Mismatch Kewajiban Bank BUMN Ancam Proyek Infrastruktur

0
157
Tiga bank pelat merah sudah hampir mentok kemampuannya dalam menyalurkan kredit infrastruktur.

Nusantara.news, Jakarta – Niat Presiden Jokowi untuk memaksimalkan proyek infrastruktur lewat dana bank-bank BUMN nampaknya akan pupus. Penyebabnya, akibat jor-joran mengakumulasi dana jangka pendek, sehingga bank-bank pelat merah itu mengalami mismatch kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Adakah solusi?

Berdasarkan data Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), total kewajiban (liabilities) bank-bank pelat merah—Mandiri, BRI, BNI dan BTN—mencapai Rp2.458,46 triliun pada akhir 2017. Total kewajiban tersebut bersumber dari dana deposito, tabungan dan giro plus pinjaman jangka pendek lain-lain.

Dari jumlah tersebut, terdapat Rp2.309 triliun atau 94%-nya merupakan kewajiban jangka pendek. Sedangkan sisanya sebesar Rp149 triliun atau 6% merupakan kewajiban jangka panjang. Oleh karena itu, ke depan bank-bank BUMN menghadapi kendala serius dalam penyaluran kredit infrastruktur pada 2018 oleh karena sudah terperangkan mismatch kewajian jangka pendek yang dominan dengan dana jangka pendek yang masuk.

Itu sebabnya, dominasi struktur kewajiban jangka pendek yang dominan tersebut menyulitkan bank-bank milik negara dalam menyalurkan kredit infrastruktur yang rerarta berjangka panjang.

BRI paling dominan

Jika dilihat dari dominasi kewajiban jangka pendek, ternyata PT Bank Rakyat Indonsia (Persero) Tbk atau BRI yang menyandang. Kewajiban jangka pendek BRI terbesar jika dibandingkan tiga bank pelat merah lainnya, yakni mencapai Rp880,82 triliun.

Dominasi mismatch kewajiban jangka pendek dan jangka panjang bank-bank pelat merah.

Setelah itu diikuti oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atau Mandiri sebesar Rp771,51 triliun. Sementara itu PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat kewajiban jangka pendek sebesar Rp577,81 triliun. Sedangkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mencatat kewajiban jangka pendek sebesar Rp228,32 triliun.

Besaran komposisi kewajiban jangka pendek empat bank pelat merah itu diungkap oleh Deputi Jasa Usaha Keuangan, Survey, dan Konsultan, Kementerian BUMN, Gatot Trihargo di depan Komisi VI dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) beberapa waktu lalu.

Menurut Dirut Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, jumlah kewajiban tersebut merupakan total pendanaan perseroan sepanjang tahun lalu. Dana pihak ketiga (DPK) tersebut berasal dari masyarakat yang terdiri dari deposito, tabungan, giro dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.

Data penghimpunan DPK Bank Mandiri pada 2017 tercatat sebesar Rp729,78 triliun, yang mayoritas merupakan dana jangka pendek terdiri dari tabungan dan giro. Sedangkan deposito yang dihimpun sebesar Rp230,86 triliun atau sumber dana mahal tersebut mengalami penurunan 1,2% pada 2017.

Kredit infrastruktur

Terkait dengan pemberian kredit infrastruktur, ternyata Bank Mandiri merupakan pemberi pinjaman terbesar. Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan ke sektor infrastruktur senilai Rp141 triliun atau 58,7% dari total komitmen yang telah diberikan sebesar Rp240,1 triliun sepanjang 2017.

Kartika memaparkan kredit tersebut disalurkan kepada 8 sektor utama yakni transportasi Rp31,3 triliun, tenaga listrik Rp31,3 triliun, migas dan energi terbarukan (Rp18,4 triliun).

Sisanya konstruksi Rp15,5 triliun, perumahan rakyat dan fasilitas kota Rp10,6 triliun, telematika Rp9,3 triliun, jalan Rp7,6 triliun dan lainnya Rp10,8 triliun). Total penyaluran kredit Mandiri sendiri tercatat sebesar Rp729,5 triliun pada akhir tahun 2017 atau naik 10,2%.

Sedangkan Dirut BNI Achmad Baiquni mengaku telah merealisasikan kredit infrastruktur sepanjang 2017 sebesar Rp99,5 triliun. Angka ini naik 15,3% secara tahunan atau year on year (yoy).

Sementara Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo  memproyeksikan sampai akhir tahun 2017 mampu menyalurkan kredit infrastruktur mencapai Rp51,45 triliun.

BTN diketahui lebih fokus pada pembiayaan perumahan rakyat lewat kredit pemilikan rumah (KPR), belum ada laporan berapa kredit infrastruktur yang disalurkan BTN.

Semakin sulit

Akibat bank-bank pelat merah mengalami mismacth likuiditas yang serius, sehingga membuat bank-bank tersebut sulit menyalurkan kredit untuk infrastruktur. Apalagi bank-bank BUMN tersebut cenderung mengandalkan penumpukan dana murah, yang rerata dana murah bersifat jangka pendek.

Ada rasio ideal bagi kewajiban bank berjangka pendek dan jangka panjang, yakni antara 80% berbandiing 20%, ada juga bankir yang lebih moderat mematok rasio 60% berbanding 40%.

Namun dengan rasio kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang sepanjang 2017 antara 94% berbanding 6%, jelas kondisinya sangat mengkhawatirkan. Karena bank-bank BUMN secara alamiah telah kehilangan kesempatan untuk ikut membiayai lagi proyek-proyek infrastruktur yang rerata berjangka panjang.

Ada dua jalan yang bisa ditempuh bank-bank pelat merah itu agar tetap bisa menyalurkan kredit infrastruktur, pertama, melakukan pergeseran dana-dana murah berjangka pendek menjadi berjangka menengah dan panjang. Tentu saja dengan mengubah besaran bunga atau faktor bagi hasil agar lebih menarik, biasanya langkah ini sulit untuk dilakukan dan kalaupun bisa membutuhkan waktu miniimal dua hingga empat tahun.

Kedua, bank-bank BUMN itu harus mendapat pinjaman bunga cepat dengan tenor berjangka panjang 5 hingga 10 tahun. Itupun saat ini sulit saat ini menggalang dana pinjaman berjangka panjang dari bilateral. Kemungkinan besar dana pinjaman itu bisa diperoleh dari pasar obligasi dan itupun secara bertahap.

Selain itu sumber-sumber pinjaman berjangka panjang bisa diperoleh dari pinjaman Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), maupun pinjaman dari China Development Bank (CDB) maupun dari  Industrial Commercial Bank of China (ICBC).

Kabarnya CDB dan ICBC sepanjang 2017 sudah menyiapkan pinjaman sebesar US$50 miliar dalam kerangka One Belt One Road (OBOR) China. Namun yang terealisasi baru sekitar US$5,4 miliar dan US$3 miliar. Padahal kalau dana pinjaman itu sebesar US$50 miliar tersebut habis terpakai pada 2017, pada 2018 kedua bank China itu masih mau meminjamkan hingga US$100 miliar.

Sementara IMF dan Bank Dunia baru akan bisa merealisasikan dana pinjaman sepanjang 2018, terutama terkait Annnual Meeting IMF-WB pada Oktober 2018 di Bali.

Manakah dari opsi-opsi di atas yang mungkin cepat dieksekusi oleh bank-bank pelat merah? Semua sangat tergantung pada keputusan Menteri BUMN Rini Soemarmo dan kedekatannya dengan sumber-sumber dana tersebut. Rini ditengarai punya kedekatan dengan sumber-sumber pinjaman dari China.

Sedangkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati sudah menjadi pengetahuan umum memiliki kedekatan dengan sumber-sumber pinjaman dari IMF dan Bank Dunia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here