Miryam Saksi Penting e-KTP Harus Jadi JC dan Dilindungi

0
157
Miryam S. Haryani

Nusantara.news, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya menjadikan Miryam S. Haryani sebagai justice collaborator (JC) untuk mengungkap tuntas kasus korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun.

“Harusnya Miryam dijadikan JC untuk ungkap siapa saja yang terlibat dalam kasus e-KTP itu,” ujar pengamat hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Dr. Chairul Huda kepada Nusantara.news, Rabu (3/5).

Selain menjadikan Miryam JC, KPK juga harus memberikan perlindungan khusus melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap Miryam. Perlindungan itu penting, mengingat Miryam merupakan saksi penting dalam kasus yang menyedot perhatian masyarakat ini.

Sayangnya, kata Chairul, KPK malah menjerat mantan anggota Komisi II DPR RI ini dengan pasal 22 juncto pasal 35 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal tersebut mengatur mengenai orang yang sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta.

“Jadi KPK menekan Miryam dengan menjadikannya tersangka pasal 22 UU Tipikor. KPK salah strategi,” jelasnya.

Jika Miryam tidak dijadikan JC dengan perlindungan LPSK, maka Miryam tentu akan mencari selamat dengan tidak membuka siapa saja yang terlibat. “Kalau tidak jadi JC ya seperti sekarang. Miryam cari selamat bahkan sempat kabur,” ujar Chairul.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil juga meminta LPSK turun tangan memberi perlindungan kepada Miryam.

Menurut politikus PKS ini, Miryam pantas mendapat perlindungan karena tampaknya mendapat tekanan yang sangat luar biasa. Itu terlihat dari sikap Miryam yang berubah-ubah saat memberikan keterangan di hadapan persidangan.

“Harusnya KPK membaca ini sebagai sebuah sinyal dari Miryam bahwa ada banyak tekanan atau mungkin ancaman. Harusnya KPK tahu itu dan segera merespon dengan memberikan perlindungan lewat LPSK,” jelas Nasir.

Untuk itu, Nasir kini meminta LPSK yang proaktif dengan memberikan perlindungan. Hal itu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK wajib aktif memberikan perlindungan terhadap saksi yang berpotensi menerima ancaman seperti Miryam.

Seperti diketahui, Miryam S Haryani ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena memberikan keterangan palsu pada saat persidangan korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (23/3/2017) lalu.

Dalam sidang Miryam mencabut seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) karena dirinya merasa terancam dan tertekan saat penyidikan.

Padahal, dalam BAP Miryam telah menyebut sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus e-KTP. Untuk itu, dia dijerat Pasal 22 juncto Pasal 35 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here