SKL Sjamsul Nursalim (1)

Misrepresentasi Mulai Jerat Syafruddin dan Dorodjatun

0
60
Mantan Kepala BPPN Syafruddin Asrjad Temenggung berpotensi terjerat hukuman terkait misrepresentasi BLBI Sjamsul Nursalim yang belum lunas, namun telah diterbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL)-nya.

Nusantara.news, Jakarta – Persoalan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI Sjamsul Nursalim masih meninggalkan jejak hukum yang pekat. Terutama persoalan misrepresentasi utang petambak udang yang dijamin oleh perusahaan Sjamsul Nursalim, membuat posisi Syafruddin Arsjad Temenggung dan Dorodjatun Kuntjorojakti

Fenomena ini terungkap dari beberapa kali persidangan di Pengadilan Tipikor. Tentu saja siapa berperan apa, serta bagaimana proses pemberian SKL itu terjadi, termasuk bagaimana mungkin SKL bisa diberikan sementara masih ada utang Sjamsul Nursalim yang belum lunas.

Seperti diungkap mantan Direktur Hukum Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Robertus Bilitea yang menjelaskan bahwa Sjamsul telah melakukan misrepresentasi (membuat seolah-olah utang petambak sebagai piutang yang lancar) saat menampilkan piutang BDNI kepada petambak.

Menurut Robert, Sjamsul tak mengungkap bahwa utang petambak kepada PT Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk (BDNI) sebesar Rp4,8 triliun sebenarnya dijamin oleh PT Dipasena Citra Darmadja (DCD) dan PT Wachyuni Mandiri (WM), perusahaan yang juga miliknya.

“Yang tertuang di laporan tim bantuan hukum, memang tidak diungkap bahwa fakta material bahwa PT DCD sebagai penjamin kewajiban utang petambak pada BDNI,” ujarnya.

Dari temuan tersebut, Robert mengungkapkan, pihaknya pernah memberitahu bos PT Gajah Tunggal Tbk itu soal misrepresentasi lewat surat yang dikirim oleh Kepala BPPN Glen Yusuf ketika itu. Namun, Sjamsul tetap tidak mengakui hal itu sebagai misrepresentasi.

“Sjamsul mengatakan bahwa dia tidak mengungkapkan penjaminan itu karena piutang itu dikualifikasi sebagai utang kredit usaha kecil, jadi tidak perlu diungkap,” demikian Robert.

Dalam perkara ini, mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsjad Temenggung didakwa bersama-sama dengan Mantan Menko Perekonomian Dorodjatun Kunjorojakti yang juga selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim, merugikan negara sebesar Rp4,58 triliun.

Syafruddin diduga telah memperkaya Sjamsul, selaku pemegang saham pengendali BDNI sebesar Rp4,58 triliun. Keuntungan yang diperoleh Sjamsul dinilai sebagai kerugian negara.

Syafruddin selaku Kepala BPPN diduga melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin oleh PT DCD dan PT WM. Selain itu, Syafruddin disebut telah menerbitkan Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham.

Dalam situasi yang dianggap belum lunas, Syafruddin dianggap telah melawan hukum karena menerbitkan SKL atas Sjamsul Nursalim.

Tak memenuhi MSAA

Sementara advokat dari firma hukum Lubis Ganie Surowidjojo (LGS), Timbul Tomas Lubis menyatakan Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI tidak memenuhi perjanjian penyelesaian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA).

MSAA merupakan perjanjian penyelesaian BLBI dengan jaminan aset obligor dan pembayaran uang tunai. Sjamsul adalah salah satu obligor yang menerima kucuran BLBI.

“Intinya, Sjamsul Nursalim belum penuhi kewajiban sesuai MSAA,” ujar Timbul saat bersaksi untuk terdakwa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum lama ini.

Menurut Timbul, firma hukum LGS diminta oleh BPPN pada 1998 untuk melakukan kajian hukum terhadap salah satu obligor BLBI, yakni BDNI dan Sjamsul Nursalim. Tak hanya itu, kata Timbul pihaknya juga diminta ntuk membuat suatu pendapat hukum atas perjanjian MSAA.

“Kami bentuk tim internal, lalu memeriksa dokumen yang relevan yang disediakan oleh BPPN. Jadi lawyer LGS yang datang ke kantor BPPN,” demikian Timbul.

Timbul menyatakan laporan kajian hukum dan pendapat hukum pihaknya dikeluarkan dua kali, yaitu pada sekitar 2000 dan 14 Maret 2002. Dalam dua laporan itu Sjamsul belum memenuhi perjanjian MSAA.

Sjamsul tak mengungkap utang petambak kepada BDNI sebesar Rp4,8 triliun sebenarnya dijamin PT DCD dan PT WM. Kedua perusahaan penjamin itu masih milik Sjamsul. Tim juga menemukan bahwa utang petani tambak kepada BDNI tergolong sebagai kredit macet dan tak bisa ditagih. Atas dasar itu, kata Timbul, Sjamsul seharusnya tak bisa mendapatkan release and discharge (R&D) karena tak memenuhi perjanjian MSAA.

R&D merupakan jaminan pembebasan dari proses maupun tuntutan hukuman kepada obligor yang telah memenuhi kewajiban utang kepada BPPN.

 Utang Rp1 triliun

Mantan Kepala Tim Bantuan Hukum BPPN Robertus Bilitea mengatakan eks pemilik BDNI belum memenuhi semua kewajiban debitur BLBI. Dia mengatakan masih ada utang Rp1 triliun yang belum Sjamsul Nursalim bayarkan kepada BPPN.

Sjamsul belum memenuhi beberapa kewajiban kepada BPPN, antara lain yang saya ingat pemenuhan pembayaran Rp1 triliun belum dibayar tuntas.

Robert mengatakan dirinya mengetahui hal itu saat ditugasi menelaah kewajiban yang harus dibayarkan Sjamsul berdasarkan MSAA. MSAA adalah mekanisme penyelesaian utang BLBI melalui jalur non-pengadilan, berupa perjanjian pembayaran secara tunai dan dengan penyerahan aset.

“Saudara Sjamsul memberikan keterangan yang tidak benar atau keterangan yang tidak pas atas perjanjian itu,” kata dia.

 Dalam perkara ini, Syafruddin selaku eks Kepala BPPN didakwa merugikan negara Rp4,58 triliun dari penerbiran SKL untuk Sjamsul. Syafruddin juga didakwa telah memperkaya Sjamsul dari penerbitan SKL tersebut.

Menurut dakwaan, Syafruddin melakukan penerbitan SKL untuk Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum menyelesaikan seluruh kewajibannya. Sjamsul dianggap melakukan misinterpretasi terhadap piutang petani tambak yang macet tapi dianggap seolah kredit lancar.

Atas dasar misrepresentasi itulah sepertinya Syafruddin, dan tidak menutup kemungkinan Dorodjatun, Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim, bakal terjerat pelanggaran hukum. Terutama telah berani menerbitkan SKL padahal sesungguhnya kewajiban Sjamsul Nursalim belum lunas.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here