanjutannya membuat perputaran ekonomi nasional  bergerak lebih baik.

Dalam kerangka ini, pengajuan anggaran yang meningkat sekitar 1,5 triliun itu dapat dinilai kurang relevan.  Bahwa DPR tetap mengajukan kenaikan anggaran, mengindikasikan DPR lebih sensitif dan lebih aspiratif terhadap kepentingannya sendiri ketimbang kepentingan rakyat yang diwakilinya.

Sosok DPR seperti itu mencerminkan adanya gab atau kesenjangan antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakili. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here