Miris, Kemiskinan di Lamongan Tinggi Tapi Anggaran Hanya Rp10 Miliar

0
243
Ilustrasi

Nusantara.news, Lamongan – Diantara 38 Kabupaten/Kota di Jatim, Lamongan menduduki peringkat 10 dalam hal kemiskinan. Tapi anehnya, anggaran pengentasan kemiskinan tahun 2017 di DPRD Kabupaten Lamongan hanya dianggarkan Rp10 miliar.

Kendati angka pertumbuhan di Kabupaten Lamongan terhitung tinggi, sebut saja antara 2010-2015 mencapai rata-rata 6,52% dan di dua tahun terakhir masing-masing 6,3% pada 2014 dan 5,77% pada 2015, namun angka kemiskinan juga masih terhitung tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) Lamongan mencatat PRDB ditahun 2015 sebesar 28,831 triliun  dengan 3 besar sektor penyokong pertanian (39,85%), perdagangan (18.75%), kontruksi (10,5%). Industri pengolahan yang selama ini menjadi fokus untuk menggerakkan ekonomi kontribusinya masih dibawah sepuluh prosen yaitu 7,24 prosen, dengan pertumbuhan disektor ini dalam lima tahun sebesar 7,7%.

Sekalipun memiliki pertumbuhan yang tinggi, Lamongan juga memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi tercatat ada 186 ribu lebih. Dengan garis kemiskinan Rp280 ribu/bulan atau Rp. 3,36 juta/tahun Tingginya kemiskinan ini juga menjadi perhatian dari Pemkab Lamongan.

Bupati Lamongan Fadeli berharap bisa mengurangi angka kemiskinan yang ada di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan, Jawa Timur, mencoba mengeluarkan beberapa program. Salah satu di antaranya adalah, Gerakan Membangun Ekonomi Rakyat Lamongan Berbasis Pedesaaan (Gemerlap).

Selanjutnya, program ini diharapkan bakal mampu menekan tingkat kemiskinan yang ada di Lamongan saat ini dikisaran 15,18 persen menjadi 12 persen di akhir tahun 2021. “Program Gemerlap adalah gawe (pekerjaan) bersama dari lintas instansi yang ada di lingkungan Pemkab Lamongan. Dengan harapan, pada akhir 2021 tingkat kemiskinan di Lamongan hanya berada di angka tak lebih dari 12 persen,” tutur Bupati Lamongan Fadeli beberapa waktu

Lantas untuk itu, pihaknya berkeinginan kuat untuk memadukan Gemerlap dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), supaya dapat mempercepat pengentasan kemiskinan seperti yang diwacanakan.  “Lamongan sendiri memiliki potensi Bumdes yang cukup banyak, tercatat ada sekitar 225 unit. Di mana potensi ini akan coba kami berdayakan, dengan memadukannya bersama kegiatan dalam program Gemerlap, supaya bisa mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pendayagunaan potensi di pedesaan,” terangnya.

Sementara dengan terbentuknya sejumlah kawasan perekonomian baru di pedesaan, Fadeli berharap hal itu akan jadi indikator sukses dari program Gemerlap. Ia menargetkan bisa menaikkan pendapatan per kapita di Lamongan yang saat ini masih berada di kisaran Rp 24,22 juta menjadi Rp 42,9 juta.

Namun harapan Bupati ini, sepertinya bertolak belakang dengan apa yang telah diperbuat. Bagaimana tidak? Dalam APBD 2017 hanya menganggarkan Rp10 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Yang difokuskan untuk pembangunan plesteran dan jamban rumah warga miskin.

Di sisi lain Pemkab Lamongan siap kucurkan Rp150 miliar lebih untuk pembangunan gedung baru pemkab. Yang efek kepada rakyat dirasa kurang.  Memang infratruktur masuk dalam 3 besar penyokong PDRB.

Infratruktur adalah pakerjaan padat modal bukan padat karya, terlihat upah yang rendah untuk pekerja, tetapi untuk bahan baku dan alat sangat mahal. Sehingga hanya menguntungkan para pemilik modal.

Adapun Dana Desa (DD) yang lebih banyak fokus kepada infratruktur juga belum mampu menggerakkan ekonomi desa. Kualitas pekerjaan yang jelek serta tingginya mobilitas penduduk, pekerjaan infratruktur terutama jalan terkadang hanya berusia tidak sampai setahun. Lagi-lagi hal ini akan menghambat usaha di perdesaan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here