Miris, Meningkat Jumlah Lansia Terlantar Dibuang keluarga

0
298
Sejumlah lansia dilatih menggunakan komputer dan internet di Surabaya, (12/4). untuk menambah pengetahuan.

Nusantara.news, Surabaya – Kepedulian sesama warga Jawa Timur menghadapi ujian berat. Data Dinas Sosial (Dinsos) menunjukkan terjadi peningkatan setiap tahun untuk kasus penelantaran orang lanjut usia (lansia). Baik ‘dibuang’ secara sengaja keluarga ke panti jompo maupun akibat desakan ekonomi yang terus membesar menyusul kian tingginya angka harapan hidup rakyat Jawa Timur.

Data Dinsos Jawa Timur, dalam rentang 2015-2016 tercatat mengalami kenaikan lansia terlantar 32.625 jiwa dari sebanyak 112.867 pada 2015 menjadi 145.492 jiwa setahun berselang. Mirisnya, dari jumlah sebanyak itu yang bisa dicover Dinsos Jawa Timur hanya sebanyak 2.302 jiwa. Keterbatasan Unit pelaksana Teknis (UPT) menjadi kendala utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur mengatasi persoalan ini.

“Makanya kami menggagas adanya kabupaten/kota ramah lansia supaya ada komitmen kepedulian juga untuk memperhatiakn lansia. Pedum-nya (pedoman umum) sedang dalam tahap finalisasi. Dalam waktu dekat akan kami sosialisasikan,” terang Kepala Dinsos Jawa Timur Sukesi ketika dikonfirmasi Nusantara.News, Selasa (25/4/2017) malam.

Sosialisasi ke tingkat kota/kabupaten memang jadi solusi awal agar beban penanganan lansia yang ‘dibuang’ tidak menjadi pekerjaan berat provinsi atau pemerintah pusat saja. Suksesi menjelaskan, tahun ini tengah menggiatkan sinergi dari daerah hingga Jakarta, dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) dalam menjalankan program penanganan. Sebab, dana yang dibutuhkan untuk mengentaskan ratusan ribu lansia terlantar itu tidak sedikit dan mustahil ditanggung seluruhnya oleh APBD Jawa Timur.

“Makanya untuk tahun 2017, Dinsos Jawa Timur dengan Dispenduk (Dinas Kependudukan) akan membuatkan Nomor Induk Kependudukan (BIK) bagi mereka (lansia terlantar). Tujuannya supaya lebih mudah mendapatkan bermacam-macam jaminan sosial yang dikucurkan Kemensos. Sedangkan untuk sebagian lansia terlantar tetapi jelas identitasnya, pelan-pelan kami pulangkan kepada keluarganya,” beber Sukesi.

UPT Lansia atau panti jompo milik Pemprov Jawa Timur memang sangat terbatas kapasitasnya. Dari 11 tempat, rata-rata maksimal mampu menampung 150 lansia. Padahal jumlah lansia di Jawa timur pada 2016 mencapai 4.449.802. Jika terbangun sinergi lintas sektoral, kebutuhan anggaran seharusnya bisa ditanggung renteng.

Hanya saja, memang butuh kecermatan dalam pendataan agar program tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. Apalagi pada 2018, usulan Kemensos untuk menambah jumlah penerima bantuan sosial (bansos) tunai maupun nontunai, dari sebanyak 6 juta jiwa menjadi 8 juta disetujui Presiden Joko Widodo. Malah ditambah menjadi 10 juta jiwa. Penambahan ini semoga saja ikut mengatasi persoalan lansia terlantar di Jawa Timur.

UU Nomor 13 Tahun 1998 Bisa Jadi Acuan

Lansia sesuai UU Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia merupakan warga yang berusia lebih dari 60 tahun. Secara global populasi lansia diprediksi terus mengalami peningkatan. Di Indonesia, pada 2100 bahkan populasinya diprediksi tertinggi di muka bumi. Ini menjadi bom waktu yang bisa meledak dan menjadi beban masyarakat jika tidak ditangani sebelum membesar.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ketika kunjungan kerja ke Trenggalek, menyadari tugas berat lembaganya tersebut. Kesan program Kemensos hanya sekedar charity pun diubah setelah dipercaya masuk kabinet pada 2015, yakni dengan program riil langsung ke lapangan. Termasuk perlindungan kepada lansia, salah satunya dengan Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB), sebagai perwujudan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Untuk menangani permasalahan ini, Kemensos membutuhkan dana Rp6,72 triliun per tahun. Dana tersebut digunakan untuk santunan kepada masyarakat lansia yang terlantar. “Kalau pemerintah akan memberikan bantuan sosial berkelanjutan PKH semua lansia terlantar butuh Rp 6,72 triliun per tahun. Angka yang tidak mudah untuk direalisasikan dan butuh dukungan dari DPR,” ungkapnya.

Selain itu, kebutuhan akan tempat perawatan lansia juga masih terus dibutuhkan. Panti jompo yang saat ini ada dianggap masih belum cukup menampung jumlah lansia terlantar yang ada di Indonesia. Dukungan jaminan kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) juga masih dibutuhkan dalam jumlah banyak, karena masih banyak lansia tang belum mendapatkan fasilitas tersebut.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah, swasta, dan masyarakat itu sendiri perlu terlibat untuk mengurangi jumlah lansia yang terlantar. “Perlu mempersiapkan generasi saat ini agar mampu menjadi generasi yang tangguh di masa tuanya. Dibutuhkan kerja sama pemerintah, swasta, serta masyarakat untuk mengurangi risiko lansia,” tutupnya.

45 Persen Berstatus Ekonomi Rendah

Kehidupan lansia di Indonesia dinilai masih sangat memprihatinkan baik di mata dunia maupun di dalam Indonesia sendiri. Secara global, pada tahun 2015, Indonesia menduduki peringkat 74 dari 96 negara dalam Indeks AgeWatch Global oleh HelpAge International. Performa terbaik Indonesia ada pada tingkat keselamatan lansia dalam berpergian (89 persen) dan hubungan dengan lingkungan sosial sekitar (78 persen).

Namun, Indonesia memiliki persentase paling rendah pada ketersediaan dana pensiun (8,1 persen). Di Indonesia sendiri, data Statistik Penduduk Lanjut Usia di Indonesia oleh BPS 2015 menyatakan bahwa dari sekitar 21 juta jiwa lansia (8,5 persen dari populasi penduduk) ada 9,55 persen lansia terlantar dan 23,52 persen lansia hampir terlantar. Sebanyak 46,53 persen lansia masih bekerja dengan separuh lebih dari mereka hanya memperoleh upah/gaji/pendapatan kurang dari Rp1 juta/bulan. Selain itu, 45,14 persen lansia di Indonesia berada di rumah tangga dengan status ekonomi rendah, dan hanya 11,08 persen dari jumlah rumah tangga lansia memiliki jaminan sosial.

Karena itu kesejahteraan sosial lansia perlu mendapat perhatian sedari dini demi menciptakan taraf hidup masyarakat Indonesia yang lebih baik. Hal ini merupakan tanggung jawab bersama bagi pemerintah, masyarakat dan keluarga seperti yang telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 1998. Pasal 8 menyebutkan, Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia.

Kementerian Sosial  tengah meningkatkan kesejahteraan lansia dalam berbagai program. Pada tahun 2015, berdasarkan data Statistik Penduduk Lanjut Usia di Indonesia oleh BPS 2015, 9,83 persen dari seluruh rumah tangga lansia menerima bantuan kredit usaha, 1,95 persen penerima Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan program pemerintah lainnya sebesar 0,16 persen. Pada tahun 2016, 125.000 lansia menerima PKH, 30.000 menerima Asistensi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT); 17.830 lansia mendapatkan perawatan home care; 780 lansia mendapatkan layanan day care; 1.000 lansia mendapat bantuan dukungan keluarga; serta 3.180 lansia menerima Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Melihat angka di atas, kondisi ini dirasa belum cukup merata untuk menangani lansia terlantar di Indonesia, masih banyak lansia yang belum terdaftar untuk menerima dana bantuan sosial. Belum lagi ditambah dengan pemerintah daerah yang tidak menjadikan program pelayanan peduli lansia sebagai fokus program kerja mereka melainkan kepada infrastruktur daerahnya.

 

Padahal, idealnya, dengan meningkatkan upaya pemberdayaan lansia potensial dan pelayanan asistensi lanjut usia tidak potensial dapat membantu pemerintah menjaga dan melestarikan nilai budaya, kearifan, keterampilan, pengatahuan dan pengalaman yang dapat dibagikan oleh para lansia kepada generasi yang lebih muda seperti yang tertulis dalam UU No 13 Tahun 1998 pasal 3 dan 4. Jika itu disepakati dan jadi program bersama, lansia di Nusantara bisa saja lebih produktif sehingga tidak menjadi beban keluarga sampai dibuang ke panti jompo.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here